gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki tanah subur dan sumber daya alam yang kaya. Seiring dengan adanya pertambahan penduduk, maka permintaan pangan juga semakin meningkat. Hal yang perlu dilakukan adalah menambah produksi pangan khususnya beras sebagai bahan pokok dalam negeri. Namun, swasembada beras hanya terjadi satu dekade di Indonesia yaitu tahun 1969 hingga 1984. Swasembada pangan berarti mampu mengadakan sendiri kebutuhan pangan masyarakat dengan melakukan realisasi & konsistensi kebijakan yang telah dicanangkan.

Hal yang mengejutkan pada akhir Desember 2006 pemerintah mengumumkan impor beras 500.000 ton. Secara beruntut pada bulan Februari 2007 pemerintah kembali mengimpor beras 500.00 ton. Hal tersebut dilakukan sebagai antiripasi dalam menghadapi musim kering panjang pertengahan tahun. Namun, impor beras tersebut menjadi kebiasaan bangsa paripurna ini hingga sekarang. Selain tingginya tingkat konsumtif beras, kurangnya lahan dan mahalnya harga pupuk juga membuat naiknya harga beras. Bahkan, Bank Dunia menyuarakan liberalisasi perdagangan beras dan menyarankan penghapusan larangan impor beras untuk menciptakan harga murah sehingga terjangkau bagi masyarakat kepada Indonesia . Apakah liberalisasi adalah solusi untuk menurunkan harga beras yang sudah melambung tinggi?

Jika liberalisasi beras dilakukan, impilikasi yang akan terjadi akan menghancurkan ketahanan pangan nasional dan memicu perlawanan antara petani dan pemerintah. Bahkan, masyarakat Indonesia akan kehilangan pendapatan karena sebagian besar masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian khususnya petani beras. Di zaman kontemporer ini, ketahanan maupun kedaulatan bagi masyarakat tidak terjamin. Menurut Organisasi Pangan Sedunia (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ketahanan pangan berarti akses setiap rumah tangga atau individu untuk dapat memperoleh pangan setiap waktu untuk keperluan hidup yang sehat. Menurut BULOG, kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pembanguna ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu kewajiban pemerintah (PP No 38 Tahun 2007). Namun tidak ada solusi yang pasti untuk mengantisipasi masalah yang terjadi.

Menurut Joyo Winoto, Ph.D, Kepala Badan Pertahanan Nasional pada bukunya yang berjudul Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, reforma agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap masalah ketimpangan struktur agraria, kemiskinan dan ketahanan pangan serta pembangunan wilayah. Banyak negara yang telah menerapkan reforma agraria sebagai solusi permasalahan tersebut seperti Venezuela, Brazil, Urugay, El Salvador, Vietnam, Thailand, Filiphina serta India. Sebelumnya pada tahun 1961, Indonesia dan Taiwan telah memulai program reforma agraria. Alhasil, Taiwan terus melanjutkan strategi tersebut dalam pembangunan sedangkan Indonesia berhenti pada pertengahan tahun 1960-an. Akibatnya timbul persoalan ketidakmerataan distribusi penggunaan tanah pertanian.

World Bank (2007) mencatat penurunan bahwa penurunan kemiskinan di China dari 53% pada tahun 1981 menurun menjadi 8% disebabkan hasil dari program reforma agraria yang dimulai tahun 1978. Prof. Rodrik dalam DFIP (2007) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi justri lebih cepat di negara-negara yang memiliki distribusi tanah yang lebih merata.

Negara yang sebelumnya telah melanjutkan strategi reforma agraria menjadi tumpuan  negara Indonesia. Memalukan bukan? Cita-cita reforma agraria yang dikumandangkan oleh Bung Karno pada tahun 1960-an untuk menata struktur keagrariaan nasional dan menjadi struktur keagrarian yang berkeadilan sosial menjadi adagium belaka. Distribusi tanah yang dimaksud bukanlah membagikan tanah semata kepada petani miskin namun lebih menitikberatkan pengotimalan pengelolaan tanah yang diberikan guna kesinambungan dan kualitas hidup petani yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tercinta.

Dalam rangka inilah, Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 melalui pidato awal tahun untuk memulai kembali reforma agraria. Pemerintah merencanakan pengalokasian 9,25 juta hektar tanah kepada petani miskin. Bahkan pemerintah teah membentuk KNPA yaitu Komisi Nasional Pembaruan Agraria sebagai sarana pembaruan agraria. Namun, pembentukan KNPA juga membuat intervensi dari berbagai pihak. Disebabkan karena akan pengurangan wilayah atau lahan bagi mereka yang telah melakukan suatu kegiatan/proyek di lahan pendistribusian. Bahkan banyak diantara mereka yang tidak segan melakukan penarikan tanah secara paksa. Alangkah lebih baiknya jika pihak pemerintah memberi sedikit perhatian untuk menumpas perampasan dari petani untuk langkah memerdekakan reforma agraria. Jika masih banyak pihak yang merampas tanah para petani, maka tujuan utama swasembada beras akan ketahanan pangan tidak akan terpenuhi.

Ihwal hukum yang ada ditegakkan dapat dipastikan ketahanan pangan akan dapat digapai. Ketika pendistribusian tanah berlangsung dengan baik dan merata, alhasil negara Indonesia pasti bisa swasembada beras seperti negara lain. Bangsa kita tidak akan tergantung lagi dengan yang namanya mengimpor beras dari negara lain. Jika reforma agraria dapat berlangsung dan dilanjutkan dengan benar maka negara Indonesia akan menjadi negara ekspor terbesar bukan hanya menjadi negara komsumtif beras terbesar. Swasembada beras yang diimpikan menjadi kenyataan dan akan menciptakan keadilan sosial bagi petani serta mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang tinggi bagi negara.

Sudri Heryana yang merupakan Pengajar Hukum Agraria Universitas Juanda berpendapat setidaknya ada lima aspek yang harus dilaksanakan oleh pemimpin bangsa untuk dapat melaksanakan reforma agraria, seperti pelaksanaan program pembagian lahan pertanian yang diberikan kepada petani, peningkatan teknologi pertanian, kemudahan akses pemasaran produl pertanian sertapemberian modal pinjaman serta infrastruktur jalan dan transportasi.

Konsep reforma agraria juga sudah dicanangkan dalam sistem pemerintahan Jokowi-JK, untuk menindaklanjuti krisis pangan yang keberlanjutan. Namun tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk melakukan konsep reforma agraria sendiri. Pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup banyak dan hal yang paling menentukan keberhasilan dari konsep ini adalah keinginan untuk berubah menjadi lebih baik sehingga pelaksanaannya dapat terjamin. Masyrakat Indonesia tinggal menunggu dan melihat hasil yang akan dipanen oleh pemerintahan Jokowi-JK sedikit demi sedikit untuk Indonesia yang lebih baik.

 

Oleh : Helmi Winda Sinamo

Komisariat Pertanian FISIP UNPAD, GMNI Sumedang

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Agustus 26, 2015 by in Uncategorized.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.451 pengikut lainnya

Visitors

free counters