gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Reposisi Simpatisan Capres-Cawapres

Semenjak era pemilihan umum secara langsung berlaku di bumi pertiwi Indonesia baru kali ini pemilu diikuti sebanyak dua kandidat. Pertarungan perebutan kursi tertinggi di Republik Indonesia kali ini menurunkan dua pasangan tokoh nasional, Prabowo-Hatta dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Era demokratisasi semenjak berakhirnya orde baru ditangan besi Soeharto melahirkan produk pemimpin yang diharapkan mampu menghantarkan Indonesia ke gerbang pintu gerbang kemerdekaan. Sebuah harapan bagi seluruh rakyat Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun nyatanya, sejak era reformasi ini mulai lahir malah tampak “kebablasan” menilai sebuah kebebasan dan demokrasi. Alam demokrasi yang lahir sejak era reformasi ini malah cenderung liberal atau individualistis. Pertama, pemilihan diselenggarakan secara langsung atau “one man one vote”. Kedua, relasi antara rakyat dengan stakeholder hanya bersifat sementara. Ketiga, produk kebijakan serta interest politic yang berpihak kepada pengusaha serta korporasi. Rakyat tak lagi punya kendali politik menentukan arah kebijakan serta nasib bangsa dan negara. Dimana rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi hanya bersifat lima tahunan sekali.

Momentum akan lahirnya secercah harapan bagi seluruh rakyat bak sebuah mainan lima tahunan, yakni pemilu. Wajar saja muncul skeptisme pada guratan wajah rakyat Indonesia, dan disatu sisi juga ada harapan besar bagi rakyat. Fenomena ini membentuk sebuah dua front besar yang siap bertarung dalam adu wacana maupun suara. Dalam menseleksi seorang pemimpin nasional rakyat dihadapkan dengan dua blok besar antara harapan perubahan dan blok status quo. Di kubu Prabowo-Hatta menunjukkan sikap kritik di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun dalam visi-misinya tidak jauh berbeda dengan era Presiden SBY. Di kubu Jokowi-JK menunjukkan sikap kerakyatan seperti tergambar pada sosok Jokowi yang merakyat. Sikap tersebut juga digambarkan dalam visi-misi Jokowi-JK yang mengarah kepada perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah sikap perlawanan yang pada kebijakan di era SBY maupun masalah kebangsaan saat ini. Godaan politik yang sangat kental terasa pada momen politis seperti ini adalah hal yang wajar. Tapi apakah rakyat mampu mengawal pemerintahan apalagi diberdayagunakan sebagai objek politik kebijakan mereka?

Saat ini rakyat tergabung dalam berbagai gerakan pensuksesan presiden-wakil presiden masuk kedalam gerakan yang kita sebut simpatisan atau relawan. Menarik untuk membedah fenomena simpatisan capres-cawapres saat ini. Tak tanggung-tanggung jumlahnya mencapai jutaan massa yang masuk diberbagai lini. Media massa menempati posisi pertama untuk mengurai fenomena pilpres saat ini. Misal saja Twitter, Facebook, dan Web siap menggelontorkan isu, kritik, saran bahkan debat “kusir” tak lagi terhindarkan. Arah pertarungan yang menjatuhkan lawan bicara antar sesama pendukung pun menjadi kepuasan bagi simpatisan. Pertarungan horizontal seperti ini dapat memperkuat negara bahkan memperlemah supremasi hukum ditangan Presiden-Wakil Presiden terpilih. Rakyat tak bakal mendapatkan remah kue yang harusnya rakyat menikmati seluruhnya.

Gagasan yang dilontarkan simpatisan pun hanya bersumber pada data media massa. Sementara disatu sisi, kini sangatlah kita ragukan indepedensi media saat ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ada kepentingan media dalam momen pilpres saat ini harus kita sikapi sebagai corak politik Indonesia saat ini bukan mencerna mentah-mentah data dari media massa. Alhasil, sumber data yang diperoleh pun hanya bagian dari politik propaganda dari dua kandidat calon Presiden-Wakil Presiden. Konflik horizontal pun tak terhindarkan lagi, banyak simpatisan dari kedua kubu saling menjatuhkan bahkan saling intrik. Hal ini tentu dapat merusak sistem berdemokrasi dimana pilpres adalah ajang untuk saling bertukar pikiran dan saling membangun demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Ada dua kemungkinan yang baka terjadi, pertama massa simpatisan akan kembali kedalam rutinitas hidup masing-masing apabila selesai pemilihan umum. Artinya, fungsi pemilihan umum hanya sebuah rutinitas lima tahunan dan lebih parahnya kendali rakyat dalam menentukan arah kebijakan nihil. Kedua, massa simpatisan akan terus mengeluarkan gagasan, saran serta kritik bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya. Artinya, massa simpatisan akan terus menjaga stabilitas negara lewat berbagai instutusi pemerintahan, non-pemerintahan maupun bersifat individu. Ketiga, massa simpatisan akan terus melebarkan sayap politiknya demi menjaga kedaulatan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Artinya, massa simpatisan akan terus menjaga daulat politiknya dan akan mempengaruhi pemegang kebijakan.

Dalam hal ini, tentu semua kemungkinan dapatlah terwujud. Tapi yang akan terus kita jaga dalam momen pilpres ini adalah rasa saling memiliki antar sesama dan membangun rasa berbangsa dan bernegara. Fungsi pilpres haruslah kita letakkan pada seleksi pemimpin terbaik dan mampu mengemban amanat penderitaan rakyat Indonesia. Momen 9 Juli mendatang adalah milik kita bersama, milik segenap rakyat Indonesia, maka dapatlah kita saling membangun dan bergotong royong meraih kesuksesan kita bersama.

 

Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Sumedang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 17, 2014 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters