gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

TOLAK PEMBANGUNAN APARTEMEN PINE WOOD !!!

Rencana pembangunan apartemen Pine Wood oleh Grup Bandung Inti Graha dengan ketinggian 20 lantai dan 900 unit kamar di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah menimbulkan penolakan dari kalangan masyarakat Jatinangor, khusunya pihak Karang Taruna. Penolakan warga tersebut didasari oleh empat hal :

1. Kerancuan status perizinan apartemen. Sejak awal, perizinan pembangunan ialah untuk Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dan hal ini telah diakui oleh pihak Pemda Kabupaten Sumedang dalam kesempatan audiensi dengan DPRD Kab. Sumedang dan Karang Taruna Jatinangor (20/5) di gedung DPRD Sumedang, bahwa perizinan yang dikeluarkan Pemda adalah untuk pembangunan Rusunami. Namun kenyataannya dari brosur dan spanduk yang dibuat pihak pengembang secara eksplisit dinyatakan akan dibangun Apartemen Pine Wood Residence yang berlokasi disamping mall Jatinangor Town Square (Jatos).

2. Merujuk pada Perda Rencana Umum Tata Ruang(RUTR) Jatinangor tahun 2006, yang kemudian membuahkan Zoning Regulation yang mengatur posisi sebuah bangunan harus terbatas dan bersyarat. Tapi realitasnya, pihak pengembang akan membangun apartemen dengan ketinggian 20 lantai dan 900 unit kamar. Terlihat ada kesan pihak pengembang ‘mengakali’ aturan dalam Zoning Regulation yang mensyaratkan pembangunan secara terbatas dan bersyarat tersebut.

3. Kajian mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari pembangunan apartemen tersebut belum usai dan tidak jelas. Bahkan menurut pihak BPLH Kabupaten Sumedang dalam audiensi dengan DPRD Sumedang dan Karang Taruna Jatinangor, pembangunan apartemen Pine Wood(yang perizinannya adalah Rusunami) tidak masuk kriteria kajian AMDAL, tapi UKL-UPL yang levelnya ada dibawah AMDAL.

4.Dampak dari pembangunan apartemen Pine Wood yang akan menambah beban sosial,ekonomi dan ekologis masyarakat dan lingkungan Jatinangor. Dapat dibayangkan berapa banyak air yang dibutuhkan penghuni 900 unit kamar apartemen Pine Wood dan berapa banyak sampah yang akan dihasilkan penghuni apartemen nantinya. Perlu diketahui bahwa sebelum apartemen itu berdiri saja warga Jatinangor, khususnya desa Cikeruh telah mengalami kesulitan air pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan akibat pengelolan sampah yang tidak memadai.

Maka dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, sudah selayaknya Pemkab Sumedang, dalam hal ini dinas-dinas terkait untuk meninjau ulang perizinan pembangunan apartemen Pine Wood. Pihak Karang Taruna Jatinangor dan GMNI DPC Sumedang bahkan menuntut agar rencana pembangunan apartemen tersebut ditolak oleh Pemkab Sumedang sebelum ada kejelasan status dan ketinggian bangunan dari pihak pengembang. Sudah seharusnya pihak Pemkab Sumedang berupaya menegakan hukum dan peraturan demi kemaslahatan hidup semua pihak,terutama warga Jatinangor.

Hiski Darmayana
Aktivis GMNI DPC Sumedang
Komisariat FISIP Unpad

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 15, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters