gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto*)

Hiski  Darmayana**)

Orang biasa layak mendapat kehormatan yang lebih daripada seorang bajingan yang mengenakan mahkota” (Thomas Paine)

Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari Pahlawan oleh bangsa Indonesia. Pada tanggal itu pula ada penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi tokoh yang berjasa bagi bangsa dan Negara. Hal tersebut menjadi semacam konvensi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun pada tahun ini peringatan hari Pahlawan diramaikan oleh kontroversi penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Soeharto, Presiden kedua Indonesia. Dimana letak kontroversi tersebut? Apa saja kriteria untuk dapat menyandang gelar pahlawan nasional?

Antara Pahlawan dan Tiran

 

            Merujuk pada UU No.33/1964 mengenai penetapan gelar pahlawan nasional, maka ada tiga kriteria bagi seseorang untuk dapat menyandang gelar pahlawan, yakni warga Negara Indonesia(WNI), berjasa dalam membela bangsa dan Negara dan tidak pernah memiliki catatan buruk (cacat sejarah) semasa hidupnya. Lalu bagaimana dengan Soeharto?

Presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa selama 32 tahun tersebut memiliki sejumlah persoalan serius bila dikaitkan dengan gelar Pahlawan Nasional. Beberapa persoalan itu diantaranya adalah kejahatan ekonomi, kejahatan hak azasi manusia (HAM) serta kejahatan korupsi.

Ketika merebut kekuasaan dari Bung Karno melalui sebuah “kudeta merangkak” pada tahun 1966, setahun kemudian Jenderal Soeharto mengutus kedua orang kepercayaannya, Adam Malik dan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) IX ke Jenewa guna menghadiri konferensi investasi yang diadakan Time Life Corp serta dihadiri pula oleh korporat-korporat kelas dunia semacam Rockefeller dan Freeport Mcmoran[1]. Hasil dari konferensi itu adalah keharusan bagi Indonesia untuk membuat regulasi yang memudahkan korporasi internasional menanamkan modalnya dalam segala sektor di Indonesia. Maka lahirlah UU Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 yang hasilnya dapat kita rasakan hingga sekarang, seperti dikuasainya 80% industri minyak serta 90% industri gas negeri ini oleh korporasi asing.

Selain itu rezim Soeharto mewarisi utang yang sangat besar hingga mencapai Rp.80 Trliyun, namun 30% dari utang tersebut dikorup oleh Soeharto dan “ring 1” kekuasaannya[2]. Hal inilah yang menjadi contoh kejahatan ekonomi rezim Soeharto terhadap bangsa ini.

Disamping kejahatan ekonomi, pemerintahan Soeharto juga tercatat sebagai rezim diktator yang mengorbankan ribuan hingga jutaaan nyawa rakyat. Berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebagai “buah karya” aparatur represif rezim Soeharto diantaranya pembantaian jutaan orang kiri/Soekarnois tahun 1965-1968, invasi Timor-timur tahun 1975, pembantaian komintas Muslim di Tanjung Priok dan Lampung pada tahun 1980-an, Operasi militer Papua dan Aceh di akhir 1980-an, tragedi 27 Juli 1996 serta penculikan aktivis pro-demokrasi di awal 1998. Begitu dahsyatnya kekejaman rezim Soeharto, sehingga seorang sejarawan senior Indonesia, Ong Hok Ham pernah berujar bahwa korban keganasan rezim Soeharto selama 32 tahun lebih banyak jika dibandingkan dengan kekejaman kolonial Belanda selama 350 tahun menjajah Indonesia.

Kejahatan korupsi yang dilakukan rezim Soeharto juga sangat serius, hingga lembaga anti korupsi Transparancy International memposisikan Soeharto sebagai pemimpin Negara paling korup didunia dengan “prestasi korupsi” sebesar 15 hingga 35 miliar dollar AS[3]. Dan yang lebih mengenaskan adalah belum ada upaya hukum yang serius untuk mengejar harta Negara yang dikorup rezim Soeharto tersebut, kendati sudah empat kali berganti Presiden pasca runtuhnya rezim Soeharto 12 tahun lalu.

Dengan demikian, layakkah Soeharto diangkat sebagai pahlawan nasional sementara berbagai kejahatan yang terjadi selama masa pemerintahannya belum satupun yang diselesaikan secara hukum ? Bahkan khusus untuk kejahatan ekonomi, sampai detik ini pun pemerintahan yang berkuasa masih mempraktikkan sistem ekonomi yang mengabdi pada modal asing.

Penyelesaian Hukum, Suatu Solusi

 

Harus diakui, selama 32 tahun memerintah ada juga beberapa hal yang dapat dianggap sebagai suatu prestasi pemerintahan Soeharto, seperti Swasembada Pangan dan Keluarga Berencana. Namun hal tersebut sama sekali tak bisa menghapus berbagai kejahatan yang dilakukan Soeharto. Apalagi kemudian menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional secara terburu-buru kepada Soeharto.

Bila merujuk pada salah satu kriteria pahlawan nasional dalam UU No.33/1964, yakni tidak pernah memiliki catatan tercela selama hidupnya, maka Soeharto bukan hanya memiliki catatan tercela, namun juga kejahatan yang dampaknya masih terasa hingga kini. Seperti dominasi asing atas sumber daya Indonesia, penyakit korupsi yang menghinggapi birokrasi dan bisnis negeri ini serta kesengsaraan korban pelanggaran HAM yang belum juga mendapat keadilan dari Negara.

Dengan mempertimbangkan hal-hal itu, maka sudah sepatutnya pemerintahan SBY-Boediono menyelesaikan terlebih dahulu segala problem hukum yang menyangkut kejahatan HAM dan korupsi rezim Soeharto. Dan yang terpenting adalah merubah haluan ekonomi warisan Soeharto yang berwatak neo-kolonial dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang berdikari. Setelah berbagai problem tersebut selesai, barulah kita berdebat mengenai layak tidaknya Soeharto menjadi pahlawan nasional.

Merdeka !!!

Disampaikan dalam diskusi yang menjadi bagian dari acara Musyawarah Anggota Komisariat   FISIP GMNI Cabang Sumedang *)

Kader komisariat FISIP (Komfi) GMNI Cabang Sumedang **)

[1] Diungkapkan secara gamblang dalam film The New Ruler of the World  karya John Pilger.

[2] Laporan Bank Dunia pada tahun 1998.

[3] Posisi Soeharto sebagai kepala Negara paling korup dikokohkan kembali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) yang pada tahun 2007 mengeluarkan laporan Global Stolen Asset Recovery Initiative. Dalam laporan tersebut, Soeharto menduduki peringkat pertama mantan pemimpin Negara terkorup di dunia dengan hasil korupsi senilai 35 miliar dollar AS.

One comment on “Kontroversi Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto*)

  1. anton
    November 14, 2016

    Gelar Pahlawan bagi Soeharto nanti saja (lebih dari 200 tahun lagi) menunggu orang-orang yang membencinya sudah pada mati semua

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Desember 14, 2013 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters