gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

“Pilkada Langsung Bermasalah : Salah Siapa?”

Pembahasan RUU Pilkada hingga kini belum juga menemui kata sepakat. Perdebatan tentang pengadaan pilkada langsung atau tidak langsung masih mewarnai perumusan dasar hukum kontestasi politik di daerah ini. Debat panjang mengemuka mengingat dalam sejarah pelaksanaan demokrasi langsung di daerah kerap kali ditandai konflik yang dianggap sebagai ancaman bagi kohesifitas sosial di daerah. Pilkada langsung juga menyimpan permasalahan lain seperti semakin maraknya praktek money politic dan tingginya cost politic. Selain itu mencuat kesimpulan bahwa kepala daerah besutan pilkada langsung lebih banyak tersangkut kasus korupsi dibanding kepala daerah yang terpilih lewat pilkada tidak langsung.

Pada dasarnya perubahan adalah sebuah keniscayaan. Apalagi dalam negara demokrasi, perubahan sistem adalah lumrah terjadi mengingat hal tersebut akan sangat bergantung pada rasionalitas masyarakat pada masanya. Dalam kata lain, rasionalitas yang digunakan sebelumnya belum tentu sesuai dengan masa sekarang. Begitu pula rasionalitas masyarakat sekarang barangkali akan berbeda dengan rasionalitas masyarakat masa sebelumnya khususnya dalam memandang sebuah persoalan. Sehingga, tidak ada salahnya tatkala ada usulan perubahan sistem dalam pemilihan kepala daerah. Dan agaknya kurang bijak tatkala kita memandang usulan perubahan ini sebagai sebuah kemunduran dan mengidentikkan “mereka” dengan orde baru yang kita ketahui bersama telah mengkonstruksi kita dengan kekesalan dan trauma yang berkepanjangan. Bagi penulis, argumentasi tanpa dasarlah yang kerap membuat kita tidak mampu mencari solusi untuk masalah yang sedang menghantui negeri ini.

Tidak dapat dipungkiri praktek pilkada langsung selama ini ditandai konflik yang sangat mengganggu ketertiban di daerah. Hal ini tidak lepas dari kurang dewasa dan cerdasnya masyarakat dalam berdemokrasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa di daerah tingkat kesadaran politik masih sangat rendah dan bahkan di beberapa daerah tingkat pendidikannya rendah ditambah lagi tingkat pengangguran yang memuncak. Beberapa persoalan pokok daerah inilah yang kerap memicu lahirnya konflik yang disulut oleh perbedaan pilihan politik. Di luar ini, penulis justru tidak ingin menyalahkan masyarakat daerah saja untuk kasus konflik yang membentang sepanjang pelaksanaan pilkada. Bila beberapa partai politik melihat masalah pilkada langsung adalah konflik yang mengancam, sudah sepatutnya partai politik juga harus bercermin. Kita patut mempertanyakan sejauh mana partai politik sudah menjalankan perannya sebagai aktor sosialisasi politik. Bila masyarakat di daerah belum cerdas berpolitik bukankah itu adalah borok partai politik yang sudah gagal memberi pencerdasan politik bagi masyarakat pendukungnya. Kadang kala “sistem” dan “perilaku masyarakat” lebih sering dijadikan kambing hitam sementara aktor penting dalam demokrasi ini berpura-pura lupa akan kegagalannya dalam menunaikan tanggung jawabnya.

Selain itu figur kandidat kepala daerah seharusnya mampu menjaga ketentraman dan ketertiban pada masa pilkada. Hal ini sekaligus pembuktian bahwa kandidat tersebut adalah kandidat yang kapabel untuk menjaga ketertiban dan ketentraman selama lima tahun ke depan. Kunci paling utama dalam menghindari konflik dalam pilkada pada dasarnya terletak pada kandidat yang tentunya akan didengar oleh para pendukungnya. Pada kenyataannya tidak jarang para kandidat menikmati konflik yang ada demi kepentingan masing-masing kandidat untuk memenangkan pilkada.

Persoalan lain dalam pilkada langsung selama ini adalah merebaknya praktek money politic. Dalam pandangan penulis, berdemokrasi adalah sebuah proses pembelajaran. Barangkali selama ini praktek money politic bisa efektif untuk memenangkan kandidat. Namun harus diakui perlahan-lahan masyarakat tersadarkan bahwa pemimpin yang terpilih karena money politic sama sekali tidak memberikan perubahan berarti bagi kemajuan daerah sebagaimana harapan mereka. Hal ini yang kemudian membuat praktek money politic-pun sudah tidak lagi efektif menjaring suara. Bahkan dalam pandangan penulis, barangkali inilah alasan para politisi meminta kembali menggunakan sistem pilkada tidak langsung. Karena dalam anggapan mereka, dengan pilkada langsung mereka justru akan semakin sulit menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Dengan pilkada tidak langsung, praktek money politic akan jauh lebih efektif dan cost politic yang akan dikeluarkanpun jauh lebih murah dibanding harus berkontestasi dalam pilkada langsung.

Berikutnya permasalahan cost politic yang mahal yang barangkali juga membebani keuangan negara maupun daerah. Tidak dapat kita pungkiri bahwa pilkada langsung akan membutuhkan dana yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pilkada tidak langsung. Akan tetapi persoalan efisiensi tidak sepatutnya mengalahkan efektifitas. Selama pilkada langsung jauh lebih efektif memberikan kebaikan dibandingkan pilkada tidak langsung, permasalahan dana seharusnya kita kesampingkan sembari mencari solusi yang tepat untuk menghemat cost yang dikeluarkan dalam tiap pilkada. Pasalnya, masih banyak ketidakberesan penggunaan dana dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada di negeri ini.

Persoalan maraknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang masuk bui karena kasus korupsi tidak berkaitan dengan pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bagi penulis, integritas kandidat jauh lebih besar pengaruhnya pada niatannya untuk melakukan korupsi atau tidak.

Perdebatan panjang tentang pilkada langsung atau tidak langsung akan dibawa ke paripurna DPR dan dijanjikan akan tuntas di bulan ini. Semoga saja para politisi-para anggota DPR kita memberikan gagasannya yang jujur sesuai dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Junius Fernando S Saragih

Lulusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad

Wakabid Kaderisasi DPC GMNI Sumedang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juni 3, 2014 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters