gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Kepentingan Asing Dibalik Hilirisasi Pertambangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri  (Permen) ESDM Nomor 1 tahun 2014 yang merupakan aturan pelaksana Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) terkait pengolahan dan pemurnian  (hilirisasi) telah diterbitkan pemerintah awal pekan lalu.

Kecaman pun segera terhambur dari berbagai kalangan. Sebab, kedua aturan pelaksana itu dinilai sangat kental keberpihakannya kepada perusahaan tambang kontrak karya (KK) asing, terutama PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Keberpihakan aturan pelaksana tersebut tampak dalam penentuan kadar tembaga (Cu) dari produk mineral olahan yang bisa diekspor, yakni sebesar 15 persen. Artinya, produk konsentrat yang sudah mengandung kadar Cu 15 persen sudah bisa diekspor. Tentu ketentuan ini menguntungkan kedua perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut, karena mereka selama ini telah melakukan pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat dengan kadar Cu 30-40 persen.

Padahal, bila merujuk pada Permen ESDM No.23/2010 (yang direvisi menjadi Permen No.1/2014), produk tambang tembaga yang sudah bisa diekspor adalah yang sudah memiliki kadar tembaga  99,99 persen, atau dengan kata lain telah melewati proses pemurnian. Apalagi bila kita tinjau UU Minerba pasal 170, yang secara tegas mewajibkan perusahaan KK untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya tahun 2014. Ini jelas suatu bentuk manipulasi UU yang secara ‘terang-benderang’ dilakukan pemerintah.

Diskriminasi Legal

Manipulasi regulasi inilah yang mengundang kecaman banyak pihak serta menjadi trending  topic pembicaraan kalangan pemerhati tambang selama sepekan terakhir. Manipulasi itu makin ‘telanjang’ ketika ternyata keringanan ekspor itu tidak diperoleh oleh beberapa produk tambang mentah lainnya, seperti nikel, bauksit dan perak. Berbeda dengan tembaga, dalam Permen ESDM No.1/2014, produk-produk tambang tersebut (nikel, bauksit, dan perak) justru harus melewati proses pemurnian dahulu baru kemudian bisa diekspor. Bijih nikel, misalnya, harus dimurnikan hingga 25 persen menjadi feronikel. Sedangkan bijih bauksit harus dimurnikan hingga 98 persen menjadi smelter grade alumina (SGA) atau dimurnikan menjadi chemical grade alumina (CGA) dengan kadar pemurnian hingga 90 persen.

Padahal, para pebisnis yang ‘bermain’ di sektor penambangan nikel dan bauksit di Indonesia justru kebanyakan perusahaan tambang nasional yang hingga kini belum ada yang bisa memurnikan nikel menjadi feronikel atau bauksit menjadi CGA. Bisa dikatakan perusahaan nasional yang sudah memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit hanyalah PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Tayan, Kalimantan Barat. Itupun baru beroperasi Oktober 2014 lalu. Sedangkan untuk memurnikan nikel menjadi feronikel, perusahaan milik negara (BUMN) itu juga belum melakukannya hingga kini, karena smelter nikel mereka baru beroperasi tahun 2015.

Khusus untuk nikel, memang ada perusahaan KK asing yang juga bergerak di sektor pertambangan nikel, yakni PT Vale Indonesia Tbk. Namun, perusahaan asal Brazil ini telah melakukan hilirisasi melalui smelter milik mereka yang berfungsi mengolah dan memurnikan bijih nikel  menjadi nikel matte sejak beberapa tahun lalu, sehingga perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 1968  ini tidak terpengaruh oleh adanya larangan ekspor PP No.1/2014.

Diluar Antam dan Vale, perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan nikel dan bauksit kebanyakan adalah perusahaan nasional pemegang izin pertambangan (IUP) yang baru bermunculan 6 hingga 7 tahun belakangan ini. Mereka pada umumnya tidak memiliki modal besar layaknya perusahaan KK asing yang telah beroperasi puluhan tahun di negeri ini, sehingga mereka pun ketar-ketir menghadapi larangan ekspor dan kewajiban membangun smelter.

Namun, justru komoditas tambang yang notabene banyak pengusaha nasional terlibat didalam produksinya itulah yang dengan tegas dilarang untuk diekspor oleh pemerintah. Bahkan kepada Antam yang jelas-jelas BUMN, pemerintah sangat berani menunjukkan ‘taring’ nya dengan melarang tanpa kompromi ekspor bijih nikel yang menjadi sumber pendapatan perusahaan tersebut selama ini. Sementara di sisi lain, untuk komoditas tembaga yang industri hulunya di negeri ini telah dikuasai oleh perusahaan asing semacam Freeport dan Newmont justru diperingan persyaratan ekspornya. Pemerintah, sekali lagi, bahkan ‘rela’ memanipulasi UU Minerba demi meloloskan ekspor produk konsentrat kedua perusahaan AS itu.

Lalu apa arti dari terbitnya regulasi turunan mengenai hlirisasi ini? Artinya adalah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah secara sadar  melanggar UU Minerba demi kelanggengan perusahaan asing. Selain itu, sebagaimana uraian yang telah penulis sajikan terdahulu, ada perbuatan rezim SBY  yang  lebih ‘dahsyat’ lagi, yakni  menghambat dan mematikan secara perlahan bisnis perusahaan tambang nasional melalui larangan ekspor mineral mentah.

Ya, dengan melarang ekspor mineral mentah produk perusahaan nasional yang umumnya bergerak di pertambangan nikel dan bauksit, sama saja dengan menyumbat sumber pendapatan mereka. Dan itu artinya juga adalah ‘membunuh’ mereka secara perlahan.

Kita tentu sepakat, penerapan UU Minerba dalam hal pelarangan ekspor mineral mentah harus diberlakukan terhadap seluruh pelaku industri pertambangan mineral, baik asing maupun nasional. Tak ada pembenaran yang bisa dijadikan dasar bagi tetap diberlakukannya ekspor mineral mentah di masa depan,  sekalipun itu dilakukan oleh perusahaan nasional.

Namun kenyataan yang muncul kini, ketika perusahaan KK asing diberikan keringanan ekspor sementara perusahaan nasional ‘dibunuh’ pelan-pelan juga sama sekali tidak bisa dibenarkan! Tak pernah ada nilai tambah yang diperoleh negara apabila diskriminasi yang ‘menjijikkan’ semacam itu dilegalisir. Apalagi bila kita tinjau ketimpangan kewajiban pembayaran royalti dari KK dan IUP lokal, dimana perusahaan asing KK seperti Freeport hanya membayar 1 hingga 3,75 persen, sementara perusahaan nasional pemegang IUP  justru membayar royalti 5 persen. Nilai tambah macam apa yang akan diperoleh Republik ini dengan menganak-emaskan perusahaan KK dengan cara ini?!

Asing Dan Smelter

Disamping diskriminasi itu, kentalnya kepentingan asing dibalik kebijakan hilirisasi ‘ala’ rezim SBY ini juga terlihat dari masuknya investor asing dalam bisnis pembangunan pabrik smelter di Indonesia menjelang penerapan UU Minerba atau sejak akhir tahun lalu. Para investor dari berbagai negara, seperti Swiss, Rusia, Australia dan China berbondong-bondong masuk Indonesia demi ‘menyongong’ era hilirisasi yang diamanatkan UU Minerba.

Salah satu perusahaan asing tersebut adalah Glencore Xstrata International Plc, raksasa tambang asal Swiss. Pada bulan November lalu, perusahaan tambang  terbesar keempat itu telah menemui  Menteri Perindustrian M.S. Hidayat guna menjajaki pembangunan smelter yang akan mengolah bauksit menjadi alumina. Glencore juga menuntut kepastian penerapan pelarangan ekspor mineral mentah, khususnya bauksit, kepada Menteri dari Partai Golkar itu. Kabarnya, Glencore  telah menyiapkan dana sekitar 1 Miliar US$  untuk membangun smelter tersebut.

Selain Glencore, perusahaan tambang asal Rusia, United Company Rusal juga sudah menjajaki kerja sama pembangunan smelter dengan pemerintah Indonesia. Perusahaan itu sudah menggadang dana sebesar 6  Miliar US$ untuk membangun smelter pengolah bauksit menjadi alumina di Kalimantan.

Demikian juga dengan Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd,  yang kabarnya akan memulai pembangunan smelter bauksit menjadi alumina pada bulan April nanti di Pulau Bintan. Perusahaan asal China ini sudah menyiapkan dana sebesar 5 Miliar US$ untuk mencoba ‘peruntungan’ di sektor pemurnian bauksit Indonesia.

Sementara itu, perusahaan tambang Australia pun tak mau ketinggalan. Asia Mangan Grup, perusahaan yang bergerak di sektor penambangan mangan, sudah mulai membangun fasilitas smelter mangan  di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Dengan total biaya invetstasi mencapai 150 juta US$, perusahaan tersebut berambisi membangun smelter bisa mengolah dan memurnikan mangan menjadi ferro mangan dengan kapasitas produksi 128 ribu ton  per tahun.

Hal demikian menunjukkan betapa amanat UU Minerba mengenai hilirisasi ternyata juga mengundang antusiasme para pemodal asing untuk turut berpartisipasi. Namun, tentu bukan hanya semata menjalankan amanat UU Minerba, para kapitalis itu pastinya memiliki orientasi yang lebih kuat, yakni meraup profit sebesar-besarnya dari bisnis pengolahan dan pemurnian mineral mentah di Indonesia. Mereka bertujuan menyerap produk mineral mentah Indonesia, terutama bauksit untuk kemudian mereka murnikan menjadi produk yang memiliki nilai tambah. Setelah itu, mereka jual kembali ke berbagai pembeli, entah itu pembeli di dalam negeri maupun pasar ekspor.

Tentu tidak sulit bagi mereka nantinya untuk mencari bahan baku semacam bauksit atau nikel di Indonesia, apalagi setelah para pelaku tambang nasional sudah kolaps akibat pemberlakukan larangan ekspor mineral mentah. Bukan mustahil, para investor asing yang semula berniat hanya mendirikan smelter pada akhirnya juga tertarik menguasai konsesi-konsesi tambang yang ditinggalkan para pengusaha nasional akibat ‘gulung tikar’. Dengan begitu, mereka bisa membangun bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, bila ini yang terjadi, bukankah hal itu justru kian mengukuhkan dominasi asing atas industri tambang nasional.

Maka, bukan hanya diskriminasi dalam hal larangan ekspor yang menguntungkan asing saja, pemerintahan SBY yang didukung partai-partai politik semacam Partai Demokrat, PAN dan Partai Golkar ini juga menggelar ‘karpet merah’ bagi modal asing dalam sektor hilirisasi tambang. Suatu hal yang ironis, ketika UU Minerba mengamanatkan hilirisasi agar Indonesia menikmati nilai tambah, namun pemerintahan SBY justru menyerahkan sektor tersebut kepada modal asing.

Lantas, nilai tambah macam apa yang akan dinikmati Indonesia, ketika produk dari hilirisasi itu berasal dari pemodal asing, yang kemudian mereka akan jual kembali kepada Indonesia dengan harga yang menguntungkan mereka. Apa bedanya dengan pola yang sudah terbentuk selama ini, ketika Indonesia harus membeli produk hasil pengolahan dan pemurnian dari luar negeri, sementara bahan baku produk tersebut berasal dari ‘perut’ bumi Indonesia.

Kesimpulannya, kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahan SBY ini sudah sangat salah arah dan menyimpang. Alih-alih meningkatkan nilai tambah bagi Republik ini, justru lagi-lagi kaum kapitalis asing lah yang akan menikmati nilai tambah dari hilirisasi tambang tersebut.

Hiski Darmayanajurnalis pertambangan dan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/opini/20140118/kepentingan-asing-dibalik-hilirisasi-pertambangan.html#ixzz36CcP3876

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 7, 2014 by in Suara Umum.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.453 pengikut lainnya

Visitors

free counters