gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

MENIMBANG KEBERPIHAKAN HUKUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum(rechstaat), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata(machstaat). Demikianlah yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar(UUD) 1945 yang menjadi hukum dasar negara ini. Hal tersebut melahirkan konsekuensi bahwasanya seluruh komponen bangsa harus tunduk pada hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum itu dengan tiada kecuali. Dan UUD 1945 juga menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum(equality before the law). Konsep persamaan hak ini amatlah penting sebab merupakan salah satu indikator dari sebuah negara demokrasi.

Namun bila melihat realita sosial akhir-akhir ini yang berkaitan dengan aspek penegakan hukum(law enforcement),maka akan terlihat problem yang sangat serius berkaitan dengan konsep equality before the law tersebut. Berbagai kasus hukum yang mencuat belakangan ini justru menunjukan ‘pengangkangan’ terhadap rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Beberapa waktu yang lalu,kasus pemidanaan terhadap seorang nenek bernama Minah menyita perhatian publik. Warga dusun Sidoharjo,Kabupaten Banyumas itu didakwa mencuri tiga buah kakao milik sebuah perusahaan perkebunan. Selain kasus nenek Minah,muncul juga kasus hukum berupa pemidanaan dan pemenjaraan terhadap dua orang buruh tani di Kediri karena tuduhan mencuri semangka milik tetangganya yang adalah seorang pemilik tanah.

Kini publik dikejutkan lagi dengan pemidanaan yang dilakukan negara terhadap dua orang janda pahlawan,nenek Soetarti dan nenek Roesmini. Mereka berdua diancam hukuman dua tahun penjara karena didakwa menyerobot tanah orang lain dan menempati rumah milik negara(Perum Pegadaian) secara ilegal. Padahal kasus sengketa rumah negara tersebut sedang menunggu proses kasasi di Mahkamah Agung,tapi Perum Pegadaian seakan sudah tidak sabar ingin memenjarakan kedua wanita yang telah renta itu. Proses law enforcement yang melibatkan institusi Kepolisian(Polri) juga tak lepas dari ‘pengangkangan’ terhadap hak rakyat miskin. Seperti pada dugaan rekayasa kasus kepemilikan ganja yang dituduhkan pada Usep Cahyono,seorang pedagang rokok di Jakarta. Ada berbagai keganjilan yang mengiringi penyelidikan kasus itu.

Fakta-fakta proses hukum yang menimpa rakyat miskin tersebut berbanding terbalik dengan kasus-kasus hukum yang melibatkan para penguasa politik dan ekonomi. Contoh faktual ialah pengusutan skandal Bank Century yang “jalan di tempat” pasca keluarnya hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang menyatakan proses BailOut Bank Century telah melanggar hukum. Skandal korupsi yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani itu seperti tiada berujung setelah DPR menyerahkan kelanjutan proses hukumnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). Demikian juga kasus dugaan suap yang dilakukan pengusaha Anggodo Widjojo terhadap para petinggi Polri dan Kejaksaan dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK. Polri seperti ‘impotent’ mengahadapi Anggodo Widjojo,hal ini terbukti dari tidak ditahannya Anggodo oleh pihak Polri. Pengusaha asal Surabaya itu baru ditahan ketika KPK mengambil alih kasus tersebut. Berbeda dengan kasus kepemilikan ganja Usep Cahyono dan pencurian semangka oleh dua orang buruh tani di Kediri,dimana Polisi lansung menahan ketiga orang itu sebagai tersangka. Pada kasus lumpur Lapindo yang melibatkan grup usaha Bakrie pun,tidak terlihat keberanian Polri sebagai instrumen penegak hukum di bawah kendali eksekutif dalam menangani kasus tersebut. Bahkan Kepolisian Daerah Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan(SP3) dengan alasan tidak ada bukti untuk membawa kasus lumpur Lapindo ke ranah pidana.

Fakta sosial dalam aspek penegakan hukum tersebut hanyalah merupakan puncak dari “fenomena gunung es” ketidak berpihakan hukum pada masyarakat miskin atau yang biasa disebut Bung Karno sebagai kaum Marhaen. Hukum menjadi instrumen kekuasaan semata, yang bertujuan melegalkan dan melanggengkan penguasaan sumber daya bagi kelompok berkuasa secara ekonomi dan politik. Dalam konteks ini,realitas hukum yang terjadi di negeri ini sesuai dengan teori hukum Roscou Pound yang memandang hukum sebagai alat penguasa(berfunsi sebagai social control maupun as a tool as social engineering) yang bertujuan mengkooptasi rakyat agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan penguasa. Dalam realitas hukum yang demikian,maka kaum Marhen tidak akan punya tempat untuk sekedar mengais keadilan demi mempertahankan hidupnya. Hal ini sangat terkait dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) yang berlaku di Indonesia merupakan sistem hukum warisan Pemerintah Kolonial Belanda. Jadi paradigma hukum yang digunakan masih bertumpu pada interest kekuasaan dalam mengelola negara tanpa memperhatikan kepentingan rakyat banyak Bila demikian adanya,dibutuhkan perubahan sistem hukum secara mendasar demi terbentuknya tatanan masyarakat yang berpihak pada mereka yang lemah. Dan bila perangkat negara yang ada kini tidak mampu atau bahkan tidak mau merubah sistem yang tidak adil ini, maka perlu juga dipertimbangkan untuk merubah rezim yang berkuasa sekarang karena menjadi bagian dari sistem yang harus dirombak. Hanya dengan hal itulah negara Indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum(tidak berbasis kekuasaan semata) dapat diselamatkan.

Hiski Darmayana
Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran.

Kader GMNI Sumedang (Komisariat Fisip Unpad)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 14, 2014 by in Semua untuk Semua.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.451 pengikut lainnya

Visitors

free counters