gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

AROGANSI KELOMPOK, ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI

Akhir-akhir ini kembali terjadi beberapa peristiwa yang menunjukkan arogansi sekelompok orang yang mengatasnamakan agama atau kepentingan tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya. Arogansi tersebut ditunjukkan melalui tindakan pembubaran dan intimidasi kepada pihak-pihak tertentu yang sekedar menjalankan hak nya sebagai warga negara yang dijamin undang-undang dan konstitusi.

Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain pembubaran paksa kegiatan sosialisasi kesehatan gratis yang diadakan beberapa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan di Banyuwangi pada tanggal 27 Juni lalu, intimidasi terhadap acara diskusi sastra di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tanggal 2 dan 3 Juli yang membahas beberapa karya sastrawan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) serta ancaman pembubaran acara Kongres Rakyat Indonesia yang diselenggarakan LSM Bendera di Cisarua Bogor pada 21 Juli lalu. Pembubaran paksa dan intimidasi dalam beberapa peristiwa itu dilakukan oleh gabungan berbagai ormas,salah satunya adalah Front Pembela Islam (FPI).

Pembubaran paksa yang disertai tindakan kekerasan serta intimidasi gabungan ormas itu dilakukan dengan alasan menolak penyebaran ideologi komunis yang kemungkinan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Sebuah alasan yang berkali-kali digunakan kelompok yang serupa untuk melegitimasi tindakan teror dan kekerasan pada kelompok masyarakat lain.Beberapa tahun lalu kelompok FPI dan aliansinya juga pernah melakukan kekerasan serupa terhadap acara peringatan hari hak asasi manusia internasional di Universitas Airlangga, Surabaya pada akhir tahun 2006 serta penyerangan terhadap kelompok Papernas di Jakarta pada bulan Maret 2007.

Kekerasan yang melibatkan ormas-ormas yang kerap bertindak arogan dan destruktif memang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Setara Institute mencatat sepanjang tahun 2009 telah terjadi 315 aksi kekerasan, 185 kasus diantaranya terjadi di Jawa Barat (Media Indonesia, 23/07/10). Bahkan kasus-kasus kekerasan serupa menunjukan tren peningkatan dalam enam bulan terakhir.

Di era reformasi kini, tampaknya sekelompok orang dalam masyarakat kita lebih memilih tindakan-tindakan teror yang bersifat barbar dalam menyikapi perbedaan. Terlihat adanya beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang memang dilahirkan dan diorganisir untuk melakukan kekerasan terhadap warga atau kelompok masyarakat lain yang berbeda haluan dengan mereka. Pola-pola intimidasi menjadi pilihan dalam memperjuangkan kepentingan mereka yang bernuansa ideologis dan politis.

Perlu dimaklumi bahwa perbedaan ideologi dan afiliasi politik merupakan konsekuensi logis dari dinamika demokrasi. Yang tidak boleh dimaklumi ialah upaya-upaya untuk melakukan aksi-aksi teror dan kekerasan yang berusaha untuk dilegitimasi melalui justifikasi usang semacam ‘bahaya laten komunis’. Bila memang anti terhadap ideologi komunis, lakukanlah dengan cara elegan seperti publikasi wacana atau perdebatan terbuka. Janganlah sikap politik tersebut dimanifestasikan dengan tindakan yang justru menunjukkan kelemahan kita dalam berpikir, seperti tindakan teror dan kekerasan.

Peran aparat kepolisian dalam melindungi hak-hak demokrasi masyarakat sipil pun menjadi sangat dipertanyakan, mengingat acara diskusi sastra di Yogyakarta dan Kongres Rakyat Indonesia yang diadakan Bendera di Bogor dibubarkan oleh aparat kepolisian setempat dengan alasan menghindari serangan dari ormas-ormas tertentu yang telah melakukan intimidasi beberapa waktu sebelum kegiatan-kegiatan tersebut diadakan. Pertanyaan yang amat menggelitik adalah mengapa aparat kepolisian tidak menindak ormas-ormas yang melakukan intimidasi tersebut? Mengapa justru membubarkan acara yang seharusnya dilindungi karena sudah diizinkan oleh mereka selaku aparat keamanan?

Realitas demikian membuktikan bahwa demokrasi yang menjadi komitmen bersama pasca runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru belum dipahami secara seksama oleh semua komponen bangsa. Masih saja ada sebagian dari masyarakat kita yang menunjukkan arogansi dengan mempertontonkan tindakan-tindakan anti demokrasi. Diperlukan konsolidasi demokrasi yang lebih kuat demi terjaminnya hak-hak asasi warga yang kini sedang terancam oleh arogansi sekelompok orang. Otoritas negara pun harus lebih pro aktif dalam menjamin hak demokrasi rakyat tanpa takut diintimidasi oleh mereka yang tidak punya komitmen kuat terhadap demokrasi.

Hiski Darmayana

Mahasiswa Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran

Kader GMNI Sumedang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 21, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters