gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Mengintip eksistensi DPR

Di setiap negara yang mengaku sebagai negara Demokrasi selalu ditandai dengan keberadaan anggota parlemen yang banyak dan para anggota parlemen ini diharapkan sebagai wakil dari rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kepentingan rakyat itu sendiri. Jabatan sebagai anggota parlemen atau jelasnya dikenal dengan nama DPR di negara kita, sebenarnya adalah sebuah jabatan fungsional dan tentunya keberadaannya ditentukan pelaksanaan fungsinya. Ketika DPR melakukan fungsinya dengan baik maka keberadaannya akan diakui luas oleh masyarakat dan tentunya perlu dipertahankan, dan begitu juga bila fungsinya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka keberadaannya pun diragukan dan saya rasa DPR tinggal menunggu waktu untuk dibubarkan. Nah, bagaimana dengan DPR di negara kita, apakah sudah melaksanakan fungsinya dengan baik atau telah dengan baik melalaikan fungsinya hingga perlu untuk dibubarkan. Sebenarnya pertanyaan itu sudah acap kali terbersit di benak rakyat, namun apa daya budaya pejabat negara kita yang sering menutup telinga mereka saat dikritisi oleh masyarakat.

Sebenarnya sangat tidak relevan melihat tujuan pembentukan DPR dengan peranan dan kinerja mereka di lembaga pemerintahan saat ini. Secara awam orang bisa mengartikan DPR sebagai perwakilan rakyat yang notabene berdaulat dalam arti demokrasinya. Maka yang semestinya, DPR berbicara, bertindak, dan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat dan selalu mengutamakan keputusan yang pro pada kesejahterahan rakyat, bukan malah bekerja untuk kepentingannya sendiri. Ketika DPR tidak dapat mengakomodasi kepentingan rakyat dan mampu memperjuangkan hal itu maka seharusnya DPR itu perlu diganti secepatnya. Sayangnya di masyarakat dan perpolitikan kita hanya populer kata-kata impeachment yang ditujukan pada eksekutif, seharusnya agar adil juga kita tujukan pada anggota DPR ketika tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti bagi rakyat. Banyak anggota DPR yang menjabat posisi sebagai anggota parlemen hingga beberapa periode namun tidak jelas apa yang telah dia lakukan dan perjuangkan untuk rakyat, dan tak ada yang menyoroti itu. Ketika eksekutif yang melakukan kesalahan wah semua cepat-cepat mengangkat kata impeachment ke permukaan wacana perpolitikan kita. Sungguh tidak adil bukan. Nah, hal ini lah sebenarnya yang perlu dikritisi dan diperhatikan kembali. Karena ini menyangkut rakyat Indonesia yang sekarang tak tahu bagaimana rimbanya. Kita tidak tahu mau dibawa kemana nasib rakyat Indonesia saat ini. Sebenarnya kata wakil rakyat ini dikonotasikan untuk hal yang seperti apa masih menjadi tanda tanya. Apakah DPR adalah wakil rakyat untuk menikmati harta kekayaan negara ini. DPR mewakili rakyat mendapatkan kehidupan yang layak atau bahkan kehidupan yang jauh diatas kata layak. Mendapat rumah mewah, diantar jemput supir pribadi yang mengendarai mobil kelas atas, fasilitas kantor yang memadai, bahkan air, listrik ditanggung negara, mereka bisa nikmati ketika menjadi wakil rakyat tanpa persetujuan dari rakyat sebagai orang yang telah membuat mereka sampai pada zona nyaman itu. Ironis sekali bukan? Seorang wakil berbuat sesuatu tanpa persetujuan atasannya yaitu rakyat. Melihat hal ini orang-orang yang ada di parlemen tidak layak lagi dikatakan sebagai wakil rakyat, karena memang mereka tidaklah mewakili rakyat dalam segala tindakannya. Dan dalam hal ini rakyat tidak lagi yang berdaulat melainkan DPR yang berdaulat. Kelihatannya memang benar yang dikatakan oleh J.J.Rosseau bahwa kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, untuk pikiran yang sama tidak dapat dialienasikan … para wakil rakyat tidak, dan tidak akan dapat, menjadi representasi rakyat, mereka hanya sekedar agen saja, dan mereka tidak dapat menentukan keputusan apapun secara final. Beberapa hukum yang diratifikasi tidak oleh rakyat secara langsung adalah sebuah kehampaan. Rakyat Inggris percaya mereka akan menjadi bebas; akan mengubur kesalahan : akan bebas hanya selama pemilihan anggota parlemen; segera setelah anggota-anggota terpilih, maka rakyat akan menjadi budak. Dan itulah yang memang bisa kita lihat dan pertontonkan dalam kancah negara ini. Rakyat tetap jadi budak, wakilnya semakin berjaya di posisinya yang bergelimangan kesejahterahan. Kita tidak merasakan apa yang dikatakan dengan negara Demokrasi. Katanya rakyat yang berdaulat, ketika mau masuk ke rumah wakil rakyat saja kita dihalangi oleh pasukan keamanan. Gerbang kantor Dewan Perwakilan Rakyat yang indah itu tidak pernah terbuka untuk rakyat. Wakil rakyat itu telah membuat jurang pemisah dengan orang yang telah berjasa membuat mereka berada di tempat itu. Bila rakyat tidak ada, apa ada yang namanya wakil rakyat. Mereka tidak sadari itu atau memang pura-pura tidak tahu. Demokrasi tinggallah sebuah label tanpa ada realisasi yang jelas. Negara ini tidak jauh berbeda ketika berada pada rezim yang diktator, yang tidak memperdulikan suara rakyat. DPR hanya sebagai simbol, yang dalam kenyataannya adalah penentang rakyat, yang telinganya sakit ketika mendengar rakyat berbicara. Nah, sekarang setelah menelaah kembali eksistensi DPR apakah kita ingin merubah paradigma kita yang cenderung hanya melihat kesalahan eksekutif saja, sehingga sering melalaikan fungsi control kita terhadap wakil kita sendiri. Sudah siapkah kita mengontrol mereka agar mereka dapat melakukan fungsi mereka dengan baik? Hal itu dikembalikan lagi kepada kita para masyarakat Indonesia yang kritis dan peduli dengan dinamika negara Indonesia tercinta.

Anggota Dewan yang Terhormat vs Rakyat yang Melarat
Setiap saat baik di rapat dan di pertemuan resmi atau non resmi label dan sebutan “Anggota Dewan yang terhormat” selalu melekat pada mereka. Sebenarnya wajar dan lumrah ketika mereka mendapat sebutan seperti itu, namun bila memang rakyat juga sedang dalam keadaan terhormat. Kalau melihat keadaan rakyat Indonesia yang miskin dan kelaparan, dan tidak sedikit yang mengemis untuk sesuap nasi, apakah masih wajar sebutan itu dilekatkan pada anggota DPR. Rakyatnya aja miskin dan terhina, kok wakilnya malah bisa jadi terhormat. Rakyat sengsara tapi wakilnya malah bisa tenang duduk manis menikmati gaji buta tak berbuat apa-apa untuk kepentingan rakyat.

 

Junius Fernando Saragih

Wakabid Kaderisasi DPC GMNI Sumedang 2012-2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Agustus 24, 2014 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters