gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Mewujudkan Demokrasi dalam Ekonomi Nasional

https://jejaringbalidotcom.files.wordpress.com/2016/12/boys-1807545_1920.jpg?w=300&h=200

 

Oleh: Ali Usman*

Pada prinsipnya negara hadir untuk kepentingan bersama baik bagi masyarakat kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Namun harus diakui bahwa perbedaan kelas ini akan menjadi suatu sekat pandangan dan gaya hidup yang berbeda. Di sinilah timbul konflik kepentingan antara masyarakat kecil dengan para pengusaha serta tak jarang pula dengan aparat negara. Konflik bisa terjadi akibat kecemburuan sosial seperti halnya konflik yang terjadi antara aparat pemerintah, petani di Majalengka lalu ada lagi kasus dengan perusahaan semen di Rembang.

Pasalnya, konflik yang sering terjadi pada kelompok sosial selalu menjadi perbincangan dan perdebatan yang panjang serta rumit. Konflik telah memakan korban terutama kelas menengah ke bawah yang cenderung tak memiliki kekuasaan untuk melawan. Seharusnya negara bisa hadir demi melindungi segenap bangsa Indonesia untuk menghindari terjadinya benturan antar kelompok masyarakat.

Belakakangan terjadi konflik di Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka Jawa Barat terkait pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Proyek pembangunan ini memakan lahan seluas 735 hektar. Kawasan Desa Suka Mulya menjadi salah satu area yang akan digunakan BIJB yakni luasnya sekitar 1.800 hektar. Tidak hanya bandara, di kawasan ini juga akan dibangun aerocity yang memerlukan lahan seluas 3.200 hektar.

BIJB merupakan program Pemerintah Provisinsi Jawa Barat yang dikelola oleh PT.BIJB. Konflik ini sebagai studi kasus yang bermakna bagi masyarakat pada umumnya. Konflik terjadi antara kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah seperti Polisi, TNI dan Satpol PP. Kasus serupa juga terjadi pada sejumlah petani di Rembang, Jawa tengah. Rakyat kecil seperti petani ini sering kali dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat kecil.

Kaum hobbesian mengatakan bahwa kompetisi di arena publik akan menjadi jahat, brutal dan singkat. Dalam arena konsepsi kompetisi ekonomi liberal, kalangan borjuasi memiliki kekuatan modal sebagai basis perluasan usaha sehingga melahirkan persaingan tidak sempurna yang merugikan orang lain terutama rakyat kecil. Rakyat kecil yang selalu dirugikan oleh kebijakan pemerintah yang pro pemodal. Dalam hal ini pemerintah membuat sebuah kebijakan tanpa menyelesaikan masalah dalam pembebasan lahan terlebih dahulu.

Pasalnya pengambilan lahan paksa dengan kekuatan aparat menunjukan kebrutalan negara maupun pemodal. Hal ini jelas telah menyakiti hati rakyat yang secara kedudukan tidak bersalah. Adalah hal wajar bila mereka berusaha mempertahankan hak kepemilikan mereka atas tanah yang menjadi sumber mata pencaharian bagi kelangsungan hidupnya. Harus diakui bahwa permasalahan seperti ini  adalah masalah lama  yang tak kunjung bisa terpecahkan.

Buat apa negara hadir jika tak lagi memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia terutama orang kecil. Padahal Indonesia berideologikan pancasila yang pada sila kelima dimuat tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah seharusnya keadilan itu dirasakan oleh gubuk-gubuk desa yang saat ini kian termarjinalkan oleh kekuasaan kaum pemodal dan borjuasi birokrat.

Orang kecil yang termarjinalkan menjadi bukti bahwa negara belum seluruhnya berpihak kepada kaum miskin. Kelompok borjuasi birokrat seperti sedang turut melemahkan ekonomi rakyat kecil. Mereka menyalahgunakan perundang-undangan dan kewenangannya.

Disini terlihat pemerintah tidak mengamalkan demokrasi ekonomi yang termaktub pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bung Karno juga mendeklarasikan demokrasi ekonomi pada 28 maret tahun 1963. Dalam pidatonya, ia mengatakan, “menurut strategi dasar ekonomi Indonesia, maka dalam tahap pertama kita harus menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan bersih dari sisa-sisa feodalisme. Tahap pertama adalah persiapan untuk tahap kedua, yaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa “exploitation de l’homme par l’homme”. Dalam masyarakat Sosialis Indonesia tiap-tiap orang dijamin akan pekerjaan, sandang-pangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. Susunan ekonomi yang demikian inilah yang harus menjadi tujuan segenap kegiatan ekonomi kita, yang harus menjadi tujuan tiap-tiap putera Indonesia.

Pasca kemerdakan Indonesia di abad 20, deklarasi ekonomi tersebut memiliki makna sangat dalam, sebagai negara jajahan Belanda, konsepsi demokrasi ekonomi membersihkan sisa imprealisme dan feodalisme. Bahwa bentuk penindasan bangsa antar bangsa dan penindasan manusia antar manusia harus dilenyapkan dari bumi Indonesia.

Sayang cita-cita mulia itu saat ini belum tercapai hingga usianya yang ke-71 tahun. Sepertiga abad yang belum sepenuhnya membersihkan sisa imprealisme atau feodalisme. Karena pada dasarnya otaknya imprelisme adalah kapitalisme, namun kenapa saat ini kapitalisme justru tumbuh subur di negara yang kita cintai ini?

Sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan modal akan melahirkan berbagai persoalan baik segi sosial, lingkungan dan keamanan negara. Tak ayal jika konflik sosial sering terjadi antara buruh dan majikannya. Terjadi pula eksploitasi SDA dan pencemaran limbah yang merusak lingkungan.

Keamanan negara terancam dimulai dengan menggerus budaya dalam negeri dan menguasai sendi-sendi ekonomi. Ketiga persoalan itu acapkali menjadi bumerang bagi Indonesia. Tak heran ketika kelompok buruh seperti Persatuan Gerakan Kaum Buruh (PPKB), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menentang sistem ekonomi kapialisme. Pada dasarnya modal dan tenaga produksi posisinya akan menjadi sama dalam menghasilkan hasil barang dan jasa, akan tetapi pembagian hasil atau upah tidak pernah adil antara pemilik modal dengan tenaga produksi. Setidaknya tenaga produksi tidak dijual dengan harga murah seperti yang terjadi saat ini di Indonesia.

Mengembalikan cita-cita proklamasi 1945 adalah mengembalikan konsepsi demokrasi ekonomi terpimpin. Demokrasi ekonomi yang terpusat atau diatur oleh negara yang juga tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demi kesejahteraan abadi negara harus membumikan kembali Trisakti Bung Karno yakni kedaulatan dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Kekuasan negara melalui jalan kedaultan politik tidak lain hanya untuk mengamankan negara dari kepentingan asing yang tak henti-hentinya berusaha menguasai sumber-sumber kekayaan alam dalam negeri. Atas dasar itulah ekonomi berdiri diatas kaki kita sendiri (berdikari) wajib mewujudkan kesejahteraan rakyat demi kemakmuran negara yang berprinsip pada asas kebudayaan bangsa.

 

Lihat juga : https://jejaringbali.com/2016/12/16/mewujudkan-demokrasi-dalam-ekonomi-nasional/

 

*Penulis adalah aktivis GMNI Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juni 9, 2017 by in Uncategorized.

Navigasi

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.453 pengikut lainnya

Visitors

free counters