gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Renegosiasi Kontrak Tambang versus Penghormatan Kontrak

Pada  tanggal 10 Januari 2012 lalu, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No 3 tahun 2012 tentang pembentukan Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  (PKP2B) yang diketuai Menteri Koordinator (Menko)  Perekonomian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku ketua harian. Tim evaluasi  ini memiliki fokus kerja untuk melakukan renegosiasi kontrak tambang  dengan para pemegang KK dan PKP2B.

Ada enam hal yang akan direnegosiasi, yakni  luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara baik pajak maupun royalti, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Keenam hal tersebut sebenarnya merupakan hal-hal yang sensitif baik dari sisi negara maupun korporasi/kontraktor. Dan, yang terpenting, keenam hal tersebut (terutama perpanjangan masa kontrak dan royalti) adalah problem pokok dari minimnya penguasaan negara atas sumber daya tambang. Identifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini sesungguhnya telah tepat. Lalu, sudah  sejauh mana proses renegosiasi tambang itu berjalan?

Baru-baru ini, Menko Perekonomian sekaligus ketua Tim Evaluasi KK/PKP2B,  Hatta Radjasa menyatakan bahwa renegosiasi tak bisa dilakukan dengan terburu-buru, karena bagaimanapun pemerintah harus menghormati kontrak awal (Republika.co.id, 18/04/2012). Namun, ia mengatakan bahwa pemerintah tetap melanjutkan pembicaraan renegosiasi hingga kini, ‘untuk mencari titik temu dalam rangka keadilan’.

Ya, statement pak Hatta itu menyiratkan kontradiksi. Di satu sisi, ia mengatakan pemerintah tetap menghormati kontrak, disisi lain menyatakan akan melanjutkan renegosiasi ‘dalam rangka keadilan’. Pertanyannya, bagaimana mungkin menyinkronkan penghormatan kontrak tambang yang kebanyakan ‘menistakan’ rasa keadilan rakyat, dengan esensi keadilan itu sendiri?

Statement Menko perekonomian itu juga menunjukkan sikap sesungguhnya dari pemerintahan ini, yakni tidak sungguh-sungguh melakukan renegosiasi dalam rangka memulihkan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya, sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Disisi lain, Menteri ESDM selaku ketua harian tim evaluasi, Jero Wacik, pernah menjanjikan bahwasanya proses renegosiasi tambang akan tuntas tahun 2012 ini (Kompas.com, 17/02/2012). Jero Wacik juga mengatakan tidak ada lagi perusahaan tambang yang menolak  upaya renegosiasi, termasuk beberapa korporasi yang awalnya  resisten seperti PT Freeport Indonesia  dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Namun, bila meninjau kembali ucapan Menko perekonomian mengenai penghormatan kontrak, dan hal itupun termaktub juga dalam UU Minerba No.4/;2009, maka jadi maklumlah kita apabila korporasi-korpoasi tambang raksasa itu menerima proses renegosiasi. Karena memang pemerintah tidak akan merubah kontrak-kontrak awal yang menguntungkan mereka tetapi merugikan negara tersebut.

Dalam kontrak karya Freeport yang diperbarui tahun 1991 lalu, misalnya, royalti  yang dibebankan negara pada Freeport  hanya 1% saja. Hal itu berdasarkan aturan mengenai royalti emas yang berlaku pada masa itu, meskipun realitanya kegiatan penambangan yang dilakukan Freeport tak hanya mendulang emas, melainkan juga mineral ‘ikutan’ lainnya seperti tembaga dan perak. Hal inilah yang membuat Freeport menuai keuntungan berlipat-lipat, sementara negara tidak sadar tengah ‘dipecundangi’ oleh korporasi asal Amerika itu.

Dan masalah royalti atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini merupakan salah satu hal yang akan direnegosiasi oleh pemerintah. Namun, kembali lagi, penghormatan akan kontrak yang melandasi pemikiran pemerintah dalam proses ini tidak akan merubah situasi yang meminimalisir keuntungan  negara dalam industri tambang selama ini.

Tidak ada jalan lain bagi negara, terutama pemerintah, selain mengambil langkah ‘revolusioner’ dengan merubah berbagai kontrak baik KK maupun PKP2B dimasa lalu yang merugikan negara dan menguntungkan korporasi. Hal ini mutlak dilakukan demi pemulihan kedaulatan negara atas sumber daya alam. Namun, terbesit keraguan mendalam dihati kita, mau  dan mampukah pemerintahan ini melakukan itu semua?

Mengingat langkah tersebut menimbulkan konsekuensi perlawanan dari korporasi-korporasi multinasional sekaligus negara asal korporasi itu. Belum lama ini, duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Scot Marcie, berharap agar pemerintah Indonesia tak melanjutkan proses renegosiasi. Nah, hal ini  pertanda bahwa AS tidak menyukai langkah pemerintah Indonesia melanjutkan renegosiasi.

Pemerintah juga belum tentu berani menyalahi aturan-aturan hukum yang ada, seperti UU Penanaman Modal No.25/2007 yang menjadi ‘benteng’ bagi investasi asing di Indonesia dari ‘ancaman’ perubahan kontrak awal atau nasionalisasi. Belum lagi  paradigma kontrak baru yang termaktub dalam  regulasi industri tambang yang kini berlaku (UU Minerba No.4/2009)  tidak berlaku surut alias tidak mengganggu gugat ‘kesucian kontrak’ sebelum lahirnya UU tersebut.

Jadi, seperti yang sudah dikatakan tadi, pemerintah hanya akan berhasil memulihkan kedaulatan negara  melalui renegosiasi bila berani mengambil langkah ‘revolusioner’ dan berani menghadapi segala konsekuensinya, termasuk perlawanan korporasi beserta negara asalnya di arbitrase internasional seperti yang dialami Venezuela dan kini tengah mengancam Argentina.

Ya, memang tidak ada yang mudah dalam perjuangan memulihkan kedaulatan ekonomi dari sebuah negeri setengah jajahan semacam Indonesia. Persoalannya, apakah pemerintahan ini memiliki keberanian atau tidak.  Hanya itu.

HISKI DARMAYANAPenulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120424/renegosiasi-kontrak-tambang-versus-penghormatan-kontrak.html#ixzz36CYdlRFq

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Agustus 18, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters