gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

RUU PENGADAAN TANAH, INSTRUMEN IMPERIALIS KUASAI SEKTOR AGRARIA*)

Oleh : Hiski Darmayana**)

Dominasi imperialisme di negeri ini tampaknya terus berlanjut. Ditengah hiruk pikuknya bantahan pihak istana terhadap berita media Australia yang membocorkan dokumen Wikileaks, terdengar kabar dari Senayan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (RUU-PTP). RUU PTP yang merupakan penyempurnaan regulasi sebelumnya, Perpres 65/2006 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum (baca : pemodal) ini memberi peluang pada pengambil alihan kepemiliikan tanah rakyat oleh negara demi “kepentingan umum”. Namun apakah yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam RUU ini?

RUU PTP, Kepentingan Umum atau Bisnis ?

 

Problem terbesar dari RUU PTP ini ialah longgarnya definisi “kepentingan umum”. Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad menyatakan,definisi kepentingan umum dalam RUU PTP ini sangat tidak jelas. Ketidak jelasan definisi tersebut membuka peluang bagi “perselingkuhan” pihak swasta (termasuk swasta asing) dan negara yang berkepentingan atas tanah sebagai alat produksi. Kasus tukar guling SMPN 56 Jakarta merupakan salah satu dari sekian banyak bukti kongkret perampasan tanah masyarakat dengan alasan demi kepentingan umum, padahal realitasnya demi kepentingan bisnis. Kasus pembongkaran pasar rawasari Jakarta pun menjadi contoh lain perampokan tanah oleh negara dan kapitalis properti. Keseluruhan peristiwa itu terjadi ketika regulasi yang berlaku seperti Perpres 36/2005 dan Perpres 65/2006 juga tidak memiliki definisi yang jelas tentang kepentingan umum. Sehingga “perselingkuhan haram” antara penguasa dan pemodal lah yang terjadi. Jadi haruskah kita percaya akan dalih “demi kepentingan umum?”

Sisi lain dari kalimat “demi kepentingan umum” adalah upaya menyelubungi kepentingan bisinis swasta yang mendanai proyek-proyek infrastruktur. Proyek pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan dan infrastruktur lainnya pada umumnya merupakan proyek yang dikerjakan para pemodal swasta, terutama pemodal asing. Banyak contoh pula yang menunjukkan ketidak pedulian investor atau pemodal infrastruktur pada nasib rakyat yang tanahnya menjadi lokasi pembangunan proyek mereka. Hal inilah yang memperlihatkan adanya kepentingan imperialis dalam pembahasan RUU PTP tersebut.

Dalih pemerintah dan parlemen untuk memacu laju investasi melalui pengesahan RUU PTP ini sesungguhnya merupakan pengakuan yang teramat jujur, karena memang untuk tujuan memancing investor (asing) lah RUU ini akan disahkan. Kalangan investor tidak ingin terbentur masalah pembebasan tanah yang (menurut mereka) dapat menganggu produktivitas ekonomi. Dan pemerintah pun menunjukkan kepatuhannya pada tuntutan para investor. Bertolak belakang dengan tuntutan kalangan serikat petani yang bertahun-tahun menuntut diadakan reformasi agraria berdasarkan UU PA No.5 1960 dan TAP MPR No.IX/2001, tak sedikitpun pemerintah menggubrisnya. Program pembaruan agrarian nasional (PPAN) yang merencanakan pembagian 8,1 juta hektar tanah kepada rakyat yang dicanangkan pemerintahan SBY seakan tiada berbekas dibandingkan dengan konflik agraria yang skalanya terus meningkat dari tahun ke tahun dengan korban ribuan rumah tangga petani.

Pembangunan infrastruktur, khususnya yang akan menunjang industrialisasi nasional memang sejatinya diperlukan bagi pembangunan industri nasional yang produktif dan padat karya. Namun yang mesti diingat, akankah pembangunan infrastruktur tersebut mengorbankan unsure lain yang juga menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, yakni pertanian dan daya konsumsi masyarakat? Bila semakin banyak tanah masyarakat dan pertanian yang dirampas demi pembangunan infrastruktur, hal tersebut justru menghancurkan salah satu sektor padat karya yang menunjang pertumbuhan ekonomi, yakni pertanian. Disamping itu, penciptaan pasar domestik bagi produk industri nasional juga akan terganggu sebagai akibat banyaknya rakyat yang kehilangan hak atas tanah. Di beberapa negara lain yang sukses menjalankan land reform bagi kaum tani dan rakyat pedesaan, hal itu akan membantu pertumbuhan ekonomi nasional karena adanya daya serap produk industri oleh masyarakat yang berdaya beli karena memiliki lahan produktif. Lagipula kehendak untuk melegalisasi perampasan tanah rakyat dengan dalih mempermudah pembangunan infrastruktur terasa sangat manipulatif, mengingat banyaknya terjadi kasus alih fungsi lahan pertanian menjadi jalan tol ataupun bangunan komersil di berbagai daerah tanpa harus menunggu RUU ini disahkan.

Instrumen Imperialisme

 

            Seperti yang telah disinggung sebelumnya, adanya indikasi imperialisme dibalik RUU PTP ini terlihat dari para pemodal dibidang infrastruktur yang umumnya adalah pemodal asing. Ternyata disamping itu, ada hal lain yang lebih mencolok, yakni pendanaan pembahasan RUU PTP oleh lembaga asing. Seperti yang dinyatakan Idham Arsyad (Sekjen KPA), pembahasan RUU ini didorong oleh Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for International Cooperation (JBIC)  dan Bank Dunia sejak tahun 2005. Ketiga lembaga kreditor asing tersebut berusaha mengarahkan kebijakan pembangunan infratruktur yang berbasiskan mekanisme pasar di Indonesia.

Masih menurut Idham Arsyad, melalui skema utang untuk ”Program Pembangunan Reformasi Sektor Infrastruktur”, ketiga lembaga  kreditor mendorong pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan demi menguatkan peran swasta (terutama asing) melalui skema Public Private Partnership (PPP) dan kebijakan liberalisasi tanah. Ketiga lembaga tersebut (ADB, Bank Dunia, dan JBIC) juga sejak lama terlibat dalam pendanaan pembangunan infrastruktur. Bahkan secara teknis,  ketiga lembaga itu juga yang mengatur arah perubahan regulasi di bidang energi,air dan komunikasi.

Maka jelaslah sudah bahwa pembahasan RUU PTP ini tiada lain merupakan upaya imperialis menguasai sektor agraria nasional. Pendanaan pembahasan RUU ini oleh lembaga kreditor asing juga menambah panjang deretan regulasi produk parlemen dan pemerintah Indonesia yang didana pihak asing dan demi kepentingan asing. Beberapa waktu lalu, Eva Sundari, anggota DPR dari F-PDIP menyatakan adanya donasi dari pihak asing dalam pembuatan 76 undang-undang (yang mengatur berbagai sektor) oleh parlemen dan pemerintah.

Dengan adanya realitas semacam ini, dibutuhkan persatuan nasional yang kuat antara berbagai kekuatan politik yang pro kemandirian bangsa, baik intra maupun ekstra parlemen, untuk menghadang upaya-upaya imperialis beserta antek-anteknya mengukuhkan dominasinya dalam berbagai sektor kehidupan negeri Indonesia tercinta ini. Bila sektor migas, perbankan, telekomunikasi, air dan kini (melalui RUU PTP) agraria nasional telah dikuasai asing, lalu apa yang tersisa bagi bangsa ini dan generasi mendatang? Tiada pilihan lain selain menolak untuk menjadi kuli di negeri sendiri melalui gerakan nasional anti imperialis.

Tulisan ini ditujukan untuk rubrik Opini Berdikari Online*)

Penulis adalah Kader GMNI Cabang Sumedang**)

One comment on “RUU PENGADAAN TANAH, INSTRUMEN IMPERIALIS KUASAI SEKTOR AGRARIA*)

  1. Bung Imam
    Januari 2, 2014

    Reblogged this on Bung imam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 2, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters