gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Macetnya RUU BPJS, Bukti Kejahatan Rezim Neo-Liberal*)

Hiruk-pikuk perayaan hari buruh sedunia (MayDay) telah menggemakan berbagai aspirasi kaum buruh. Salah satu tuntutan beberapa elemen kaum buruh yang mencuat adalah pengesahan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang merupakan aturan lanjutan dalam tataran implementasi dari UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam UU SJSN sendiri, diatur mengenai lima jaminan sosial yang akan menjangkau seluruh rakyat Indonesia, yakni jaminan ke­sehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Sementara RUU BPJS mengatur mengenai institusi yang akan mengimplementasikan sistem jaminan nasional yang diamanatkan UU SJSN.

Pembahasan RUU BPJS hingga kini tidak jelas nasibnya. Meskipun DPR telah memasukkan pembahasan RUU BPJS dalam prioritas penyelesaian program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2010 dan 2011,dan sekarang pun telah menjadi RUU inisiatif DPR, namun hambatan bagi terselesaikannya RUU ini justru datang dari pihak pemerintah. Delapan menteri yang ditugasi Presiden untuk membahas RUU BPJS bersama DPR tidak memperlihatkan i’tikad baik menyelesaikan RUU ini. Padahal deadline pengesahan RUU BPJS berdasarkan UU SJSN adalah 19 Oktober 2009, lima tahun sejak disahkannya UU SJSN. Berarti pengesahan RUU yang menentukan jaminan akses rakyat pada hak-hak dasarnya tersebut telah macet selama satu tahun lebih. Ada apa gerangan?

UU SJSN yang Problematis

           

Menurut anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ridwan Monoarfa, macetnya pembahasan RUU BPJS lebih disebabkan resistensi pemerintah yang menolak perubahan status empat BUMN yang dimandatkan menjadi BPJS oleh UU SJSN, yakni PT.Jamsostek, PT.Taspen, PT.Askes dan PT.Asabri. Perubahan status hukum empat BUMN tersebut menjadi badan hukum publik akan mengikis kontrol pemerintah terhadap empat BUMN itu. Konsekuensi lainnya, pemerintah (yang dikuasai oligarki politik dan pemburu rente) akan kehilangan ‘pendapatan’ dari keempat BUMN yang sejatinya telah bersifat nirlaba namun masih dibebani pajak hingga kini.

Resistensi pemerintah inilah yang mengakibatkan perdebatan alot dengan pihak DPR. Selain mengenai status hukum BPJS, perdebatan juga menyentuh hal yang akan diatur dalam RUU BPJS, apakah mengatur penetapan sekaligus pengaturan badan usaha yang dmandatkan menjadi BPJS (keinginan DPR), ataukah hanya mengatur penetapannya saja (seperti yang diinginkan pemerintah). Perdebatan inilah yang kian menghambat pengesahan RUU BPJS. Namun bila ditelusuri lebih jauh, masih ada hal-hal lain yang agak ‘mengganggu’ seputar polemik RUU BPJS dan UU SJSN ini. UU SJSN yang diklaim oleh sebagian kalangan sebagai  kebijakan populis ternyata tidak sepenuhnya lepas dari masalah.

Sistem jaminan sosial dalam UU SJSN dilaksanakan dengan menggunakan model asuransi sosial dalam skala nasional. Dalam sistem asuransi, setiap peserta asuransi terkena kewajiban menyetor premi berkala yang akan dikembalikan dalam bentuk jaminan kesehatan maupun kebutuhan dasar lainnya. Begitupun dalam UU SJSN, seluruh rakyat Indonesia diwajibkan menyetor premi yang dipotong dari penghasilan masing-masing warga guna mendapatkan jaminan sosial.

Namun yang jadi problem, ketika kewajiban penyetoran premi dikenakan pada kaum miskin yang (menurut standar World Bank) berpenghasilan 2 US dollar per hari. Jumlah warga miskin Indonesia dengan standar tersebut berjumlah sekitar 100 juta warga. Dengan penghasilan seminim itu, bagaimana Negara dapat memaksa warga miskin menyetor premi sebagai ‘bayaran’ jaminan sosial yang akan mereka dapatkan? Bukankah memang jaminan sosial merupakan kewajiban Negara dalam sebuah Negara yang mengklaim diri berdasarkan Pancasila?

Belum lagi berbagai masalah yang menjerat kaum tani gurem, buruh tani, pekerja kontrak, nelayan dan kelas tertindas lainnya yang belum tuntas kini, sangatlah tidak etis bila Negara masih membebankan pemotongan penghasilan demi mendapatkan jaminan sosial yang sejatinya merupakan hak dasar warga Negara.

Paradigma Neo-Liberal          

            Masalah lain yang juga mengganggu adalah kriteria penduduk miskin versi Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan digunakan dalam UU SJSN ini sangat manipulatif. Bukan rahasia lagi BPS sering memainkan (meminjam istilah fungsionaris Gerindra Fadli Zon) “akrobat angka-angka” dalam kategorisasi penduduk miskin negeri ini. Guna memenangkan pencitraan politik, rezim berkuasa sering memanipulir realitas yang ada, hingga tepat sekali ketika para tokoh lintas agama menamai rezim ini sebagai ‘pembohong’.

Meskipun tidak lepas dari masalah, namun banyak pihak (termasuk sebagian kaum buruh) yang memandang UU SJSN dan RUU BPJS dapat menjadi semacam ‘pelampung’ bagi kaum miskin ditengah terjangan arus pasar bebas. Yang mengherankan, rezim SBY-Boediono terkesan tidak serius membahas RUU BPJS yang merupakan regulasi pelaksana UU SJSN. Padahal, seperti yang telah dibahas sebelumnya, UU SJSN dan RUU BPJS bukanlah solusi yang tepat sepenuhnya bagi pemecahan krisis kesejahteraan kini.

            Ibaratnya, UU SJSN hanya memberikan “obat penenang” sementara bagi penyakit yang diderita kaum miskin Indonesia, bukan obat yang akan menyembuhkan secara total. Tetapi Negara, dalam hal ini pemerintahan SBY-Boediono yang berperan sebagai dokter tak juga rela memberikan obat yang sejatinya hanya penghiburan bagi rakyat miskin. Memberikan penghiburan saja tidak rela, apalagi memberikan pemulihan total yang membutuhkan biaya lebih besar.

Demikianlah paradigma Neo-Liberal yang dijadikan “pedoman hidup” pemerintahan SBY-Boediono. Dalam paradigma Neo-liberal, menjamin kehidupan kaum miskin secara layak hanyalah pemborosan uang Negara. Lebih baik dana yang tersimpan di kas Negara, khususnya yang ada di BUMN-BUMN digunakan untuk mengisi pundi-pundi oligarki politik rezim Neo-liberal. Sehingga rezim ini dapat secara prima melayani “tuan-tuan” imperialisnya, kini dan seterusnya. Lalu, untuk apa berharap lagi pada pemerintahan dan sistem ini?

Hiski  Darmayana

Tulisan ini untuk rubrik Opini Berdikari Online*)

Penulis adalah Kader GMNI Cabang Sumedang**)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Januari 1, 2014 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters