gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Industri Perkebunan Warisan Kolonialisme

Bentrokan antara rakyat dan aparat kepolisian–yang menjadi ‘centeng’ PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Cinta Manis–di Ogan Ilir, Sumatra Selatan, Jumat (27/7/2012) lalu, yang berujung pada tewasnya seorang anak bangsa serta beberapa orang terluka parah, merupakan buah dari sistem pengelolaan perkebunan nasional yang memarjinalkan rakyat. Industri perkebunan nasional kini, yang berbasiskan pada sistem perkebunan skala besar dan dijalankan oleh segelintir kapitalis padat modal, telah melanjutkan pola pengelolaan perkebunan ala kolonial.

Sistem perkebunan semacam ini berakar dari sistem pertanian komersil pada masa kolonialisme Eropa di bumi nusantara. Awalnya, kolonialis berkiprah dinegeri ini dengan  memonopoli sektor perdagangan hasil bumi yang laku di pasar internasional. Memasuki abad 19, penguasa kolonial Eropa bergeser peranannya dari sekedar pedagang yang memonopoli hasil bumi nusantara ke sektor hulu yakni, penanaman komoditas unggulan.

Kolonialisme Sebagai Pangkal

Pelaksanaan sistem tanam paksa pada pertengahan abad 19 oleh Gubernur Jendral Van Den Bosch merupakan salah satu contoh upaya pemerintah kolonial mendominasi sektor hulu pertanian komersil yang kemudian berkembang menjadi industri perkebunan skala besar. Sistem tanam paksa yang mewajibkan para petani pribumi menanam jenis tanaman perkebunan yang laku dipasar dunia seperti tebu dan kopi menjadi tonggak ‘bersejarah’ bagi munculnya pola pengelolaan perkebunan yang kapitalistik oleh otoritas negara, atau dengan kata lain, semacam ‘kapitalisme negara’.

Kesengsaraan rakyat Jawa akibat pelaksanaan sistem Tanam Paksa tersebut menimbulkan pertentangan di internal bangsa Belanda. Kaum humanis dan liberal menyerang kebijakan itu sebagai suatu kejahatan pemerintah kolonial di negeri jajahan. Dalam konteks ini, kepentingan kaum liberal yang didominir oleh konglomerasi swasta Belanda adalah menghentikan monopoli negara dan kaum kapitalis swasta diberikan peluang untuk berkiprah disektor perkebunan nusantara.

Akhirnya, setelah melewati beberapa tahap ‘perjuangan politik’, kaum liberal Belanda pun ‘memetik buah’ kemenangannya: penerbitan Undang–Undang Agraria (Agraris Wetch) oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870. UU tersebut memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak swasta, baik dari Belanda maupun negara asing lainnya,  untuk terlibat langsung dalam industri perkebunan di wilayah nusantara. Pemerintah Hindia Belanda memberikan berbagai hak pada kaum kapitalis swasta tersebut, seperti hak sewa, hak erfprach dan hak egindom. Pada masa inilah, sistem perkebunan skala besar yang dikelola pihak swasta di nusantara, khususnya Jawa dan Sumatera bermula.

Sistem ini agak mengalami ‘guncangan’ ketika masa pendudukan Jepang (1942-1945). Guncangan itu terutama terasa pada pemaksaan pemerintah pendudukan Jepang terhadap para pemilik perkebunan agar  menanam tanaman yang berguna bagi bahan bakar mesin perang. Salah satunya tanaman jarak.

Pasca revolusi kemerdekaan, pergolakan rakyat berupa pendudukan tanah-tanah perkebunan milik orang Eropa eks-kolonial pun tidak terbendung. Meskipun sempat terhambat akibat hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mengembalikan seluruh aset milik kolonial pada pemilik lamanya, aksi-aksi okupasi lahan oleh rakyat dan kaum tani makin masif pada era demokrasi liberal (1950-1959).

Pada masa Demokrasi Liberal itu, terjadi pendudukan lahan-lahan perkebunan eks-kolonial Eropa terutama di daerah Sumatera yang dilakukan oleh kaum tani dan buruh perkebunan yang pada umumnya diorganisir oleh BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Se-Indonesia). Seringkali upaya-upaya ini terbentur oleh represi pihak militer, yang disokong elit politik terutama dari Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Kedua pihak ini pula yang mempelopori pemberontakan PRRI/Permesta yang didukung sepenuhnya oleh imperialis Amerika.

Situasi ini memicu pemerintahan Soekarno untuk mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pendudukan dan penggarapan lahan-lahan eks-kolonial. Regulasi itu adalah UU No. 8 Darurat tahun 1954. Aturan perundang-undangan ini menyatakan, tindakan pendudukan dan penggarapan  lahan eks-perusahaan perkebunan dan tanah  partikelir Eropa  oleh  rakyat dan kaum tani bukanlah perbuatan melanggar hukum.

Sejatinya, UU No. 8 Darurat tahun 1954  merupakan legalisasi secara tak langsung bagi aksi-aksi massa rakyat yang menduduki dan menggarap lahan bekas kolonial. Keluarnya UU ini tidak hanya memperhebat pendudukan lahan perkebunan eks-kolonial, namun juga aksi-aksi pengambil alihan pabrik/perusahaan milik Belanda dan modal asing lainnya oleh kaum buruh.

Dihentikannya sistem demokrasi liberal melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan nuansa baru bagi sektor agraria, termasuk perkebunan, di era Soekarno. Pada era yang lebih dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin inilah lahir momentum yang sangat bersejarah, yakni diundangkannya UU Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 tahun  1960.

UUPA No.5/1960 merupakan produk hukum yang mengakhiri produk hukum perkebunan era kolonial, yakni UU Agraria 1870.  Esensi dari UU PA No.5/1960 adalah memprioritaskan kepemilikan tanah bagi petani miskin, menegaskan fungsi sosial dari tanah, dan larangan dominasi pihak swasta dalam sektor agraria. Hal ini tiada lain merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945: bumi ,air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan reforma agraria yang diamanatkan UU PA No.5/1960  melalui tiga tahap :

1.)    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  No. 10 tahun 1961 yang merupakan aturan turunan UU No.5/1960,  dilakukanlah pendaftaran tanah di seluruh teritori Republik Indonesia,

2.)     Setelah dilakukan pendaftaran tanah, tahapan selanjutnya adalah penentuan tanah yang dikategorikan “tanah lebih” serta pembagiannya kepada petani tidak bertanah berdasarkan PP No 224 tahun 1961.

3.)     Di tahap ketiga sampai pada  pelaksanaan bagi hasil produksi pertanian yang berdasarkan UU No.2/1960 tentang perjanjian bagi hasil (PBH).

Namun, ketika seluruh tahapan reforma agraria itu belum tuntas, terjadi gejolak politik yang merubah secara total konstelasi politik nasional. Hancurnya kekuatan politik kiri, yang diikuti dengan tumbangnya pemerintahan Soekarno, menjadi pukulan telak bagi kebijakan agraria kerakyatan yang telah diperjuangkan semasa pemerintahan Soekarno.

Revitalisasi Kolonial

Berkuasanya rezim Soeharto (Orde Baru) yang disokong negeri-negeri imperialis menjadikan pola pengelolaan sektor perkebunan ala kolonial kembali berlaku.  Dengan diberlakukannya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967, perkembangan industri perkebunan skala besar yang kebanyakan dimiliki pihak asing semakin massif.

Seain itu, orientasi industri perkebunan yang pro-modal di masa Orde Baru tampak pada penerapan konsep  Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang didalamnya termaktub pula konsep perkebunan inti dan plasma. Sistem yang berlaku sejak dasawarsa 1970-an ini memiliki pola  pengelolaan yang hampir mirip dengan sistem kolonial seperti tanam paksa dan sistem liberal 1870, yakni penyediaan alat produksi kebun oleh pihak pemilik modal yang berperan sebagai perusahaan inti. Di sisi lain, ada kewajiban bagi kaum tani  untuk menyerahkan tanah dan tenaganya bagi kepentingan pemilik perkebunan. Nantinya,  hasil dari kerja kebun para petani itu harus dijual  hanya kepada  perusahaan inti. Dalam skema ini, perusahaan pemilik perkebunan dapat berasal dari pihak swasta maupun milik negara (BUMN).

Hampir serupa pula dengan sistem kerja kontrak di akhir abad 19, pemerintah Orde Baru kemudian mendatangkan tenaga kerja dari Jawa ke berbagai perkebunan di Sumatera dalam kedok ‘program transmigrasi’. Para petani yang bekerja di perusahaan inti, baik itu transmigran maupun pribumi, kemudian dikenal sebagai petani plasma.

Ekspansi perkebunan skala besar, khususnya sawit, semakin masif  sejak akhir era Orde Baru. Khusus untuk perkebunan sawit, saat ini ada 8 holding perusahaan swasta besar yang menguasai 54 %  dari total luas perkebunan sawit di Indonesia. Sementara perkebunan yang dimiliki oleh  negara melalui BUMN mengusai 12 % dan perkebunan rakyat hanya menguasai 34 %  ( Dirjenbun Deptan, BisInfocus 2006) . Dari 54 % pengusaan lahan oleh swasta tersebut, 76% dikuasai oleh pihak asing terutama perusahaan Malaysia.

Pada umumnya, pengelolaan perkebunan skala besar, baik itu sawit, tebu maupun kakao sejak era Orde Baru hingga reformasi kini bermodalkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan pemerintah kepada perusahaan. Begitupun dalam tragedi Ogan Ilir, dimana PTPN VII Cinta Manis telah melakukan perampasan tanah milik warga 6 kecamatan di Ogan Ilir pada tahun 1982 lalu dengan berlandaskan izin HGU dari pemerintah. Disini, tampak sistem kapitalisme negara ala tanam paksa kembali berulang melalui operasi sebuah BUMN yang bernama PTPN.

Yang menjadi persoalan, dari luas lahan 20.000 hektar lahan yang dikelola PTPN Cinta Manis, hanya 6.000 hektar  yang  memilki HGU dan itu berlokasi di daerah Burai, Kecamatan Rantau Alai (www.walhi.or.id).  Sementara lahan di lima kecamatan lainnya tidak memiliki HGU alias illegal. Hal inilah yang menjadi pangkal persoalan dari konflik antara rakyat dengan PTPN Cinta Manis dan telah memakan korban.

Jadi, dapat disimpulkan, konflik agraria disektor perkebunan merupakan buah dari sistem pengelolaan perkebunan skala besar yang dijalankan oleh segelintrir elit ekonomi, baik itu berafiliasi pada swasta maupun BUMN. Selama pola ini masih terus dijalankan dengan mengabaikan peran masyarakat asli maupun petani, maka tragedi agraria yang selalu memakan korban (terutama dipihak rakyat) akan silih berganti terjadi.

Sebagai bukti, data Konsorsium pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan pada tahun 2011 saja telah terjadi 163 konflik agraria. Dari total kasus tersebut, sebagian besar atau 97 kasus terjadi disektor perkebunan. Maka,  tiada jalan lain, Pasal 33 UUD 1945 serta UU PA 1960 harus dijalankan tanpa kompromi guna merombak sistem perkebunan warisan kolonial kini.

Hiski DarmayanaPenulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumedang dan alumni Antropologi Universitas Padjajaran Bandung.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/kabar-rakyat/20120728/industri-perkebunan-bercorak-kolonial.html#ixzz36Cf2bp1K

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 2, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters