gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Pajak sebagai Jantung Perkonomian Negara

Sejak zaman dahulu kala hampir seluruh kerajaan maupun bangsa di dunia telah menerapkan sitem pajak dalam pemerintahannya. Bukti nyata itu salah satunya dapat ditemukan di zaman Romawi Kuno yang telah menerapkan sistem pajak yang bernama portoria ataupun kerajaan-kerajaan dahulu di Indonesia yang mewajibkan rakyatnya memberikan upeti kepada rajanya. Selanjutnya, sejarah penerapan perpajakan yang sistematis bagi bangsa Indonesia sendiri pertama kali diberlakukan pada zaman penjajahan kolonial Belanda setelah VOC dibentuk. Saat itu hanya pajak pertanahan atau dalam istilah bahasa Belanda nya disebut landrente yang menjadi sumber penghasilan pajak bagi VOC.

Pajak merupakan salah satu aspek vital agar nadi perkonomian negara tetap berdenyut, karena dari pemungutan pajak itulah sebuah negara diharapakan mampu mensejahterakan rakyatnya serta dapat membiayai berbagai kebutuhan rumah tangga negara itu sendiri.

Pasca kemerdekaan Bangsa Indonesia tahun 1945, pajak masih menjadi kekuatan utama sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Hal tersebut tak dapat disangsikan karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia beserta segala kekayaan sumber daya alamnya masih belum mampu mendayagunakan potensi tersebut secara maksimal, walau sebelumnya pada zaman orde baru Indonesia sempat menjadikan migas sebagai sektor primadona dalam sumber pendapatan negara dalam waktu yang tidak lama. Kenyataan bahwa pajak adalah sektor utama pendapatan negara diperkuat dengan data sumber dana APBN terakhir periode pemerintahan SBY-Boediono yang menempatkan sekor pajak menjadi sumber pendapatan negara teratas dengan  kisaran presentase sebesar tujuh puluh persen. Namun dari berbagai sumber sektor perpajakan yang masih banyak terabaikan serta kurang teroptimalkan potensinya, semestinya negara kita mampu meraup keuntungan lebih maksimal dari sektor pajak.

Mengingat peranan perpajakan yang amat penting sebagai sumber sumbangsih terbesar dana APBN, maka dari itu, perlu diketahui sejauh mana penerimaan perpajakan dapat ditingkatkan secara optimal dengan mempertimbangkan segala aspek ekonomi maupun kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pajak sesuai definisinya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.   Dengan demikian, apabila seluruh warga negara mampu membayar pajak dengan benar maka sinergitas antara pihak pemerintah dan warga negara dalam membangun bangsa menuju arah yang lebih baik dapat terwujud. Berbagai pembangunan fasilitas dan prasarana umum yang layak merupakan wujud dari pendayagunaan pajak secara tepat sasaran. Dari pajak pula lah secara tidak langsung, kita sedikit demi sedikit  mampu membantu pemerintah dalam mencicil utang luar negeri yang kian membengkak. Stabilitas pendapatan negara dari sektor pajak mesti selalu dijaga, jangan sampai kejadian beberapa tahun lalu yang disebabkan oleh ulah para penggiat pajak yang tak bertanggung jawab dalam menggelapkan uang negara terulang kembali. Kemudian transparansi dalam penggunaan uang pajak mesti lebih dipertegas agar masyarakat tidak kian apatis untuk terlibat dalam membangun bangsa lewat sektor pajak.

Optimalisasi Pajak

Joko Widodo saat awal terpillihnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 amat menyadari betul masalah ini, sehingga setelah dilantik, dengan segera beliau meminta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mampu menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak secara optimal. Berbagai kiat pun dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Jk bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan guna merealisasikan hal tersebut termasuk mematok target baru dalam pertumbuhan pendapatan negara dari sektor pajak sebesar enam belas persen.

Maka dari itu, perlu diketahui seberapa besar potensi penerimaan perpajakan di Indonesia. Secara sektoral, perlu juga diketahui sektor-sektor yang telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan secara optimal maupun sektor-sektor yang belum memberikan kontribusi secara optimal terhadap penerimaan perpajakan dan juga belum optimal dalam pemungutan pajaknya. Analisis secara sektoral sangat diperlukan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan perpajakan dalam upaya peningkatan penerimaan, dengan mempertimbangkan masing-masing sektor.

Sebagai negara yang dianugerahi oleh pesona alamnya yang menakjubkan, hal paling rasional saat ini untuk menambah penghasilan pajak negara secara maskimal berasal dari sektor jasa pariwisata. Jika dibandingkan dengan negara lain yang luas wilayah geografis negaranya lebih kecil maupun potensi alamnya tidak sekaya Indonesia, pendapatan pajak negara kita pada sektor ini masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar pemanfaatan sektor jasa pariwisata ini mampu terimplementasikan. Dua hal yang mesti diperhatikan agar hal tersebut tidak menjadi angan belaka adalah peningkatan stabilitas keamanan dalam negeri serta peran penting para duta besar dan konsul dalam mempromosikan Indonesia secara baik di dunia internasional.

Reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintahan Jokowi-Jk kita harapakan mampu diterapkan pula pada lembaga Direktorat Jenderal Pajak sehingga akan diisi oleh para birokrat yang berkompeten sekaligus bermoral serta diharapkan mampu menciptakan transparansi penggunaan pajak sehingga mempermudah masyarakat  dalam mengawasinya. Sejenak menengok ke belakang, salah moto pajak negara kita berbunyi, “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” mestilah selalu didengungkan kembali, karena selain maksud dan tujuannya yang mulia, hal ini agar tidak menimbulkan keraguan dan pandangan skeptis di masyarakat luas saat mendengar kata “pajak”. Tidak ingin roda perekonomian negara kita berhenti, tentunya sebagai warga negara yang baik kita mesti taat dalam membayar pajak. Dengan membayar pajak lah kita mampu ikut andil dalam meningkatkan pendapatan negara. Apa kata dunia bila kita tidak bayar pajak.

dimuat di : http://inspirasibangsa.com/pajak-sebagai-jantung-perkonomian-negara/

Dhatu Brata Surbakti

Anggota GMNI Sumedang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Februari 27, 2015 by in Uncategorized.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters