gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Liberalisasi Hilir Migas dibalik Pembatasan BBM Bersubsidi*)

Oleh  :  Hiski  Darmayana**)

Mulai 1 April 2012, pemerintah rencananya akan membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (premium) di kawasan Jakarta,Bogor, Depok dan Tangerang (Jabodetabek). Sementara untuk daerah lainnya  di Indonesia akan diberlakukan mulai tahun 2013. Seluruh kendaraan pribadi ber plat hiitam diwajibkan beralih dari konsumsi premium ke pertamax dan bahan bakar gas (BBG).

Alasan dibalik pembatasan BBM bersubsidi tersebut adalah penghematan anggaran negara yang dirasakan terlalu ‘boros’ dalam mendanai subsidi.  Wakil Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjoyono Partowidago menyatakan bahwa penghematan anggaran subsidi yang dihasilkan dari pembatasan konsumsi premium akan memajukan pembangunan nasional (Kompas.Com, 11/1/2012).

 

Pemenang dan Pecundang

Alasan penghematan anggaran selalu digunakan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait konsumsi minyak oleh publik. Dalam kebijakan pembatasan BBM bersubsidi di tahun ini misalnya, pemerintah beralasan jika subsidi energi, khususnya BBM, pada tahun 2011 telah melampaui target. Target penghematan premium pada tahun 2011 adalah 3,2 juta kilo liter, yang senilai dengan  Rp 5,84 triliun. Namun kenyataannya, subsidi di tahun 2011 justru 3,3 persen lebih besar dari batas yang telah ditentukan APBN-P 2011.

Subsidi energi (BBM dan listrik) pun telah  meningkat 2 kali lipat dari Rp 140 triliun di tahun 2010 menjadi sekitar Rp 390 triliun pada tahun 2011,  meningkat  Rp 250 triliun dalam jangka waktu dua tahun. Hal ini dianggap sebagai ‘pemborosan’ oleh pemerintah. Argumentasi ‘standar’ yang sering digunakan oleh pemerintah dan para eknonom ber’garis’ ideologi Neo-Liberal.

Apakah hanya alasan-alasan ‘mulia’ itu yang menjadi landasan kebijakan tersebut? Kini, mari kita lihat dampak dari kebijakan ini di level teknis-operasional.

Konsekuensi dari pembatasan konsumsi BBM bersubsidi/premium ialah peralihan secara besar-besaran konsumsi publik ke pertamax. Pertamax, seperti yang kita ketahui, merupakan bensin ber-oktan tinggi (>90) dan membutuhkan infrastruktur khusus untuk distribusinya.

Sementara Pertamina, sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ada di bisnis ritel BBM  saat ini, baru memiliki 2.080 unit stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjual per tamax dari total  3.062 unit SPBU di Jawa-Bali. Sementara ada  687 unit  SPBU lainnya yang masih membu tuh kan pengalihan (switching) tang ki pendam ke pertamax. Kemudian masih ada 295 unit yang membutuh investasi baru guna membangun fasilitas switching tersebut (Rakyat Merdeka Online,20/1/2012). Sedangkan untuk memperoleh dana investasi bagi pembangunan tangki pendam baru tidaklah sedikit.

Begitupun untuk pembangunan infrastruktur BBG. Ketua Umum Himpunan Wi ra swasta Na­sio nal Minyak dan Gas Bumi (His wana Migas) Eri Pur nomo hadi menyatakan untuk membangun satu tangki sta siun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dibutuh kan dana investasi minimal Rp 1,5 miliar. Dan, lagi-lagi, masih sangat sedikit SPBU nasional yang memiliki fasilitas tersebut.

Dari fakta tersebut tampak ketidak siapan Pertamina dalam melaksanakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Lalu bagaimana dengan para ‘pemain’ lainnya dalam bisnis sektor hilir BBM, mengingat kini Pertamina bukanlah pelaku tunggal dalam bisnis ritel BBM di negeri ini.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang tentang Minyak dan Gas (UU Migas) No.22 tahun 2001, pihak swasta (termasuk asing) diberi keleluasaan untuk berkiprah dalam bisnis migas dari hulu ke hilir. Dalam pasal 9 ayat 1 lah peluang itu diberikan, yang berbunyi sebagai berikut :

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

a. badan usaha milik negara;

b. badan usaha milik daerah;

c. koperasi; usaha kecil;

d. badan usaha swasta.

 

Pasal inilah yang mengakhiri monopoli Pertamina dalam sektor hilir migas sekaligus juga menandai dimulainya era liberalisasi hilir migas di Indonesia.

Sebagai dampak dari dimulainya ‘era baru’ itu, tiga korporasi asing telah menjadi ‘pemain’ resmi dalam bisnis hilir migas sejak tahun 2005. Ketiga perusahaan itu adalah Shell (Belanda), Petronas (Malaysia) dan Total (Perancis). Kini, SPBU milik ketiga perusahaan asing itu telah ‘bertebaran’ di wilayah Jabodetabek, dan akan merambah ke kota-kota lainnya di Jawa dan Bali. Shell misalnya, kini telah membuka 35 SPBU di Jabodetabek dan Surabaya. Sedangkan Petronas telah memiliki 20 SPBU di Jabodetabek. Sedangkan untuk Total yang keberadaannya relatif baru dibandingkan kedua perusahaan tersebut saat ini  baru memiliki 5 SPBU di Jabodetabek. (VivaNews.Com,2010).

Namun, bukan hanya ketiga perusahaan itu yang akan ‘bermain’ dalam bisnis hilir migas Indonesia.  Pasca pemberlakuan UU Migas No.22/2001 telah  ada sekitar  105 perusahaan migas asing yang memperoleh izin mendirikan SPBU. Masing-masing perusahaan diberi ‘jatah’ membangun sekitar 20 ribu SPBU di seluruh Indonesia! (Majalah Trust, edisi 11/2004). Kenyataannya, hingga kini baru Shell, Petronas dan Total yang membuka SPBU di Republik ini.

Jenis BBM yang dijual oleh SPBU-SPBU milik ketiga perusahaan tersebut didominasi oleh bensin oktan tinggi yang sejenis dengan Pertamax. Shell mengandalkan bensin beroktan 92 dan 95 sebagai komoditi utamanya. Begitu juga Petronas. ‘Pertamina’nya Malaysia ini menjual bensin beroktan 92 dan 95 yang dinamakan Primax 92 dan Primax 95. Sementara Total memperdagangkan BBM bermerk Performance 92 dan Performance 95. Keduanya merupakan bensin beroktan 92 dan 95.

Jadi, ketiga perusahaan asing yang turut andil dalam bisnis hilir migas itu bisa dibilang ‘spesialis’ penjual bensin beroktan tinggi yang sejenis dengan Pertamax. Dan mereka tidak menjual bensin jenis Premium, kecuali Solar yang bisa didapat di bebetapa SPBU milik Shell dan Petronas. Karena mereka merupakan spesialis bensin oktan tinggi, maka tidak ada masalah infrastruktur distribusi dan penjualan bagi mereka. Kenyataan  ini juga memperlihatkan bahwa merekalah  yang paling siap untuk menyongsong kebijakan pemerintah yang akan membatasi konsumsi BBM bersubsidi.

Disisi lain, Pertamina yang selama ini mengandalkan penjualan bensin jenis Premium dan tidak terlalu terampil mendistribusikan Pertamax  tentu akan kehilangan banyak konsumen jika kebijakan pembatasan diberlakukan. Pasar BBM Pertamax akan direbut oleh SPBU-SPBU asing yang memang telah lama menjual bensin sejenis itu. Apalagi bila ratusan perusahaan asing lain yang telah diizinkan pemerintah untuk membuka SPBU di Indonesia dan semuanya memperdagangkan bensin sejenis Pertamax mulai memanfaatkan peluang bisnis ini. Dipastikan Pertamina akan ‘kalah perang’.

Hal inilah yang membuat Pertamina khawatir dengan kebijakan tersebut. Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Karen Agustiawan meminta pemerintah memproteksi Pertamina bila tetap akan memberlakukan pembatasan BBM subsidi. Salah satu caranya dengan mewajibkan perusahaan asing yang akan membuka SPBU di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembangunan kilang minyak (Kabar bisnis.com,17/1/2012).

Keunggulan lainnya dari SPBU asing terletak pada harga penjualan. Petronas dan Total menjual harga bensin oktan tinggi milik mereka lebih murah dari harga Pertamax yang dijual SPBU milik Pertamina. Tinjau saja daftar harga bensin oktan 92, 95 dan diesel yang dijual SPBU milik Total, Petronas dan Pertamina di daerah Jabodetabek  pada bulan Mei 2011 lalu.

 

Total :

Performance 92                                                                          :       Rp 9.050/liter

Performance 95                                                                          :        Rp 9.500/liter

Performance Diesel                                                                   :         Rp 9.600/liter

 

Petronas  :

Primax 92                                                                                      :          Rp 9.050/liter

Primax 95                                                                                      :         Rp 9.300/liter

Diesel                                                                                               :              Rp 9.600/liter

 

Pertamina  :

Pertamax                                                                                        :          Rp 9.250/liter

Pertamax Plus                                                                               :           Rp 9.550/liter

Pertamina DEX                                                                             :           Rp 10.000/liter

 

(Sumber  :  Detikfinance.com)

Meskipun mungkin kini  ada perubahan harga, namun situasinya tetap tidak berubah, yakni lebih mahalnya harga Pertamax milik Pertamina. Hal ini dikarenakan cost  produksi dan distribusi  yang dikeluarkan Pertamina untuk Pertamax  memang lebih tinggi dibandingkan SPBU milik asing yang menjual  bensin jenis serupa sebagai komoditi andalannya. Apalagi ditambah dengan berbagai kendala Pertamina  dalam hal infrastruktur  seperti yang telah disinggung sebelumnya.

Harga yang kompetitif inilah yang akan menarik minat publik untuk membeli produk BBM di SPBU milik Shell, Total dan Petronas dibandingkan dengan Pertamax milik  Pertamina. Lalu siapa yang akan diuntungkan dengan kondisi ini? Sudah pasti perusahaan minyak asing yang memiliki SPBU di Indonesia. Sementara Pertamina, seperti yang dikhawatirkan Dirutnya sendiri, akan menjadi ‘pecundang’ dalam kompetisi ini.

 

Agenda Asing

Buah dari pembatasan BBM bersubsidi yang pada hakekatnya adalah kompetisi  SPBU nasional ‘melawan’ asing dapat dipastikan hanya menguntungkan  korporasi asing. Hal ini sebetulnya tidak mengejutkan karena kebijakan ini  sangat  terkait dengan  UU Migas No.22/2001 yang mengamanatkan liberalisasi hilir migas. Sementara, kelahiran UU Migas itu sendiri sangat kental didominasi peranan lembaga  asing.

Bukan rahasia lagi, bila pada tahun  2001, lembaga donor milik pemerintah Amerika,  USAID memberikan donasi  senilai 4 juta dolar AS (Rp 40 miliar) untuk membantu Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ‘reformasi’ sektor migas . Hal itu diakui sendiri dalam dokumen mereka. Dokumen yang sama juga  menyebutkan bila  pada 2001 USAID  merencanakan menyuplai dana senilai  850 ribu dolar AS atau  Rp 8,5 miliar untuk menyokong lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan beberapa universitas dalam melakukan kajian mengenai pencabutan subsidi BBM dan bensin bertimbal.

Sebagian dari dana ‘bantuan’ itu mengalir dalam proses perumusan UU No.22/2001 yang hasilnya  teramat liberal. Apalagi sebelum Mahkamah  Konstitusi (MK) membatalkan pasal  28 ayat 2 dan 3 tentang penyerahan harga pada  mekanisme pasar di tahun 2004.

Jadi, wajarlah bila kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pun nantinya hanya akan menguntungkan pihak asing. Alasan  ‘mulia’ dibalik kebijakan ini, seperti penghematan anggaran  tampak sebagai penyesatan belaka, karena APBN justru lebih terbebani oleh utang negara. Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2010, APBN telah dibebani cicilan dan bunga  utang pemerintah hingga mencapai 1.676 triliun. Jumlah itu setara dengan 25% dari alokasi APBN. Dan hal ini tidak pernah di’utak-atik’ oleh pemerintah.

Berdasarkan ‘kesesatan-kesesatan’ tersebut, maka kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sebagai bagian dari liberalisasi hilir migas ini harus ditolak. Demikian juga UU Migas No.22/2001 yang berhaluan liberal  mutlak untuk dicabut oleh MK karena bertentangan dengan UUD 1945, meskipun kesempatan itu mereka buang di tahun 2004 lalu. Dalam jangka panjang, seluruh elemen pergerakan, termasuk PRD, harus mengontrol ketat pengelolaan industri energi dan tambang di Republik ini yang semakin pro-dominasi asing.

 

Tulisan ini dimuat dalam situs BERDIKARI ONLINE*)

Penulis adalah kader GMNI Cabang Sumedang, kini bekerja di media berita tambang dan energi, Petromindo.com**)

(Tulisan ini adalah opini pribadi penulis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 1, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters