gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Visi Pemimpin Masa Depan

surat suara

Pesta demokrasi adalah momentum untuk memilih sosok pemimpin masa depan. Pemimpin adalah seseorang yang mampu mengenali, maupun berkorban demi orang banyak termasuk rakyat Indonesia. Pesta demokrasi bukan semata ajang untuk “tabur janji” di depan panggung politik. Pesta demokrasi harusnya bersandar pada kondisi sosial-ekonomi saat ini. Pemimpin yang dihasilkan adalah yang mempu membawa perubahan bagi rakyat Indonesia.

Pada kondisi kekinian, tingkat pengangguran meningkat, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 6 persen, lapangan pekerjaan yang minim, konflik agraria yang terus meningkat menjadi masalah Indonesia saat ini. Momen pemilu haruslah menghasilkan sosok Presiden serta dewan rakyat yang memegang teguh amanat penderitaan rakyat Indonesia. Bukan semata tebar janji hanya untuk meningkatkan elektabilitas.

Sistem poliarchy electoralism saat ini dinilai hanya bersandar pada kekuatan modal yang banyak di dominasi kaum borjuis. Alhasil, prinsip keterwakilan dalam proses demokrasi saat ini hanyalah pemimpin “titipan” dari kaum borjuis. Kepentingan serta agenda politik mambangun masyarakat adil dan makmur hanyalah sebuah ilusi ditengah euforia pesta demokrasi. Keterwakilan kelompok petani, buruh, nelayan, dan pedagang diwakilkan oleh agen pendulang suara, namun kepentingan yang dibawa hanyalah kepentingan neolib (neo-liberalisme).

Sejak pemilu 2009 hingga saat ini, kondisi bangsa terus terpuruk, rakyat Indonesia terus kesulitan mengolah hasil produksi karna bersaing dengan barang impor. Kemiskinan adalah sumber masalah bangsa saat ini. Tidak logis ketika melihat sumberdaya yang dimiliki oleh Indonesia saat ini jika dibenturkan dengan masalah kemiskinan. Tambang, minyak bumi, lahan yang subur, sumberdaya laut melimpah, serta jumlah penduduk yang besar adalah potensi yang dimiliki bangsa ini.

UUD 1945 pasal 33, UUPA No.5 Tahun 1960, TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria tak pernah serius dilaksanakan oleh pemimpin nasional saat ini. Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang malah bertentangan dengan prinsip UUPA No.5 Tahun 1960. BPN malah memberikan dan menjual lahan produksi rakyat kepada pemodal asing. Tanah dijadikan komoditas untuk diperjualkan kepada pengusaha serta korporasi malah menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan. Ironisnya, rakyat harus tergusur di tanah-airnya sendiri. Pengusiran, pembakaran, tindakan represif TNI-Polri, intimidasi adalah skenario politik yang didalangi oleh kepentingan neolib.

Masih banyak UU ataupun kebijakan sektoral yang masih tumpang tindih bahkan bertentangan dengan UUD 1945 (asli). UU Kehutanan, UU Pesisir, UU Pertambangan, UU Penanaman Modal, dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan adalah beberapa kebijakan yang membuka kran masuk investasi asing ke dalam negeri. Investasi yang kemudian menghisap serta mengeksploitasi tidak hanya sumberdaya alam, tapi juga rakyat Indonesia. Seperti yang dikatakan Bung Karno, menjadi kuli diantara bangsa, dan penghisapan manusia terhadap manusia masih terjadi hingga saat ini.

Adalah penting bagi kita untuk merumuskan visi pemimpin masa depan yang peka terhadap kondisi kebangsaan saat ini. Hal ini tentu menjadi syarat bagi pemimpin masa depan dalam proses pemilu mendatang. Sejalan dengan pemilu dan pemilihan calon pemimpin masa depan, ada minimal tiga pertanyaan substansial yang perlu dijawab: 1) Beranikah Presiden selanjutnya melaksanakan Reforma Agraria sejati dan menasionalisasi aset negara dari tangan korporat asing? 2) Bagaimana Presiden selanjutnya melaksakan Reforma Agraria ditengah situasi pasar bebas saat ini? 3) Selanjutnya, beranikah Presiden selanjutnya mengembalikan amanat UUD 1945 seperti sediakala dan menghapus peraturan dan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila?

Reforma agraria sejati adalah mutlak harus dilakukan menuju masyarakat adil dan makmur, seperti yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Keberhasilan seorang Presiden adalah ketika mampu menyelamatkan bangsa saat ini dari keterpurukan, kemiskinan, serta penindasan neolib. Memilih sosok pemimpin yang mempunyai visi mengenai Reforma Agraria adalah mutlak yang harus dipunyai seorang calon Presiden yang akan terpilih. Jika tidak maka kondisi bangsa dan negara saat ini akan terus terupuk hingga rakyat Indonesia menjemput ajalnya. Momentum bagi kita segenap rakyat Indonesia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun kontrak politik dengan rakyat. Seringkali terjadi, kontrak politik hanya terjadi pada lingkaran elit politik semata. Oleh karena itu, rakyat harus mengambil alih kembali kedaulatannya di dalam pemilihan Presiden mendatang. Hidup rakyat Indonesia, Hidup segenap tanah-air Republik Indonesia. Merdeka!!

Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Sumedang

FPIK UNPAD 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 15, 2014 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters