Kejahatan Pajak Yang Mulai Terlupakan

Belum lama ini kita mendengar tentang isu pengemplang pajak yang ditujukan pada Ketua Umum Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie. Ketua Umum Golkar yang nota bene orang terkaya ke empat di Indonesia versi majalah Globe Asia ini, dituding telah merugikan negara sekitar 2,1 triliun rupiah dengan pelanggaran pajak yang diduga dilakukannya. Isu ini mulai digelontorkan oleh partai pemenang pemilu saat partai Golkar mulai gencar-gencarnya membuka aib kebijakan Bank Century. Semakin Golkar ngotot bergabung dengan partai lain untuk menyelesaikan kasus ini, semakin gencar pula pengangkatan kasus pengemplang pajak ini ke permukaan. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta jajaran kepolisian untuk bekerja untuk menindak tegas para pelaku pengemplang pajak. Sangat menggebu-gebunya pak Presiden kita ini ingin menegakkan kebenaran, itulah yang timbul dalam benak masyarakat Indonesia saat itu. Tampaknya keadilan akan ditegakkan di negri kita yang rentan akan pelanggaran hukum.

Simpati rakyat yang tadinya mulai bangga pada Golkar yang mau memperjuangkan aspirasi rakyat untuk membereskan kasus bank Century, kini mulai surut. Rakyat kini menuntut penyelesaian kasus para pengemplang pajak agar diadili dengan seadil-adilnya. Rakyat ingin hukum ditegakkan dengan tidak takut menghadapi para pemilik korporasi besar ini. Harapan rakyat besar pada para penegak hukum agar tidak mau ditutup mulutnya dengan harta para pengusaha besar itu.

Namun sampai sekarang penantian itu hanya tinggal penantian. Bukan saja kasus ini tidak diselidiki seperti yang ditugaskan pada Kepolisian RI, kini pengubar isu pun malah diam, seakan sebuah kasus bisa disimpan dan dianggap sebagai angin lalu. Apa mungkin mereka hanya ingin mengeluarkannya ketika mereka membutuhkannya saja, ketika si pengemplang pajak mengancam ketenangan mereka saja. Hal itulah yang terngiang di telinga rakyat saat ini.

Melihat kondisi Partai Golkar yang sudah mulai akur dengan rekan lamanya, Partai Demokrat dan tentunya juga pemegang kekuasaan eksekutif kita yang nota bene berasal dari partai pemenang pemilu itu, rakyat semakin pesimis dengan penegakan hukum terhadap para pengemplang pajak itu.

Kini Pak Ketum Golkar itu telah diangkat menjadi ketua sekgab partai koalisi Demokrat yang justru semakin membuat kita tidak percaya dan merasa miris mendengarnya. Kemesraan yang ditunjukkan Pak SBY dan Ketum Golkar ini sangat mempengaruhi kredibilitas penegakan hukum dan konsistensi perintah SBY untuk menangani kasus pengemplang pajak. Apa mereka lupa dengan kasus yang mereka gelontorkan sendiri dan terlanjur telah diketahui masyarakat umum. Hal yang sebenarnya sungguh memalukan dipertontonkan oleh seorang pemimpin.

Rakyat pun telah meragukan integritas para penegak hukum yang sekarang tak tahu kemana. Apakah mereka sedang pulas tidur dengan berbantakan uang yang dicekoki pada mereka. Saya pun tidak tahu, dan ini menjadi kecurigaan masyarakat karena memang kita tidak melihat hasil dari kerja mereka ketika berhadapan dengan korporat besar. Kalau pencuri ayam mah langsung dah dipenjara. Aya-aya wae.

Menjadi tidak terbantahkan lagi bahwa kemesraan kedua ikon politik ini bisa menghentikan begitu saja semua isu dan kasus yang telah menyebar di masyarakat. Kontrak politik tersirat yang dibuat oleh keduanya menurut mereka akan semakin menutupi aib-aib yang terlanjur tersebar. Nyatanya bukan demikian, hal ini justru membuat kita berang melihatnya, rasa percaya kita mulai luntur dan ingin mengakhiri keburukan ini. Kedua-duanya mulai membisu dan tak kelihatan lagi pelanggaran-pelanggaran yang mereka perbuat sebelumnya.

Kekuatan hukum sudah tidak lagi jelas di mata kita. Sekarang tinggal bagaimana kita menanggapi fenomena seperti ini. Bila semua tatanan hukum mulai pudar dan para penegaknya sudah tidak lagi bergerak dan bertindak sesuai sumpah yang telah mereka ucapkan, maka kembali lagi kekuatan rakyatlah yang akan bicara. Gerakan rakyat siap bekerja ketika pihak yang berwajib mulai diam dan membisu.

Top of Form