gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Impor Pangan Merajalela, Petani Menjerit

 

Negara Agraris”, semboyan inilah yang sering diungkapkan masyarakat Indonesia terhadap negaranya. Rasa bangga terlihat di raut wajah masyarakat Indonesia ketika mengungkapkan semboyan ini. Indonesia serasa sudah bisa memenuhi kebutuhan pangannya dan bisa melakukan ekspor barang-barang pertanian karena melimpahnya lahan yang begitu subur. Masyarakatnya yang mayoritas petani melengkapi kesempurnaan semboyan ini.

Semboyan yang dulu dibangga-banggakan oleh Indonesia, sekarang sudah terbukur dan tidak pernah muncul lagi. Masyarakat Indonesia mulai meratapi negerinya yang begitu jauh dari harapan dan tujuan. Kemelaratan masyarakat semakin memprihatinkan, jumlah kemiskinan masih saja bertambah dari tahun ke tahun walaupun Indonesia sudah mulai berkembang.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kemelaratan pada masyarakat adalah kurangnya perhatian pemerintah yang seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat mencapai cita-cita bangsa yaitu mensejahterakan bangsa dan negara. Pada saat ini, hanya sebagian kecil saja masyarakat Indonesia yang merasakan kesejahteraan. Masyarakat miskin yang tinggal didaerah perkampungan maupun yang tinggal di perkotaan, tidak mengenal dan merasakan kesejahteraan yang menjadi harapan bangsa.

Indonesia yang menjadi kebanggaan masyarakatnya seharusnya bisa menjadi tumpuan tercapainya kesejahteraan, tetapi yang terjadi adalah Indonesia semakin mempersulit kehidupan. Pemerintah tidak menghiraukan dan kurang memperhatikan segala apa yang sedang dialami oleh masyarakat khususnya masayarakat kecil. Permasalahan perekonomian kurang begitu diperhatikan, kekuasaan dan harta yang melimpah itulah yang menjadi tujuan utama para pemerintah sekarang ini.

Minimnya perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat kecil, sehingga pemerintah dalam kebijakannya selalu mengambil suatu keputusan simple tanpa memperhatikan posisi dan keberadaan masyarakat kecil. hala nyata dapat kita lihat yaitu semakin merejalelanya kebijakan impor pangan yang dilakukan oleh pemerintah. Alasan yang selalu dikemukakan oleh pemerintah melakukan impor pangan adalah kurangnya pasokan bahan makanan di Indonesia.  Sangat mengherankan, alasan ini digunakan untuk mencapai tujuan pribadinya yaitu mendapatkan keuntungan dari impor pangan.

Kenyataan terlihat pada pemerintahan sekarang ini bahwa kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat. Di daerah-daerah yang jarang atau tidak pernah dijangkau oleh pemerintah, kebutuhan akan pangan sebenarnya melimpah dan tidak terjadi kekurangan tetapi pemerintah menyatakan alasan kurangnya pasokan bahan pangan. Sangat disayangkan kenapa Indonesai tidak mempunyai pemerintah yang dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakatnya.

Data BPS menyebutkan, bahwa ada beberapa jenis pangan yang di impor ke Indonesaia padahal semua jenis pangan tersebut tersedia dan dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Jenis pangan yang di impor yaitu singkong, jagung, gula, gandum, daging sapi,  cabai, kopi, susu, bawang, tepung terigu, kedelai hingga beras. Sangat menyakitkan bagi para petani Indonesia, pemerintahnya sendiri tidak mempercayakan kebutuhan pangan negara kepada masyarakatnya.

Pemerintah sudah menutup hatinya terhadap masyarakat kecil. Keberpihakan semakin menipis dan kerakusan terhadap harta dan kedudukan semakin meningkat. Ibu Pertiwi semakin menagis melihat kondisi masyarakatnya saat ini. Masyarakatnya sendiri tidak dipedulikan tetapi masyarakat negara lain cepat diberikan bantuan ketika terjadi musibah. Ada apa dengan pemerintah Indonesia saat ini?

Ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil terlihat juga pada kebijakan atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) Kementerian Negara/Lembaga dan Non K/L. Dana yang dikeluarkan untuk pembangunan sektor pertanian sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan sektor lain. Anggaran pemerintah terhadap sektor pertanian dalam 10 tahun terakhir memang meningkat yaitu dari  dari Rp 2,3 triliun pada 2003 menjadi Rp 16,5 triliun pada 2013 atau 717 persen lebih tinggi dan Rp 15,47 triliun tahun 2014. Tetapi apa yang yang terjadi dengan anggaran yang dikeluarkan tersebut?

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 27 November 2013 menyebutkan bahwa anggaran yang diberikan kepada kementerian pertanian sebesar Rp 15,47 triliun terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengelolaan keuangan, perlengkapan dan kearsipan Kementerian Pertanian sebesar Rp 796,983 miliar; penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian Rp 155,785 miliar; dan untuk program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan sebesar Rp 2,559 triliun, dengan rincian belanja pegawai Rp 8,631 miliar, belanja barang Rp 503,155 miliar, belanja modal Rp 3,192 miliar, dan bantuan sosial Rp 2,044 triliun.

Anggaran pemerintah yang benar-benar diperuntukkan bagi petani berupa subsidi pupuk yang nilainya hanya Rp 1,85 triliun dan subsidi benih Rp 1,57 triliun atau hanya 1,07 persen dari total APBN 2014 yang digunakan untuk membantu 26,13 juta keluarga tani atau 91 juta jiwa. Sangat sedikit anggaran yang diberikan pemerintah terhadap sektor pertanian jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp 368,9 triliun.

Semboyan Negara Agraris terhadap Indonesia sebenarnya bisa diperjuangkan kembali, apabila Indonesia mendukung para petani dalam meningkatkan penyediaan bahan pangan.  Pemerintah harus meningkatkan kerjasama dengan petani sehingga kebutuhan pangan akan tercukupi dan tidak melakukan impor pangan lagi yang dapat menyelaratkan masyarakat. Jika tidak terjadi impor pangan dan pemerintah melakukan kerja sama dengan petani, maka harga kebutuhan pangan juga tidak akan mahal dan semua lapisan masyarakat akan bisa memenuhi kebutuhannya.

Pemerintah harus menyadari bahwa tanpa masyarakat kecil sekalipun Indonesia ini tidak akan bisa bertahan dengan kebangsaannya. Kerana itu, pemerintah harus lebih menghargai masyarakat dan mendukung potensi masyarakat yang bisa mengembangkan negara ini. Pemerintah dalam membuat suatu keputusan kebijakan haruslah berdasarkan kenyataan yang terjadi di setiap kalangan masyarakat, keberpihakan pada salah satu lapisan masyarakat akan membawa Indonesia ini ke arah kesengsaraan.

ARION EUODIA SARAGIH GARINGGING

Aktivis GmnI Sumedang, dan HIMATAN Faperta Unpad

JURUSAN AGROTEKNOLOGI, FAKULTAS PERTANIAN, UNIVERSITAS PADJADJARAN,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 3, 2014 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters