gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Dominasi Imperialis Minyak di Indonesia *)

Oleh  :  Hiski  Darmayana  **)

Laporan Transparancy International (TI) mengenai perilaku koruptif 44 korporasi migas dunia (MNC) di Berlin (01/03/2011) bagi sebagian orang merupakan kabar baru. Tapi tidak demikian bagi kalangan yang menyuarakan dampak negatif investasi MNC migas di berbagai belahan dunia sejak lama. Problem korupsi yang disebabkan kehadiran MNC migas hanyalah satu dari sekian banyak persoalan yang menggelayuti industri migas Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perilaku korup tersebut hanya instrumen untuk “melicinkan jalan” bagi MNC-MNC migas itu demi pencapaian yang lebih besar, yakni dominasi atas industri migas nasional.

MNC Migas = Imperialis Minyak

 

Sejak dibukanya “pintu masuk” pengerukan sumber daya alam Indonesia oleh korporasi asing pasca konferensi Time Life Corp di Geneva dan diberlakukannya UU Penanaman Modal Asing pada tahun 1967, penguasaan industri minyak nasional oleh MNC migas berlangsung nyaris tanpa hambatan berarti. Penulis tidak akan mengulas hal ini lebih jauh, sebab banyak diantara kita telah mengetahui kisah kelam ini.

Beberapa MNC migas yang berhasil meraih keuntungan besar dari dominasi tersebut adalah MNC-MNC yang juga dinyatakan korup menurut laporan TI, seperti Total, British Petroleum, Exxon Mobil dan Conoco. Dengan legitimasi UU Migas no.22/2001, MNC migas asing telah diberi peluang untuk memasuki sektor hilir bisnis migas negeri ini. Hasilnya, kini kita dapat melihat SPBU Shell, Petronas, dan yang terbaru, Total bertebaran di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya di Indonesia.

Dominasi asing atas migas nasional juga menghasilkan kenyataan yang lebih mengejutkan. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat perusahaan migas asing menguasai 95,45 Juta hektar luas lahan konsesi migas Indonesia, dari total luas daratan wilayah Indonesia yang mencapai 192,257 juta hektar. Total blok migas yang dikuasai pihak asing mencapai 329 blok migas.

Cengkeraman imperialis pada industri minyak nasional juga dipertegas sendiri oleh data pemerintah. Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral memperlihatkan bahwa perusahaan migas asing menguasai 65 persen dari total blok migas di Indonesia. Perusahaan nasional hanya menguasai 24,27 persen. Sisanya dikuasai oleh konsorsium perusahaan asing dan lokal, yang (lagi-lagi) menunjukkan dominasi asing dalam pembagian keuntungan eksploitasi migas (sharing profit) dan kepemilikan saham, dimana perusahaan lokal hanya berwenang atas 20 persen saham konsorsium tersebut.

Sementara itu, pada akhir Mei 2009, data Departemen ESDM menunjukkan 69,9 persen dominasi asing dalam industri migas Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya perusahaan asal AS seperti Chevron, Conoco Philips dan Exxon Mobil. Bagaimana dengan perusahaan nasional ? Data tersebut memperlihatkan kiprah perusahaan migas nasional hanya mencapai 29,1 persen dalam industri  migas.

Khusus untuk sektor gas alam, laporan dari Energy Information Administration (EIA) pada Januari 2008 menegaskan fakta yang lebih dahsyat. Laporan tersebut menyatakan 90 persen dari total produksi gas alam Indonseia berasal dari 6 MNC yakni, Total (30%), Exxon Mobil(17%), Vico (BP-Eni joint venture 11%), Conoco Philips (11%), BP (6%) dan Chevron (4%). Dari keenam MNC tersebut, 3 diantaranya berasal dari AS dan menguasai 32 persen produksi gas alam Indonesia. Dan MNC-MNC tersebut juga yang termasuk dalam 44 perusahaan migas internasional yang berperilaku korup menurut laporan TI.

Ketidakadilan dalam proses produksi migas Indonsesia bukan hanya diperlihatkan oleh adanya dominasi asing dalam kepemilikan dan pembagian keuntungan, namun juga dalam hal biaya produksi (cost recovery). Dalam laporan BP Migas pada 2005, sejak 2004 investasi yang ditanamkan pemerintah dalam produksi migas nasional hanya US$ 5,56 juta, sedangkan cost recovery yang diberikan pemerintah US$ 5,6 juta. Pada 2005, investasi migas US$ 6,22 juta, sementara cost recovery-nya US$ 7,68 juta.

Nuansa koruptif kembali terlihat dalam hal penggunaan cost recovery oleh para kontraktor migas asing. Audit Badan Pengawas dan Pembangunan (BPKP) periode 2000-2006 menemukan indikasi penyimpangan pada 43 kontraktor migas dengan nilai kerugian Negara Rp.18,07 Triliun. Hal ini disebabkan longgarnya definisi cost recovery yang disepakati pemerintah dan kontraktor (yang sebagian besar MNC). Sehingga faktor-faktor non-produksi seperti renovasi rumah dan biaya hiburan juga dibebankan kepada Negara. Propaganda intelektual dan ekonom Neo-Liberal bahwa privatisasi dan swastanisasi asset Negara kongruen dengan pemberantasan korupsi, dapat dijawab segera dengan fakta tersebut.

Tidak hanya sampai disitu perilaku korup dalam pengelolaan migas nasional oleh pihak asing. Cengkeraman MNC migas (sekaligus juga imperialis minyak) terhadap sumber-sumber minyak Republik ini disinyalir dapat berjalan mulus melalui persekutuan “haram” pihak MNC dengan aparat Negara yang berperilaku korup dan bermental antek. Kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan memperkuat hipotesa tersebut, ketika tercatat ada beberapa perusahaan migas asing yang menjadi “pasien” Gayus dan aparatur pajak lainnya. Tetapi anehnya, fakta ini jarang sekali diungkap ke permukaan, terutama oleh Satgas Anti-Mafia Hukum bentukkan Presiden. Satgas yang dikomandoi Denny Indrayana itu justru lebih banyak meng-expose keterlibatan Grup Bakrie dalam kasus mafia pajak itu.

Imperialisme, Problem Pokok Rakyat

 

Dominasi imperialis minyak di Indonesia tetap merupakan problem pokok keterbelakangan tenaga produktif nasional kini. Belajar dari pengalaman Negara-negara progresif Amerika Latin yang berhasil menyelenggarakan program-program sosial dan kemanusiaan bagi jutaan rakyat miskin dari dana keuntungan produksi migas yang telah dikuasai Negara, setelah sebelumnya direbut dari tangan MNC-MNC migas melalui proses nasionalisasi atau renegosiasi.

Indonesia sendiri punya riwayat perlawanan terhadap imperialisme minyak di masa Presiden Soekarno. Persoalannya kemudian apakah pemerintahan yang berkuasa kini serta kalangan elit politik nasional berani mengambil langkah serupa? Lalu apakah Komisi Pemberantasan Korupsi juga berani membongkar mafia migas dan pajak yang melibatkan MNC-MNC migas? Tiada pilihan lain kecuali mereka menginginkan “virus” revolusi dari Timur Tengah mewabah di kalangan rakyat negeri ini, yang sudah semakin muak dengan krisis kesejahteraan akibat rampok-isasi yang dilakukan imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri.

Penulis adalah Alumnus Antropologi FISIP UNPAD dan  Kader GMNI Cabang Sumedang **)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 4, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters