gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

6 Juta Hektar Tanah untuk Rakyat, Mungkinkah jadi Kenyataan ?

Oleh : Hiski Darmayana *)

Beberapa bulan yang lalu, harian Media Indonesia mengangkat berita mengenai pernyataan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto soal kebijakan pemerintah yang akan membagikan lahan seluas 6 juta hektar kepada masyarakat ‘yang memerlukan’. Joyo Winoto juga menyebutkan beberapa kriteria dari masyarakat ‘yang memerlukan’ tersebut, yakni masyarakat miskin, tidak memiliki tanah atau memiliki tanah dengan skala kecil serta beberapa syarat lain seperti kesesuaian dengan profesi masyarakat penerima tanah. Masih menurut berita dari harian dan edisi yang sama, Joyo Winoto secara tegas menyatakan bahwa kebijakan pembagian tanah ini akan mengadopsi kebijakan serupa yang dilaksanakan di Venezuela. Penegasan yang agak mengejutkan karena merujuk pada sebuah transformasi sosial radikal di bidang pertanahan. Namun seluruh kebijakan tersebut baru akan terlaksana setelah tuntasnya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria.

Sekilas kebijakan pemerintah yang diungkapkan oleh kepala BPN tersebut menyiratkan keberpihakan pada rakyat miskin, khususnya kaum buruh tani serta petani gurem yang hingga kini masih bergelut dalam kubangan kemiskinan akibat ketiadaan akses pada sarana produksi pertanian, termasuk tanah. Apalagi rujukan dari kebijakan itu adalah revolusi pertanahan yang dijalankan pemerintahan sosialis Hugo Chavez di Venezuela, sebagai bagian dari Revolusi Bolivarian yang dicanangkan Chavez semenjak berkuasa 12 tahun lalu demi meningkatkan kesejahteraan kaum miskin yang selama puluhan tahun mengalami pemiskinan struktural. Tetapi apakah pemerintahan SBY-Boediono (termasuk BPN sebagai salah satu aparatusnya) mampu mengimplementasikan kebijakan yang serupa ?

 

Reformasi Agraria

Sebelum menyikapi lebih jauh kebijakan pemerintah seperti yang diungkapkan kepala BPN tersebut, penting untuk kita pahami secara mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan reformasi agraria. Hal ini penting karena kepala BPN mengatakan program pemerintah untuk membagikan 6 juta hektar tanah bagi rakyat akan diatur dengan RPP Reforma Agraria. Serta perlu juga untuk kita ingat bahwa reformasi agrarian merupakan problem menyangkut nasib kaum tani yang belum terselesaikan hingga kini. Lalu, apakah yang dimaksud dengan reformasi agraria.

Secara etimologis reforma agraria berasal dari bahasa Spanyol, yang memiliki arti suatu upaya perubahan atau perombakan sosial yang dilakukan secara sadar, guna mentransformasikan struktur agrarian ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa (Jurnal Dialektika, 2006).

Sementara Krishna Ghimire dalam bukunya yang berjudul Land Reform & Peasant Livelihoods: The Social Dynamics of Rural Poverty & Agrarian Reform In Developing Countries (2001), mendefinisikan reformasi agraria atau land reform sebagai perubahan besar dalam struktur agrarian, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan. Termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendampingan lainnya.

Dari kedua definisi tersebut, dapatalah ditarik suatu kesimpulan bahwa reformasi agraria merupakan suatu perubahan dalam struktur agraria dengan tujuan peningkatan akses kaum tani miskin akan penguasaan tanah. Jadi pada hakekatnya reformasi agrarian dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan kaum tani miskin.

Setelah kaum tani meningkat kesejahteraannya, lalu apa nilai tambah yang diperoleh negara ? Sebuah jawaban jitu diberikan oleh Rehman Sobhan, seorang ekonom terkemuka dari Bangladesh dalam buku karyanya yang berjudul Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development (1993). Setelah menganalisis program reformasi agraria yang telah berlangung di 36 negara di seluruh dunia, beliau menarik kesimpulan bahwa bila sebuah Negara ingin mewujudkan penghapusan kemiskinan di pedesaan serta mengakselerasikan segala pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif lain selain melakukan reformasi agraria yang radikal. Reformasi agraria tersebut akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara merata bagi sebagian besar rakyat yang tak bertanah dan yang kekurangan tanah. Hal itu dengan sendirinya dapat menghapuskan secara total penguasaan tanah yang dominan dari kelas-kelas yang lama (feodal) maupun baru (kapitalis) di pedesaan.

Pemerataan penguasaan tanah di pedesaan sebagai hasil dari reformasi agraria akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan warga desa yang pada umumnya petani gurem atau buruh tani. Peningkatan kesejahteraan tersebut akan menimbulkan konsekuensi peningkatan daya beli warga desa. Hal ini akan menjadi pasar potensial bagi produk-produk industri nasional, yang akhirnya dapat membantu proses industrialisasi nasional sebagai fondasi bagi kemandirian ekonomi bangsa.

Salah satu contoh keberhasilan reformasi (bahkan revolusi) agraria yang fenomenal adalah revolusi agraria pada akhir abad ke-18 di Perancis yang menghancurkan kelas aristokrasi feodal dan melahirkan pertanian kapitalis yang berbasiskan pemilikan tanah skala kecil.Berbagai negara yang juga terbilang sukses menyelenggarakan reformasi agraria dan menciptakan pasar domestik yang potensial adalah Korea Selatan (1945-1953), Mesir (pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser), Kuba (pasca revolusi 1959), Cina pasca revolusi 1949 (meskipun di-reform kembali pada dekade 80-an), serta yang faktual adalah Venezuela dan Bolivia pasca revolusi sosial yang mengusung ideologi sosialisme abad 21.

Reformasi Agraria dalam sejarah Indonesia

Dalam konteks Indonesia, reformasi agraria menjadi suatu hal yang urgen bila meninjau jumlah buruh tani dan petani gurem yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di negeri ini terdapat lebih dari 80 persen petani gurem atau petani yang berlahan kurang dari 1 hektar. Lebih dari 50 persen jumlah petani berlahan sempit ini menguasai hanya 21 persen dari keseluruhan lahan pertanian (Husken dan White, 1989). Struktur agraria semacam ini merupakan warisan dari politik agraria kolonial yang masih lestari hingga kini.

Demi mengakhiri struktur penguasaan tanah yang timpang, pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan reformasi agraria yang termaktub dalam UU Pokok Agraria (UU PA) No.5 tahun 1960. Hingga kini, UU ini adalah produk hukum perundang-undangan yang paling berpihak pada kaum tani miskin, karena UU tersebut mereformasi ketimpangan penguasaan tanah menuju kearah pemerataan yang berkeadilan dan memihak kaum tani miskin. Namun implementasi UU ini terkendala berbagai hal, salah satunya adalah gangguan politik dari kelompok politik kanan-reaksioner yang menentang kebijakan politik agraria pemerintahan Soekarno.

Kelompok-kelompok yang menentang reformasi agraria tersebut adalah militer (TNI-AD), sisa-sisa kelas feudal, kelompok Islam serta sos-dem (PSI). Klimaks dari semua kontradiksi politik itu ialah kudeta militer secara ‘merangkak’ pada tahun 1965 yang menjatuhkan Soekarno dan menumpas semua elemen politik progresif (PKI&PNI Kiri). Seluruh upaya reformasi agraria oleh pemerintahan Soekarno digagalkan oleh kontra-revolusi tersebut, yang akhirnya membawa Jenderal Soeharto ke tampuk kekuasaan. Soeharto pun mengeluarkan serangkaian kebijakan yang menegasikan politik agraria rezim sebelumnya, diantaranya UU Pokok Pertambangan No.11 tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Asing No.1 tahun 1967, dimana seluruh regulasi itu berpihak pada kepentingan modal asing, bukan kaum tani.

Secercah harapan muncul ketika pada era reformasi, tepatnya pada tanggal 9 November 2001,dikeluarkanlah TAP MPR No.IX/2001 oleh MPR RI yang menugaskan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pembaruan agraria dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Pasal 2 TAP MPR No.IX/2001). Tetapi penetrasi dari kekuatan-kekuatan neo-liberal yang begitu kuat menyebabkan amanat itu tidak pernah terlaksana. Alih-alih melaksanakan reformasi agraria, pemerintah dan parlemen justru memproduksi UU Sumber Daya Air yang berakibat fatal bagi kaum tani karena adanya komersialisasi sarana produksi yang vital bagi petani,yaitu air. Kaum tani miskin di Indonesia pun mulai ‘berhadapan’ dengan musuh lama yang bermetamorfosa dalam rezim reformasi, yakni haluan ekonomi Neo-liberalisme.

Problem Haluan Ekonomi

Lalu, bagaimana dengan rencana pemerintahan SBY-Boediono untuk membagikan 6 juta hektar tanah bagi rakyat miskin seperti yang disampaikan kepala BPN di awal tulisan ini? Bila ingatan kita bersama masih cukup segar, wacana pembagian jutaan hektar tanah pada kaum miskin kali ini bukanlah yang pertama kalinya dikatakan oleh SBY maupun aparatusnya. Di awal tahun 2007, SBY mencanangkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang merencanakan redistribusi tanah seluas 8,1 juta hektar kepada rakyat miskin. Namun pada kenyataannya yang terjadi bukanlah redistribusi tanah bagi kaum miskin atau tani, melainkan penggusuran 24.257 kepala keluarga (kk) petani dari lahannya pada tahun 2007 sebagai akibat dari kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, salah satunya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri jasa dan rekreasi (sumber : Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA). Dan jumlah ini bertambah pada tahun 2008 menjadi 31.267 kk petani yang tergusur dari lahan yang menjadi tumpuan hidupnya.

Kasus agraria yang terjadi pada tahun 2007 menurut catatan BPN juga meningkat menjadi 7.491 kasus dari 2.810 kasus agraria pada tahun 2006. Ketidak berpihakan pada kaum tani semakin tampak ketika pemerintah dan DPR mengesahkan UU Penanaman Modal pada Maret 2007 yang memberi ruang bagi investor asing untuk menguasai tanah di negeri ini hingga 95 tahun. Selain itu, program BPN Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Pertanahan (Larasita) yang diklaim sebagai sertifikasi pertanahan bagi rakyat pada realitasnya hanyalah implementasi dari proyek pasar tanah liberal Land Administration Project (LAP) dan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) yang diintrodusir Bank Dunia. Proyek yang telah dijalankan sejak tahun 2005-2009 tersebut sekedar melegalisasi struktur agraria yang timpang warisan kolonial dan tidak berpihak pada kaum tani miskin.

Kini, pemerintahan SBY-Boediono beserta DPR tengah membahas RUU Pengadaan Tanah sebagai regulasi yang menyempurnakan Perpres 65/2006 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum (baca : pemodal). Perpres 65/2006 inipun merupakan hasil revisi dari Perpres 36/2005 yang diproduksi rezim SBY-JK pasca penyelenggaraan Infrastructure Summit 2005. Perpres 36/2005 tersebut ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat karena sarat kepentingan pemodal yang bergerak disektor infrastruktur tanpa memperhatikan hak-hak rakyat atas tanah. Namun revisi yang berbuah Perpres 65/2006 itu tidak menunjukkan perubahan yang substansial.

Setelah 4 tahun berselang, pemerintahan SBY-Boediono berencana menaikkan Perpres 65/2006 tersebut menjadi UU Pengadaan Tanah dengan berbasiskan pemikiran serupa, yakni memudahkan investor menanamkan modalnya di sektor infrastruktur maupun jasa melalui penguasaan tanah dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Lalu bagaimana janji SBY yang akan me-redistribusi jutaan hektar tanah bagi kaum miskin ?

Realitas yang ada justru menunjukkan makin masifnya penggusuran tanah rakyat dan petani oleh pihak pemodal/korporasi yang disokong oleh aparatus represif kekuasaan seperti TNI dan Polri. KPA mencatat sepanjang tahun 2009 saja terjadi 89 kasus konflik agraria yang dilaporkan masyarakat dengan luas sengketa 133.278,79 hektar dan korban langsung sebanyak 7.585 kk. Kasus penembakan petani di Ogan Ilir, Takalar, Ujung Kulon dan Rokan Hulu adalah sebagian kecil kasus konflik agraria yang mengorbankan petani.

Berbagai kebijakan pemerintah yang menumbalkan kaum tani tersebut tidak terlepas dari haluan ekonomi neo-liberal yang dianut rezim SBY, baik periode lalu (SBY-JK) maupun kini (SBY-Boediono). Haluan ekonomi yang menganjurkan liberalisasi pasar pertanahan (land market) demi memacu gairah investor swasta berinvestasi di sektor pertanian, perkebunan serta infrastruktur. Sementara nasib jutaan kaum tani gurem dan buruh tani semakin termarjinalkan akibat ketiadaan modal untuk bersaing dengan para investor.

Setelah meninjau janji-janji manis pemerintahan SBY menyangkut pembagian tanah bagi kaum miskin dimasa lalu, maka sulit untuk mempercayai janji yang meluncur dari mulut kepala BPN baru-baru ini mengenai pembagian 6 juta hektar tanah bagi rakyat miskin. Sebab pembagian tanah atau reformasi agraria bagi kaum miskin dan petani bukanlah kebijakan yang parsial, melainkan bagian dari sebuah grand design sistem ekonomi yang berlaku di level negara. Bila kepala BPN mengatakan akan mencontoh Venezuela dalam kebijakan land reform tersebut, hal itu menjadi sulit dibayangkan mengingat sistem perekonomian Indonesia yang neo-liberal sangatlah berbeda dengan Venezuela yang sosialistik.

Apabila kebijakan pembagian 6 juta hektar tanah bagi kaum miskin tersebut ingin konsisten dilakukan, maka tak ada jalan lain bagi pemerintahan SBY-Boediono selain merubah haluan ekonominya selama ini yang mengabdi pada kepentingan kapitalisme global menjadi haluan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan konstitusi (UUD 45 yang asli). Setelah itu barulah kebijakan reformasi agraria yang merujuk pada UU PA No.5/1960 serta TAP MPR No.IX/2001 dapat secara konsisten dijalankan. Namun bila rezim ini tidak berganti haluan, maka land reform yang berpihak pada kaum miskin dan tani hanyalah sebatas retorika belaka.

Aktivis GMNI Sumedang komisariat fisip (komfi) *)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Februari 1, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters