gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

PP Nomor 24/2012, Cerminan Nasionalisme Pemerintah?

Bisnis pertambangan mineral dan batubara (minerba) Indonesia kini mendapatkan ‘kejutan’ baru. Kejutan itu ditandai dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2012 oleh Presiden Suslio Bambang Yudhoyono (SBY)  pada  akhir Februari lalu. PP yang merupakan hasil dari revisi PP No.23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha tambang  tersebut mewajibkan perusahaan tambang asing untuk mendivestasikan minimal 51 persen  sahamnya setelah 10 tahun berproduksi kepada pihak nasional.

Banyak perusahaan tambang khawatir dengan regulasi baru ini. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Bob Kamandanu, mengatakan, PP ini tidak adil bagi investor asing. Menurutnya, regulasi  ini bisa mempengaruhi investasi pertambangan di Indonesia (Kontan,7/3/2012).

Lantas, Ada apa dibalik aturan ini?

Penguasaan Nasional

Secara rinci, dalam aturan baru ini, perusahaan tambang asing wajib memulai divestasi 20 persen dari seluruh sahamnya pada tahun keenam setelah  berproduksi. Kemudian di tahun ketujuh, divestasi dilanjutkan dengan melelang 10 persen saham. Pada tahun kedelapan, 7 persen saham harus didivestasikan. Sementara pada  tahun kesembilan 7 persen saham dan 7 persen lagi ditahun kesepuluh hingga akhirnya total saham yang diserahkan pada peserta nasional menjadi 51 persen.

Yang dimaksud dengan peserta nasional dalam PP ini adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta badan usaha swasta nasional. Namun, divestasi  saham itu pertama-tama harus ditawarkan ke pemerintah pusat terlebih dahulu. Apabila pusat tidak mampu atau tidak berminat membeli saham tersebut, maka tawaran itu akan diserahkan ke Pemda atau peserta Indonesia lainnya.

Latar belakang dari dikeluarkannya PP ini, seperti yang banyak dikatakan oleh pejabat pemerintahan khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), adalah untuk meningkatkan penguasaan nasional atas industri tambang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Akhir September 2011 lalu, misalnya, dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Petromindo.com di Jakarta, seorang pejabat Kementrian ESDM mengatakan bahwa revisi PP 23/2010  dilakukan pemerintah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.  Sebuah alasan mulia dan memang seharusnya demikianlah landasan pengelolaan sumber alam nasional, termasuk dalam industri tambang.

Bukan rahasia lagi, bila industri tambang nasional, khususnya disektor mineral (emas, tembaga, nikel, bijih besi), telah dikuasai oleh perusahaan asing sebagai dampak dari pemberlakuan UU Nomor 11 tentang Pertambangan tahun 1967 di awal Orde Baru. Bentuk kerja sama Kontrak Karya (KK) antara negara dan investor telah melemahkan daya tawar negara sehingga berbagai korporasi tambang asing mudah mengeruk kekayaan mineral Republik ini.

Marwan Batubara, pengamat pertambangan di Indonesia Resources Studies (IRESS), menyatakan bahwa 80 persen industri tambang mineral Indonesia dikuasai perusahaan asing seperti Freeport, Newmont, Inco dan Newcrest. Hal inilah yang berusaha dirubah oleh pemerintah dan parlemen, yang diawali dengan dikeluarkannya UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba yang menggantikan UU No.11/1967. Dalam UU ini, bentuk kerjasama KK  dalam pertambangan mineral dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)  pada batubara yang memposisikan negara dan perusahaan secara sejajar dirubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Melalui paradigma perizinan dalam IUP ini, negara berada di posisi superior atas investor tambang. Namun, celakanya, UU ini mengandung azas non-retroaktif yang tidak akan berdampak pada KK dan PKP2B yang telah ada sebelum UU ini muncul. Dan PP 24/2012 ini merupakan salah satu aturan turunan dari UU No.4/2009 tersebut.

Sama dengan UU yang menaunginya, PP 24/2012 juga tidak berlaku surut. Artinya, investor tambang (khususnya mineral yang memang didominasi asing) yang telah beroperasi produksi  sebelum PP No.24/2012 dikeluarkan  tidak akan terkena dampak pemberlakuan aturan tersebut. Hal ini membuat PP ini agak bermasalah, sama halnya dengan UU No.4/2009.

Setengah Hati

Bila ditinjau secara seksama, PP  ini memang tampak bernuansa ‘nasionalistis’, dan memang perlu dilihat sebagai upaya pemerintah untuk mengurangi dominasi asing secara bertahap dalam industri tambang nasional. Namun ada beberapa hal yang membuat tekad ‘mulia’ pemerintah itu menjadi terkesan ‘setengah hati’.

Pertama, seperti yang telah disinggung sebelumnya, tidak berlaku surutnya PP ini membuat upaya pengurangan dominasi asing dalam pertambangan nasional yang selama ini berlangsung menjadi mustahil. 80 persen industri tambang nasional dikuasai asing dan sebagian besar telah berproduksi sebagai akibat berlakunya rezim KK selama ini, namun problem tersebut sama sekali tak disentuh oleh PP ini. Sebenarnya, hal ini tidak aneh mengingat UU No.4/2009 pun ‘mandul’ menghadapi kontrak karya tambang yang telah dibuat sebelumnya.

Kedua, PP ini bertentangan dengan UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal. Dalam UU tersebut, kepemilikan saham oleh pihak asing tidaklah dibatasi. Sehingga pertentangan kedua regulasi ini dapat menjadi celah bagi para pihak yang kontra PP 24/2012 untuk menggugurkan PP ini melalui proses hukum. Hal ini dikarenakan azas ‘lex specialis’ yang dikenal dalam sistem hukum dan dapat dipakai sebagai justifikasi bagi suatu regulasi yang menangani  bidang tertentu secara spesifik namun bertentangan dengan aturan lainnya, hanya bisa digunakan dalam pertentangan antar regulasi yang sederajat, dalam hal ini antara UU dengan UU. Sedangkan PP 24/2012 tidak sederajat dengan UU No.25/2007, sehingga tidak dapat menggunakan sifat ‘lex specialis’ sebagai basis legitimasi pemberlakuannya ‘vis a vis’ UU No.25/2007. Sehingga kemungkinan besar UU No.25/2007 lah yang akan lebih kuat kedudukannya dimata aparat hukum dibandingkan PP No.24/2012.

Ketiga, problem keterbatasan teknologi yang dimiliki pemerintah atau perusahaan nasional bisa menjadi ‘batu sandungan’ bagi pelaksanaan industri tambang mineral oleh pihak nasional. Selama ini memang tak ada aturan yang mewajibkan transfer teknologi bagi perusahaan tambang asing yang berproduksi di Indonesia. Akibatnya, seperti yang diakui Executive Director APBI, Supriatna Suhala, banyak perusahaan nasional yang  belum mampu secara teknikal dan finansial menjalankan kegiatan usaha pertambangan mineral. UU No.4/2009 beserta aturan turunannya (termasuk PP 24/2012) juga tidak mengatur perihal transfer teknologi secara tegas.

Keempat, PP 24/2012 tidak mereduksi kewenangan Pemerintah Daerah (khususnya Bupati) dalam mengeluarkan IUP bagi investor tambang. Padahal, sudah menjadi rahasia umum apabila banyak sekali IUP yang kini demikian mudahnya diterbitkan Bupati sarat dengan problem. Berbagai problem itu antara lain, tumpang tindih lahan antar IUP maupun antara IUP dengan tanah rakyat atau hak ulayat. Muaranya, konflik antara rakyat dan perusahaan tambang pun marak di berbagai daerah. Jika pemerintah pusat memang konsisten ingin mengembalikan pengelolaan kekayaan mineral bangsa ini sesuai dengan Pasal 33 UUD 45, maka sudah saatnya desentralisasi yang tak terkendali semacam ini ‘dijinakkan’ oleh pemerintah pusat. Kebijakan rekonsiliasi nasional Clean and Clear yang dikeluarkan pemerintah sejak 2010 lalu guna menertibkan izin tambang merupakan langkah maju, namun tidak lah cukup. Yang harus dikoreksi kini adalah otoritas Bupati atau Pemda tingkat dua yang sangat besar dalam era Otonomi Daerah (Otda). Itu berarti pemerintah dan parlemen harus pula mengoreksi sistem Otda beserta perangkat regulasi pendukungnya, mau tidak mau.

Pada prinsipnya, kebijakan untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya nasional sesuai dengan titah Pasal 33 UUD 1945 memang layak didukung. Namun, akan menjadi bermasalah apabila kebijakan tersebut bersifat setengah hati. Lebih berbahaya lagi bila policy semacam itu hanya untuk pencitraan politik belaka bagi rezim berkuasa,terutama bila dikaitkan dengan kenaikan harga BBM April mendatang.

Karena itulah kita harus memantau pelaksanaan PP 24/2012 ini secara seksama. Lebih dari pada iru, kita wajib mengingatkan pemerintah bahwasanya mengakhiri dominasi asing dalam industri tambang tidak akan cukup hanya dengan bermodalkan PP 24/2012. Berbagai problem legal, teknis dan (yang terpenting) sistemik seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya harus diselesaikan secara tuntas. Itupun bila pemerintah serius dan berani melepaskan perekonomian  bangsa ini (khususnya industri tambang) dari dominasi asing selama puluhan tahun, bukannya sebatas menaikkan citra dimata rakyat.

HISKI DARMAYANA

Penulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sumedang dan saat ini bekerja di media berita tambang dan energi Petromindo.com*)

*)Tulisan ini adalah opini pribadi penulis

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120314/pp-nomor-242012-cerminan-nasionalisme-pemerintah.html#ixzz36CaMEVfH

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Agustus 18, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters