gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Potret Suram Masa Depan Industri Indonesia

            Menurut data yang dikeluarkan oleh lembaga dibawah PBB UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 2012, Indonesia berada pada peringkat 50 dari 178 total negara yang disurvei dalam kategori competitiveness index. Ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia dalam menghadapi pasar global yang terintegrasi masih sangat jauh dari harapan. Bahkan, Indonesia hanya menduduki peringkat 5 dari seluruh anggota ASEAN.

            Data tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya Indonesia masih jauh dari kata siap untuk masuk dalam persaingan pasar bebas. Keinginan pemerintah untuk mengikuti pasar bebas yang terintegrasi tidak disertai oleh persiapan yang cukup. Infrastruktur yang masih tetinggal, kekuatan finansial yang sebagian besar ditopang oleh utang luar negeri, penguasaan Iptek yang masih lemah, dan yang paling utama adalah daya saing SDM kita yang masih tertinggal menunjukkan lemahnya kesiapan kita untuk mengikuti persaingan dalam konteks pasar bebas. Dengan kondisi yang tidak siap seperti ini, bagaimana peluang Indonesia dalam menghadapi persaingan industri pasar bebas yang akan dimulai pada 2015 menjelang pelaksanaan ASEAN Economic Community?

Permasalahan Mendasar

            Untuk dapat memajukan industri nasional dan bersaing dalam pasar bebas, hal yang paling mendasar yang harus dibenahi tentu saja sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia dalam bidang industri, dalam hal ini diwakili oleh kaum buruh, ternyata lebih banyak dari golongan tidak terdidik dan tidak terlatih. Hal ini mengakibatkan banyak dari tenaga buruh Indonesia hanya menjadi buruh kasar karena tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang mumpuni untuk memberikan sumbangsih bagi kemajuan perindustrian nasional.

Selanjutnya adalah keterampilan tenaga buruh Indonesia. Buruh di Indonesia masih banyak yang tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menjalankan roda industri. Menurut data yang dikeluarkan oleh APO (Asian Productivity Organization), dari setiap 1000 tenaga kerja Indonesia, hanya terdapat 4,3% tenaga kerja yang terampil. Jumlah itu bahkan kalah jauh jika dibandingkan dengan Filipina yang mencapai 8,3%, Malaysia 32,6% dan Singapura 34,7%. Keterampilan manajemen organisasi menjadi hal dasar yang harus dikuasai untuk dapat membangun industri yang baik. Apabila hal tersebut dibarengi dengan keterampilan khusus (soft skill) lain yang menunjang, tentu akan semakin menguntungkan bagi perkembangan industri dalam negeri.

Penguasaan buruh akan Iptek yang masih rendah menjadikan industri nasional masih sulit berkembang, apalagi untuk bersaing dengan negara – negara tetangga ASEAN lainnya. Perkembangan industri akan berbanding lurus dengan perkembangan Iptek yang mendukung. Namun, karena buruh di Indonesia sebagian besar berlatar belakang tidak terdidik dan tidak terlatih, maka akan sangat sulit menguasai Iptek yang menunjang perkembangan industri. Ditambah lagi,  tidak ada aturan yang mengharuskan perusahaan/pabrik tempat buruh bekerja untuk memberikan pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan buruh tersebut.

Hal diatas tentu akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas dari buruh di Indonesia. Menurut ketua umum Apindo, Sofjan Wanandi, “upah minimum provinsi di Indonesia hampir sama dengan upah buruh di Kamboja dan Myanmar. Namun, buruh di Kamboja dan Myanmar mampu untuk berproduksi lebih tinggi dari yang mampu dihasilkan oleh buruh di Indonesia”. Hal ini tentu akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan industri padat karya di tanah air.

Kondisi diatas juga diperparah dengan tidak adanya keberpihakan pemerintah terhadap kondisi kaum buruh. Peningkatan kesejahteraan melalui UMK/UMP yang masih belum memenuhi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan masih maraknya sistem outsourcing masih menjadi kendala utama pihak pemerintah dan swasta untuk ikut memberikan kontribusi positif bagi kaum buruh. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi buruh di negeri jiran Malaysia, Thailand atau bahkan Singapura. Negara – negara tersebut sangat memperhatikan kondisi dan kesejahteraan kaum buruhnya karena mereka sadar bahwa buruh adalah variabel utama dalam menggerakkan roda industri tanah air. Sehingga, perkembangan industri di negara tersebut juga jauh lebih tinggi dari Indonesia.

Melihat kondisi diatas, dapat dipastikan bahwa persaingan industri nasional dalam pasar bebas ASEAN Economic Community 2015, alih-alih ingin membawa keuntungan ekonomis, justru akan membawa Indonesia kedalam keterpurukan ekonomi.

Langkah Strategis

            Untuk menyelesaikan permasalahan mendasar diatas, pemerintah bersama dengan kalangan swasta perlu menyusun langkah – langkah strategis untuk mengembangkan kualitas buruh dalam negeri untuk memajukan industri nasional.

Hal pertama dan paling mendasar tentu saja mengembangkan kualitas pendidikan di tanah air. Pendidikan adalah tahapan awal untuk membentuk kualitas sumberdaya manusia. Perbaikan kualitas institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta, menjadi hal mutlak yang harus dilakukan untuk memajukan kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan yang tentunya akan berdampak pada perbaikan kualitas buruh yang menunjang industri nasional.

Selanjutnya, untuk mengasah kemampuan dan keterampilan buruh, perusahaan harus memberikan diklat (pendidikan dan pelatihan) bagi seluruh buruh yang bekerja di perusahaan/pabrik tersebut secara berkala dan berkesinambungan. Hal ini adalah bagian investasi perusahaan untuk memperkuat daya saing SDM yang akan berpengaruh terhadap efektivitas dan produktivitas bagi perusahaan.

Setelah perbaikan kualitas buruh, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah kualitas hidup buruh. Peningkatan kesejahteraan melalui upah minimum yang sesuai dengan KHL harus direalisasikan. Disamping itu, pemberian tunjangan dan kompensasi yang sesuai juga layak untuk diberikan demi peningkatan taraf hidup buruh. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas hidup buruh, fokus dan loyalitas buruh pada perusahaan tentu akan semakin meningkat.

Dan semuanya itu tentu akan dapat terlaksana jika ada kemauan  yang kuat dari pemerintah untuk mendorong semua pihak  yang terkait untuk dapat merealisasikan hal tersebut. Hal ini perlu upaya dari pemerintah untuk membuat aturan terkait melalui revisi Undang – Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan turunannya, agar pemerintah dan swasta semakin berpihak kepada nasib kaum buruh. Tujuan akhirnya tetaplah memajukan industri dan perekonomian nasional.

AEC 2015 sudah didepan mata.  Persiapan Indonesia juga akan terbentur dengan persiapan tahun politik 2014. Diharapkan seluruh komponen industri dalam negeri mempersiapkan diri dan bersinergi untuk menghadapi persaingan dalam kancah regional. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus – menerus, maka kita tinggal menunggu kehancuran industri dalam negeri.

nn

Ditulis oleh: Kristian Sinulingga

Ketua Cabang GMNI Sumedang periode 2012-2014

Mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis Fisip Unpad

*) dimuat di: Tabloid Inspirasi edisi bulan Januari

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 18, 2014 by in Suara Umum.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.451 pengikut lainnya

Visitors

free counters