gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Negara dan Ormas Fundamentalis, Siapa yang Lebih Berkuasa ??*)

Oleh : Hiski  Darmayana**)

Pandeglang dan Temanggung, dua nama kota yang menarik perhatian kita beberapa hari ini. Penyerangan dan pembantaian jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang yang menewaskan 3 orang pengikut aliran tersebut menorehkan pertanyaan besar dihati kita,seperti itukah selayaknya aplikasi keberagamaan kita? Menyerang, merampok[1] dan membantai orang yang berbeda keyakinan atau penafsiran agama dengan kita? Apakah pintu Surga firdaus akan terbuka lebar untuk manusia-manusia yang sesat pikir semacam itu?

Tidak lama setelah tragedi Cikeusik terjadi, Temanggung dilanda huru-hara bernuansa SARA. Tiga gereja dirusak dan dibakar massa yang, konon, kebanyakan dari luar kota Temanggung dan membawa simbol serta atribut ormas tertentu. Pemicunya, seperti yang dilansir banyak media, adalah ketidak puasan massa terhadap vonis hukum bagi terdakwa penista agama. Lalu agama apa yang dinista? Menurut pengakuan beberapa petinggi Polri, terdakwa yang bernama Antonius itu menista agama Islam dan Kristen melalui selebaran yang ia sebar di pemukiman penduduk. Sesuatu yang janggal terjadi disini, ORMAS-ORMAS  ITU  MERUSAK DAN MEMBAKAR FASILITAS IBADAH MILIK UMAT KRISTEN DAN  KATOLIK  YANG AGAMANYA JUGA DINISTA OLEH SANG PENISTA. Aneh bukan? Dimana akal sehat orang-orang yang selalu memakai aribut “ketuhanan” tersebut?

Kedua persitiwa itu memang belum dapat dipastikan melibatkan ormas-ormas tertentu, namun setidaknya dari beberapa pengakuan saksi mata dan rekaman video, terlihat adanya atribut ormas-ormas yang memang sudah lekat dengan aksi-aksi destruktif dan intimidasi kepada kelompok lain selama ini. Lalu bagaimana kabar aparatur Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban serta, yang lebih penting, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia? Seperti yang sudah-sudah, pembiaran dan kealphaan kembali ditunjukkan aparat Negara dalam kasus kekerasan yang melibatkan ormas-ormas berjargon agama itu. Ada apa dibalik ini semua, mengapa ormas-ormas itu dibiarkan merajalela di depan hidung penyelenggara Negara??

Negara dan Ormas Agama Fundamentalis : Persekutuan Terselubung

 

            Berbagai aksi kekerasan yang mengatas namakan agama tidak bisa dilepaskan dari nama organisasi ini, Front Pembela Islam (FPI). Ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab yang didirikan tiga bulan setelah Presiden Soeharto lengser dari tahtanya pada Mei 1998 ini mengusung isu-isu anti maksiat,anti aliran sesat, anti penistaan Islam, anti pornografi, anti pemurtadan/kristenisasi, anti Komunis dan anti-anti lainnya yang menurut mereka menjadi bagian dari perjuangan mewujudkan Syariat Islam di Indonesia. Metode aksi yang mereka lakukan tidak main-main, mulai dari pukul, tendang, pentung, timpuk, hajar, sikat dan jenis-jenis “keberanian” layaknya preman yang berbusana agamis (dengan beribu maaf saya haturkan kepada para preman, karena sudah saya samakan dengan ormas fundamentalis “pemberani” itu).

Namun, bila ditelisik lagi, sesungguhnya tidak semua aksi-aksi itu bernuansa “syar’i”. Coba pikir, apa kaitannya syariat dengan pelarangan umat HKBP dan umat Kristen lainnya untuk beribadah? Apa kaitannya syariat dengan pelarangan acara diskusi mengenai pembantaian massal 1965[2]? Apa kaitannya Syariat dengan penurunan Patung Buddha di Tanjung Balai, padahal patung itu berdiri di halaman Vihara umat Buddha. Itu baru segelintir, kalau mau ditelaah lagi, banyak lagi “nggak nyambung” nya aksi-aksi ormas “pemberani” yang bernama FPI ini dengan perjuangan Syariat.

Lebih “nggak nyambung” lagi ketika meninjau fakta mengenai keterlibatan eksponen-eksponen FPI dalam pembentukan PAM SWAKARSA menjelang Sidang Istimewa (SI) MPR di bulan November 1998, yang ketika itu banyak ditentang oleh gerakan mahasiswa dan kelompok-kelompok yang menghendaki reformasi total. PAM SWAKARSA DIBENTUK OLEH MILITER YANG KETIKA ITU DIPIMPIN JENDERAL WIRANTO, GUNA MENGAMANKAN SIDANG ISTIMEWA MPR DARI “GANGGUAN” AKSI MAHASISWA. Dan mayoritas kelompok/ormas yang melebur ke dalam Pam Swakarsa itu adalah ORMAS-ORMAS ISLAM FUNDAMENTALIS seperti FPI dan KISDI.

Ada hal menarik terlihat di sini, rupa-rupanya telah terjadi “persekutuan” terselubung antara ormas-ormas Fundamentalis dengan Militer dan juga Pemerintah (ketika itu dipimpin Presiden B.J.Habibie). Menarik, karena selama 2 dasawarsa awal Orde Baru, ormas-ormas Islam diberangus eksistensi nya oleh militer dan rezim Soeharto karena dianggap merongrong Pancasila. Diberangus?? Ternyata tidak semuanya. Kajian-kajian dari Center for Democracy and Sosial Justice (CEDSOS) menunjukkan adanya penggalangan kelompok-kelompok fundamentalis Islam eks-DI/TII untuk “menyukseskan” misi-misi intelijen Negara (ketika itu dibawah pimpinan Ali Murtopo) seperti dalam kasus Malapetaka 15 Januari 1974 dan Komando Jihad di tahun 1980-an. Hal ini dijelaskan dalam buku Konspirasi Intelijen dan Gerakan Islam Radikal (2004) yang diterbitkan CEDSOS.

Hubungan aparatus Negara dan kelompok fundamentalis Islam makin menunjukkan “kemesraan” ketika Soeharto mengijinkan berdirinya Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di awal dasawarsa 1990-an. “Markas” utama kelompok fundamentalis Islam ketika itu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)[3] pun gembira bukan kepalang ketika militer mengajaknya untuk mobilisasi “umat Islam” guna bersama pemerintah mengganyang PDI Megawati dan kelompok Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dicap komunis oleh rezim Soeharto, pasca tragedi 27 Juli 1996. “Kemesraan” hubungan rezim Soeharto dengan fundamentalis ini diungkapkan secara men-detail dalam buku Serdadu Memburu Hantukarya Jun Honna (2006).

Hasil dari kedekatan hubungan itu adalah keberhasilan ormas-ormas Islam Fundamentalis (terutama FPI) dalam memanfaatkan momentum reformasi dan demokrasi demi memuluskan perjuangan ideologi maupun politik mereka. Jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosialis kiri yang selama 32 tahun berkuasanya rezim Soeharto dikebiri seluruh hak sipil dan politik hingga “tujuh turunan”, kelompok-kelompok Islam itu lebih beruntung. Karena kendati sempat mengalami masa-masa pahit ditindas oleh rezim Soeharto, namun penguasa tidak sepenuhnya memusuhi kelompok Islam. Bahkan, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, relasi antara rezim Soeharto dan ormas Islam kian akrab memasuki dekade 90-an.

Keakraban pemerintah/militer dengan kelompok Islam inilah yang menjadi modal utama eksistensi ormas-ormas Islam di era Reformasi, selain tentunya atmosfer demokratisasi dan liberalisasi ideologi pasca dicabutnya azas tunggal Pancasila turut berkontribusi bagi “berkibarnya” pejuang-pejuang Syariat setelah Orde Baru tumbang. Hal ini dapat memberikan penjelasan (meski belum komprehensif) mengenai aksi-aksi ormas semacam FPI yang tidak kenal takut dan seperti dibiarkan oleh aparat negara. Fakta menunjukkan aparat kepolisian dan kekuasaan lebih menunjukkan “taringnya” ketika menghadapi aksi demonstrasi mahasiswa, buruh maupun petani. Salah satu contoh terjadi di Kupang baru-baru ini, ketika aksi demonstrasi merespon kunjungan Presiden SBY digelar Front Anti Imperialisme Neo-liberal (FRAIN). Aksi damai FRAIN, yang terdiri dari organinsasi kerakyatan seperti LMND, PRD, SRMI, PMKRI dan FMN itu dihadapi aparat kepolisian dengan represif dan “bengis” hingga menyebabkan puluhan demonstran (sebagian terdiri dari kaum ibu) terluka parah. Ada yang mengalami patah tulang belakang dan sesak napas akut akibat dadanya diinjak-injak sepatu aparat yang sebenarnya dibeli dari uang rakyat, termasuk juga rakyat yang sudah diinjak oleh aparat yang “gagah berani” itu. Begitulah adanya, aparat kepolisian lebih berani menghadapi aksi damai rakyat dan mahasiswa dibanding aksi terror dan intimidasi yang dilakukan FPI dan sejenisnya.

Meskipun ada pula moment-moment tertentu ketika aparat Negara dan kepolisian bertindak tegas terhadap FPI cs, antara lain penangkapan Habib Rizieq dan beberapa anggota FPI pada masa pemerintahan Megawati[4] serta penangkapan Habib Rizieq dan Munarman (Komandan LPI) pasca tragedi Monas 1 Juni 2008 pada masa pemerintahan SBY-JK. Namun semua itu tidak cukup meredam “keberanian” dan “kegagahan” FPI, terbukti kini mereka tetap eksis dan bahkan makin massif dalam pergerakannya. Memang jeratan hukum bagi mereka selama ini tidaklah berat sehingga tak mampu membuat “laskar gagah berani” itu jera. Atau mungkin aparat kekuasaan sebenarnya masih membutuhkan mereka sebagai “mainan” seperti yang sudah dipraktekkan pada masa Orde Baru? Wallahualam. Yang pasti temuan terbaru Komnas HAM menunjukkan bahwa ada upaya sistematis dan terorganisir dalam tragedi Cikeusik yang menewaskan tiga orang warga Ahmadiyah. Dan timbul pula hipotesa mengenai upaya pengalihan isu kebohongan pemerintah yang disuarakan tokoh lintas agama belum lama ini dengan isu anti Ahmadiyah melalui tragedi Cikeusik. Pola yang sama digunakan ketika terjadi peristiwa Monas 2008, yang disinyalir sebagai upaya pengalihan isu kenaikan harga BBM dengan isu anti Ahmadiyah. Siapa yang diuntungkan oleh semua ini? Jelas pemegang kendali kekuasaan. Sementara kelompok Islam Fundamentalis macam FPI menjadi eksekutornya, dan jamaah Ahmadiyah sebagai tumbalnya. Serangkaian fakta sejarah dan riset memang membuktikan bila kelompok-kelompok Islam Fundamentalis memang kerap digunakan sebagai “mainan” aparat intelijen Negara guna mengokohkan apparatus represif dan ideologisnya di tengah-tengah masyarakat. Kendati juga kelompok Islam sering dikorbankan kemudian, hal itu tak menjadikan mereka sadar bahwa mereka tengah digunakan sebagai mainan belaka oleh rezim berkuasa. Atau mereka pura-pura tidak tahu? Entahlah, biarlah perkara ini kita serahkan kepada Sang Empunya Langit dan Bumi.

Pejuang Syariat atau Preman Berjubah ?

 

            Seperti yang telah disinggung sebelumnya, aksi-aksi FPI dan ormas sejenis seringkali “nggak nyambung” dengan yang dinamakan Syariat. Berikut daftar sebagian aksi mereka yang “nggak nyambung” itu :

1.)    Turut serta dalam mobilisasi Pam Swakarsa yang dilakukan militer guna memukul gerakan mahasiswa pro-reformasi di bulan November 1998.

2.)    Penyerangan kantor Komnas HAM yang akan menyelidiki keterlibatan perwira-perwira militer Indonesia dalam pelanggaran HAM Timor timur tahun 2000.

3.)    Penyerangan gereja Katolik Sang Timur di Tangerang tahun 2004, kasus ini mewakili ratusan kasus penutupan gereja yang melibatkan FPI di era Reformasi.

4.)    Penyerangan pawai Partai Pembebasan Nasional (Papernas), partai taktis PRD dalam menghadapi Pemilu 2009. Persitiwa ini terjadi Maret 2007 dan juga mewakili ratusan aksi terror dan intimidasi FPI terhadap aktivitas kelompok sosialis kiri dan pro-demokrasi di berbagai kota.

5.)    Penyerangan pawai warga Tionghoa pada perayaan Cap Go Meh di Singkawang awal tahun 2010.

6.)    Menuntut Pemkot Tanjung Balai merubuhkan Patung Buddha di depan wihara yang terletak di tengah kota pada pertengahan 2010.

7.)    Pembubaran acara sosialisasi kesehatan gratis yang digelar anggota DPR Fraksi PDIP di Banyuwangi pada bulan Juni 2010.

Serta serangkaian aksi mereka lainnya yang menunjukkan “keberaniannya” dalam mengintimidasi kelompok yang berbeda paham dan keyakinan dengan mereka.

Maaf, penulis sekedar mencurahkan isi hati (curhat). Kadang penulis berpikir, mengapa potensi “keberanian” dan “kegagahan” laskar pejuang Syariat itu tidak digunakan untuk membela ribuan petani di seluruh tanah air yang terdesak dan ditindas oleh pemodal perkebunan sawit dan pertambangan yang juga menggunakan tangan aparat militer dan polisi ?? Kini ada ratusan konflik tanah yang mengorbankan ribuan rumah tangga petani (untuk data lebih rinci lihat Laporan tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria), mereka adalah kaum mustad’afin atau tertindas yang perlu dibela. Bukankah itu salah satu inti ajaran Islam? Namun mengapa FPI lebih suka “gebukin” orang yang sedang diskusi atau pawai, serta merampas hak-hak kaum minoritas Kristen dan Ahmadiyah yang mau beribadah?? Adakah itu semua lebih berarti dan lebih “syar’i” dari membela ribuan kaum tani yang hak nya dirampas oleh pemodal maupun pemerintah?? Mudah-mudahan pembaca dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Hal ini tidak tendensius, melainkan mengungkapkan keanehan realitas yang tampak di hadapan mata penulis. Ya, sampai detik ini, penulis tidak pernah melihat adanya kelompok-kelompok Islam yang berideologi Fundamentalis semacam FPI, GARIS, MAJELIS MUJAHIDIN dan HIZBUT TAHRIR terlibat dalam pembelaan dan pengorganisiran kaum tani yang dirampas tanahnya, kaum buruh yang ditekan hak normatifnya dan kaum miskin kota yang digusur tempat tinggal dan lahan berdagangnya. Mereka tidak pernah concern dengan isu-isu kerakyatan yang menyangkut nasib kaum mustad’afin. Mereka lebih tertarik menggerebek tempat hiburan malam yang dituduh “sarang maksiat” dan merusak kantor media yang dianggap porno. “Kegagahan” mereka pun lebih ditujukan untuk memukuli atau menganiaya orang-orang yang dianggap pengikut aliran sesat dan komunis, daripada melawan Brimob atau tentara Kodam yang hendak mencaplok tanah dan merepresi para petani.

Justru yang terlibat penuh dalam advokasi dan perjuangan kaum tani, buruh dan kaum miskin lainnya adalah organisasi-organisasi sosialis kiri dan nasionalis seperti PRD, KASBI, PRP, LMND, SRMI, STN, GMNI serta kelompok sosdem semacam LSM Lingkungan dan HAM. Dan para advokat kaum miskin inilah yang juga sering menjadi sasaran terror FPI cs dengan tuduhan macam-macam, mulai dari “komunis” hingga “ antek liberal.” Aneh bukan?!

Mungkin kita dapat menarik hipotesis sementara, bahwa kelompok semacam FPI, GARIS, MMI dan lainnya lebih layak disebut PREMAN BERJUBAH daripada pejuang Syariat, karena terlalu mulia syariat agama, agama manapun itu, bila dipahami dan diperjuangkan dengan cara destruktif dan premanis, serta tidak membawa kemaslahatan apapun bagi umat dan masyarakat (terutama mereka yang miskin dan papa). Lalu siapa yang paling berkuasa? Negara atau ormas semacam FPI?? Penulis serahkan kepada para pembaca untuk menarik kesimpulan masing-masing.

Lampiran : Ahmadiyah, Akar Persoalan ??

 

          Dalam lampiran yang menjadi “bonus” artikel ini, penulis mencoba menganalisis persoalan yang terkait erat dengan kekerasan yang mengatasnamakan agama akhir-akhir ini, yakni problem keberadaan Ahmadiyah di Indonesia. Berdasarkan beberapa referensi, Ahmadiyah telah berada di nusantara sejak pertengahan tahun 1920-an. Sementara ajaran Ahmadiyah sendiri telah muncul pada pertengahan abad 19 dengan sang pembawa risalah Mirza Ghulam Ahmad.[5]

Mirza Gulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai mujadid, alias pembawa risalah baru atau penyempurna agama setelah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian pengikut Ahmadiyah, terutama yang berbasis di Qadian (India), menganggap Gulam Ahmad sebagai nabi atau titisan Imam Mahdi. Ahmadiyah juga memiliki kitab suci sendiri, Tadzkirrah, yang konon katanya memiliki derajat kemuliaan yang sama dengan Al-Quran.

Hal-hal tersebut lah yang memantik kontroversi di kalangan umat Islam nusantara, bahkan dunia. Dua hal yang paling vital dalam ajaran Islam, yakni konsep nabi terakhir (Nabi Muhammad SAW) dan kitab suci Al-Quran sebagai sumber ajaran dan hukum Islam tertinggi, dianggap telah dinodai oleh ajaran yang dibawa Mirza Ghulam Ahmad tersebut. Atas dasar itu pulalah otoritas ulama di berbagai Negeri Muslim memfatwakan sesat ajaran Ahmadiyah. Hal ini juga dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa bahwa ajaran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan.

Semenjak itulah tuntutan pembubaran Ahmadiyah oleh kalangan Islam, terutama yang berhaluan fundamentalis semacam FPI, semakin mengeras. Tuntutan itu bahkan diiringi aksi kekerasan dan terror terhadap pengikut Ahmadiyah. Sudah ratusan peristiwa yang mengorbankan jamaah Ahmadiyah terjadi sejak tahun 2005, dan yang paling tragis adalah tragedi Cikeusik baru-baru ini yang menewaskan tiga warga Ahmadiyah.

Kalangan Islam Fundamentalis atau anti-Ahmadiyah berkilah, kekerasan dan terror terhadap pengikut Ahmadiyah tidak akan terjadi bila jamaah Ahmadiyah bertobat dan kembali kepada ajaran Islam yang sejati, yakni mengakui Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan AL-Quran sebagai kitab suci tertinggi. Atau bilapun pengikut Ahmadiyah tetap teguh dengan ajarannya, maka kaum fundamentalis, termasuk juga MUI dan Menteri Agama pemerintahan SBY, menyarankan agar Ahmadiyah keluar dari Islam dan mendirikan agama baru. Dengan begitu konflik dan aksi kekerasan tidak akan menimpa jamaah Ahmadiyah. Begitulah klaim kaum fundamentalis dan pemerintah.

Mari kita simak, solusi yang kedua, yakni agar Ahmadiyah keluar dari Islam dan menjadi agama baru maka konflikpun hilang, seakan-akan solusi yang bijaksana dan menyejukkan hati, ya, bila dilihat sekilas tanpa ditelaah lebih jauh. NAMUN TERUS TERANG SAJA, PENULIS MENEMUKAN UNSUR MANIPULATIF YANG SANGAT BESAR DARI SOLUSI INI.

Mengapa demikian?? Lihat kenyataan yanga ada di depan hidung kita, TERNYATA KEKERASAN  YANG  DILAKUKAN  ORMAS-ORMAS  FUNDAMENTALIS  SEMACAM FPI BUKAN HANYA MENIMPA AHMADIYAH YANG DIANGGAP TELAH MENODAI ISLAM, NAMUN JUGA MENIMPA MEREKA YANG TIDAK PERNAH SATU DETIK PUN MENGKLAIM DIRI SEBAGAI ISLAM ATAUPUN MEMBAWA AJARAN YANG MENODAI ISLAM.

Mau bukti? KEKERASAN DAN PELARANGAN BERIBADAH TERHADAP UMAT KRISTIANI DI BERBAGAI KOTA ADALAH BUKTINYA!! Umat Kristiani dari berbagai gereja dihambat dan dipasung haknya untuk beribadah kepada Tuhannya oleh ormas semacam FPI dan GARIS dengan beragam alasan, mulai dari “tidak punya izin” hingga “meresahkan masyarakat.[6]” Luar biasa, beribadah kepada Tuhan dianggap meresahkan masyarakat!!!

Silakan pembaca jawab dengan akal sehat, apakah kaum Kristiani mengklaim diri sebagai Islam, tapi ajarannya berbeda dengan inti ajaran Islam?? Tentu tidak!! Kristen atau Katolik adalah agama sendiri diluar agama Islam dengan kitab dan konsepsi teologisnya sendiri. Tapi mengapa ormas-ormas Islam Fundamentalis tetap mengkebiri hak-hak kaum Kristen beribadah?? HAL INI TIADA LAIN KARENA WATAK KAUM FUNDAMENTALIS ITU YANG MEMANG ANTI KEBHINEKAAN DAN PLURALISME, YANG SUDAH MENJADI KARAKTERISTIK BANGSA INI. Jadi bukan karena suatu ajaran menodai Islam atau tidak, tetapi watak kaum fundamentalis yang memang tidak pernah ikhlas menerima keberagaman.

Saya khawatir, ketika kaum Ahmadiyah sudah menjadi agama sendiri diluar agama Islam pun, kaum fundamentalis dan pemerintah akan tetap mengkebiri hak-hak mereka dengan beragam alasan, seperti halnya yang dialami umat Kristiani sekarang. Terlihat bahwa solusi penempatan Ahmadiyah di luar Islam hanyalah kedok untuk menutupi wajah sebenarnya kaum fundamentalis yang anti-kebhinekaan dan intoleran. Bukti kongkret juga ditunjukkan oleh realitas yang terjadi di Pakistan, ketika kaum Ahmadiyah sudah dinyatakan diluar Islam pun, mereka tetap menjadi bulan-bulanan kaum fundamentalis disana. Salah satu Masjid mereka di Lahore bahkan pernah menjadi sasaran bom kelompok Taliban, yang memakan korban ratusan orang jamaah Ahmadiyah.

 

Beberapa bukti lain yang menunjukkan ketidak ikhlasan kaum fundamentalis menerima kebhinekaan adalah penyerangan pawai Cap Go Meh warga Tionghoa di Singkawang, penyerangan kelompok Papernas dan sosialis serta penurunan patung Buddha di Tanjung Balai. Kalangan masyarakat yang menjadi sasaran FPI cs itu bukanlah kelompok yang mengklaim diri Islam namun ajarannya menyimpang dari Islam seperti yang dituduhkan terhadap Ahmadiyah selama ini.

 

Kebencian kaum fundamentalis juga ditunjukkan kepada kelompok penghayat kepercayaan atau agama asli nusantara. Sejarah mencatat gerombolan DI/TII (yang menjadi salah satu embrio gerakan fundamentalis Islam di Indonesia) pernah membakar fasilitas milik komunitas adat Cigugur atau Adat Karuhun Urang (AKUR) di tahun 1950-an. Padahal Komunitas AKUR tidak pernah mengklaim diri sebagai Islam, mereka bahkan terang-terangan menjadi pengikut Pangeran Madrais yang membawa ajaran Sunda Wiwitan, bukan ajaran sempalan Islam.

 

Otoritas Ulama juga tidak memiliki watak yang berbeda. Pada tahun 2005, MUI Indramayu menjatuhkan fatwa  sesat  terhadap  KOMUNITAS  DAYAK  LOSARANG  INDRAMAYU. Komunitas yang terkenal dengan lelaku  hidup menyatu  dengan  alam ini dianggap menyimpang dari Islam. Lelucon yang kembali dibuat oleh kaum fundamentalis, yang kali ini ditunjukkan  langsung oleh tabiat para  ulamanya, mengingat Komunitas Dayak Losarang TIDAK  PERNAH  MENGKLAIM DIRI  TERKAIT  DENGAN  ISLAM  ATAU  AGAMA  MANAPUN.

 

Teror juga dirasakan aliran Kejawen Sapta Darma, yang salah satu sanggarnya di Yogyakarta pernah diserang “laskar pemberani” FPI. Padahal Sapta Darma adalah organisasi penghayat kepercayaan yang legal dan yang terpenting adalah tak pernah mengklaim diri terkait dengan Islam.

Disamping itu, solusi “agama baru” bagi Ahmadiyah juga kian terasa unsur “ngibulnya” bila kita telaah regulasi di negeri ini yang menutup peluang hadirnya agama baru di Indonesia diluar 6 agama yang diakui Negara. Harap diketahui, bahwa negeri ini memiliki aturan UU No.1 PNPS/1965 yang membatasi agama yang diakui pemerintah hanya enam, yakni Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Khong Hu Chu. Regulasi ini kian dikokohkan dengan beberapa TAP MPR yang dipoduksi di era Orde Baru.

 

Jangankan Ahmadiyah, agama-agama asli nusantara yang sudah ribuan tahun berkembang di nusantara pun sangat sulit diakui sebagai agama, bahkan pemerintah Orde Baru mengkerdilkan agama-agama asli nusantara hanya sebagai “aliran kepercayaan” yang lebih rendah posisinya dari agama. Dan konsekuensi dari semua itu adalah tersumbatnya pemenuhan hak-hak sipil, sosial dan budaya mereka sebagai warga Negara. Mereka dipaksa untuk menganut agama yang diakui Negara bila ingin terpenuhi hak-hak sipilnya.

Kaum fundamentalis turut serta dalam “parade diskriminasi” terhadap kaum penganut agama asli nusantara. Kendati telah “diturunkan derajatnya” menjadi aliran kepercayaan, kaum penghayat kepercayaan tetap dipaksa oleh kelompok-kelompok Islam Fundamentalis untuk kembali “ke ajaran asal” yakni agama yang diakui Negara. Bahkan gerilya kelompok fundamentalis macam KISDI (Komite Solidaritas Dunia Islam) dan partai-partai Islam di MPR selama masa Orde Baru dan awal Reformasi berusaha membubarkan aliran kepercayaan yang secara hukum diakui pemerintah. Alasannya dikhawatirkan aliran-aliran kepercayaan itu akan berkembang menjadi agama baru. Padahal aliran-aliran kepercayaan itu berbasiskan ajaran agama asli nusantara yang telah tumbuh ribuan tahun lalu di nusantara, jauh sebelum agama-agama seperti Islam dan Kristen memasuki nusantara. Jadi, dimanakah letak “sesat dan menyesatkannya”??

Penulis berkesimpulan, BUKANLAH KEBERADAAN AHMADIYAH YANG MENJADI AKAR PERSOALAN KEKERASAN AGAMA AKHIR-AKHR INI, NAMUN  WATAK  ANTI-KEBHINEKAAN DAN  TIDAK  ADANYA  RASA  TOLERANSI  TERHADAP  KAUM  YANG BERBEDA  PANDANGAN,  KEYAKINAN  DAN  KEPERCAYAAN YANG MENGHINGGAPI KAUM FUNDAMENTALIS  LAH  YANG MENJADI  PANGKAL  DARI  AKSI-AKSI  KEKERASAN  YANG  MENGATASNAMAKAN  AGAMA.

Ditambah lagi dengan  UPAYA  SISTEMATIS  REZIM  BERKUASA  YANG  TERUS  MEREPRODUKSI  KECURIGAAN  SARA  GUNA  MELESTARIKAN  SISTEM  EKONOMI  DAN POLITIK  YANG  MENINDAS  KAUM  PAPA  SENGSARA  SELAMA  INI. Jadi ada kombinasi antara intoleransi kaum fundamentalis agama dengan upaya pemerintahan berikut aparatusnya untuk  melestarikan  kekuasaannya melalui provokasi isu-isu SARA sebagai instrumen pengalihan isu di moment-moment tertentu.

Kini, bagi kita yang masih berada di jalur kebangsaan dengan segala puspa-ragamnya, termasuk keberagaman suku, agama dan budaya, terlihat jelas bahwa musuh sesungguhnya yang ingin mengganggu pluralisme dan menghambat persatuan nasional demi pencapaian tujuan revolusi nasional yang belum selesai adalah rezim antek neo-liberal dan kaum fundamentalis agama yang berwatak intoleran. Tinggal bagaimana kita memformulasikan gerakan dan mulai “melawan”  guna menyongsong hari depan yang lebih baik bagi bangsa ini.

Semoga Sang Empunya Langit dan Bumi berkenan memberkahi kita semua dan menyadarkan mereka yang “tersesat”. Amin.

 

[1] Di akhir bulan Januari 2011, penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah juga terjadi di Makasar. Dalam peristiwa tersebut, gerombolan ormas-ormas yang dikomandoi Front Pembela Islam juga menyita harta benda seperti dompet, uang dan HP milik jamaah Ahmadiyah. Lihat “Kronologis Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah Makasar” dalamwww.kontras.org.

[2] Aksi teror dan pembubaran acara diskusi mengenai tragedi 1965 terjadi misalnya di Surabaya pada tanggal 10 Desember 2006. Ketika itu FPI beserta laskarnya yang “gagah berani” membubarkan paksa diskusi yang diselenggarakan PUSHAM UNAIR itu.

[3] DDII merupakan lembaga Islam Modernis reinkarnasi dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). DDII didirikan M.Natsir, tokoh yang juga dedengkot Masyumi di masa pemerintahan Soekarno.

[4] Penangkapan-penangkapan ini berkaitan dengan aksi-aksi FPI yang merusak tempat hiburan malam di Jakarta serta dalam rangka perang melawan terror pasca tragedy runtuhnya menara kembar WTC di New York. Pemerintah Megawati ketika itu (beserta SBY sebagai Menkopolkam) dan intelijen Negara di bawah pimpinan Hendropriyono gencar melakukan penangkapan aktivis Islam yang diduga terkait dengan jaringan teror, salah satunya adalah Ustadz Abu Bakar Baasyir, pimpinan PonPes Al Mukmin Ngruki dan juga rekan seperjuangan Habib Rizieq dan FPI.

[5] Di kemudian hari, Aliran Ahmadiyah terpecah menjadi dua, yakni Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore.

[6] Sebagai referensi lengkap, dapat dilihat laporan Setara Institute yang mengemukakan pelanggaran hak kaum Kristiani untuk beribadah cenderung meningkat pada tahun 2010.

Tulisan ini muncul sebagai manifestasi “kekaguman” penulis terhadap “kegagah beranian” ormas2 smacam FPI*)

Penulis adalah alumni Antropologi FISIP Unpad dan Kader GMNI CABANG SUMEDANG**)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 6, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters