gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Perikanan: Sektor Pangan Utama Masa Depan

untitled

 

Ditengah kisruh politik antara PSSI dan Menpora maupun isu reshuffle kabinet, tersimpan banyak sekelumit persoalan bangsa yang tak kunjung selesai. Kompleksitas persoalan di negeri ini yang menahun bak penyakit kanker mematikan yang harus segera diatasi. Namun sayangnya, pemegang kebijakan malah salah mendiagnosa penyakit yang malah menimbulkan penyakit baru. Diagnosa yang sekiranya mampu membawa kesejahteraan sosial malah menimbulkan kesengsaraan sosial secara menyeluruh.

Terjadi disorientasi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang membawa Indonesia jauh harapan. Dimana tugas dan kewajiban Negara membawa keadilan dan menghapuskan penindasan manusia terhadap manusia telah melenceng jauh dari harapan. Harapan itu kini seakan hanya menjadi jargon bagi elit politik untuk meraih kekuasaan.

Ditengah situasi global, isu mengenai krisis pangan kini menjadi hantu menakutkan bagi semua negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Menurut data yang disampaikan Harian Kompas 3/06/2015, sektor pangan menyumbang inflasi 0,5 persen pada bulan mei 2015. Krisis pangan ini seharusnya disikapi secara kritis oleh pemerintah mengenai krisis pangan dunia. Disaat alih fungsi lahan skala luas, degradasi lahan produktif, populasi penduduk yang meningkat, dan menurunnya angka lifting migas juga menjadi pemicu terjadinya krisis pangan. Saat ini, sektor pertanian masih menjadi penghasil pangan utama. Namun nyatanya sektor pertanian kita tak sanggup memenuhi kebutuhan domestik. Buruknya lagi, masih saja pemerintah mencoba mencari cara instan dengan meng-impor bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, tepung gandum, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa tidak ada kemauan politik dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan pangan di Indonesia.

Secara geografis, Indonesia berada di titik silang perdagangan dunia dengan potensi perikanan yang besar sudah selayaknya menjadikan sektor perikanan sebagai penyuplai pangan dunia. Selain itu, jumlah populasi penduduk mencapai 240 juta merupakan potensi tenaga produksi yang luar biasa. Menurut data FAO, sektor perikanan mampu menyerap 10 persen dari jumlah populasi penduduk Indonesia, artinya sektor perikanan mampu menyerap 24 juta penduduk.  Sudah saatnya Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor perikanan sebagai solusi alternatif mengatasi isu krisis pangan tersebut. Demi mencapai Nawacita dalam kampanyenya, Joko Widodo- Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing serta menciptakan kemandirian ekonomi. Penting rasanya mempunyai masterplan strategi pemberdayaan sektor perikanan dan kelautan Indonesia untuk merealisasikan janji kampanye dalam Nawacita Jokowi-JK.

Industrialisasi Perikanan

Negara merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, dan wujud dari semangat persatuan rakyat Indonesia. Maka dari itu, menuju Perikanan yang berdaulat maka dibutuhkan Negara yang mampu mewujudkan itu semua. Strategi pemberdayaan potensi perikanan harus diawali dengan perencanaan tata ruang dan wilayah untuk kegiatan usaha perikanan. Dibutuhkan penataan ruang wilayah untuk kegiatan usaha perikanan, misalkan lokasi budidaya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maupun areal wisata bahari. Perencanaan tata ruang ini hal mendasar yang penting untuk dikaji terlebih dahulu. Kajian mengenai tata ruang adalah membahas luas areal existing untuk perikanan budidaya, letak geografis, kontur lahan, dan lokasi industri perikanan. Identifikasi wilayas potensi perikanan juga salah satu bagian dalam perencanaan tata ruang, sehingga tingkat produksi dapat mencapai target optimum.

Setelah itu tahap selanjutnya ialah kegiatan produksi yang dibagi kedalam empat bagian yang saling berkaitan yaitu; pertama, menciptakan basis produksi perikanan yang kuat. Basis produksi perikanan seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, distribusi perikanan, dan pengolahan hasil perikanan. Basis produksi ini adalah syarat mutlak menuju kedaulatan perikanan. Pada fase ini, dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dibidang perikanan seperti budidaya, tangkap, pengolahan maupun distribusi perikanan.

Kedua, Menyediakan infrastruktur bagi pelaku usaha perikanan seperti, irigasi, komunikasi, energi, bank nelayan atau pelaku usaha perikanan dan transportasi. Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi perikanan dan menekan biaya produksi. Selain meningkatkan hasil produksi perikanan, juga diharapkan mengurangi resiko kegagalan pasar (market failure). Penyediaan infrastruktur inilah kunci untuk mengatasi kegagalan pasar yang dapat mematikan keberlangsungan kegiatan produksi perikanan.

Ketiga, menerapkan regulasi yang mendukung kedaulatan perikanan. Dengan adanya regulasi ini maka memberikan rasa aman maupun harapan bagi masyarakat perikanan untuk bekerja di bidang perikanan. Regulasi berupa proteksi terhadap pasar bebas adalah salahsatu terapan regulasi yang harus digulirkan karena mengancam kelangsungan kegiatan produksi perikanan. Regulasi juga harus mengatur arus investasi yang dapat menggagalkan kemandirian ekonomi.

Keempat, pengembangan IPTEK dan SDM. Jumlah populasi di Indonesia yang begitu besar ternyata berbanding terbalik dengan tingkat serapan tenaga kerja terdidik dan terlatih. Ini membuktikan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia berupa pengembangan produksi perikanan baik hulu maupun hilir. Mustahil rasanya untuk meningkatkan produktifitas dengan meniadakan kualitas SDM maupun teknologi. Untuk itu, diharapkan sinergisitas antara pelaku usaha perikanan dengan seluruh instansi untuk mencapai target produksi perikanan domestik maupun ekspor.

Selain empat tahap tersebut, tahap selanjutnya ialah membangun industri perikanan nasional. Industri perikanan nasional yang dimaksud adalah seperti industri pengolahan hasil perikanan, industri benih ikan, industri pakan, industri perkapalan, industri alat militer, industri alat tangkap dan sebagainya.

Selama ini tingkat potensi lestari (Maximum Sustainbility Yield/MSY) terus mengalami penurunan akibat kerusakan lingkungan, alihfungsi lahan mangrove, bom ikan, overfishing hingga pembangunan infrastruktur. Industrialisasi perikanan harus mengedepankan keramahan lingkungan agar keberlangsungan produksi tetap bertahan.

 

 

 

Ditulis oleh : Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Sumedang 2012-2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 3, 2015 by in Uncategorized.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters