gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Falsafah Demokrasi Dalam Kebudayaan Bugis*)

Oleh : Hiski Darmayana**)

Beberapa hari yang lalu, penulis telah mengulas topik tentang sistem demokrasi dalam kebudayaan Batak Toba di rubrik Sisi Lain situs Berdikari Online. Tak lama kemudian, penulis kembali menemukan fakta menarik pada salah satu kebudayaan suku yang ada di Indonesia, tepatnya suku Bugis di Sulawesi Selatan. Fakta menarik tersebut masih berkaitan dengan kesesuaian demokrasi dengan kebudayaan suku di negeri ini, diantaranya: suku Bugis.

Dalam kebudayaan Bugis kuno atau dapat disebut juga masa pra-Islam dan kolonial, ada suatu karya sastra yang berisi filosofi atau ajaran mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk sistem politik dan kemasyarakatan. Karya sastra tersebut bernama Lontarak Bugis. Pada naskah Lontarak itulah banyak ditemukan hal-hal yang sebangun dengan nilai-nilai demokrasi dan hak azasi manusia (HAM) sebagaimana kita kenal sekarang. Lontarak Bugis ini juga menjadi sumber referensi dan refleksi bagi para pemegang otoritas kekuasaan di era Bugis purba.

Rakyat Berdaulat

Dalam naskah Lontarak terdapat kata “amaradekangeng” yang berasal dari kata dasar “maradeka” yang berarti merdeka atau bebas. Istilah ini mencerminkan telah diakuinya azas-azas hak azasi warga yang hidup dibawah naungan kerajaan-kerajaan di area kebudayaan Bugis masa lampau, seperti Bone dan Nepo. Definisi dari ”amaradekangeng” seperti dijelaskan dalam Lontarak sebagai berikut :

Niaa riasennge maradeka, tellumi pannessai: Seuani, tenrilawai ri olona. Maduanna, tenriangkai’ riada-adanna. Matellunna, tenri atteanngi lao ma-niang, lao manorang, lao orai, lao alau, lao ri ase, lao ri awa.

(Yang disebut merdeka hanya tiga hal yang menentukannya: pertama, tidak dihalangi kehendaknya, kedua, tidak dilarang mengeluarkan pendapat, ketiga tidak dilarang ke Selatan, ke Utara, Ke Barat, ke Timur, ke atas dan ke bawah.)

Pengertian dari amaradekangeng tersebut secara eksplisit menjelaskan adanya tiga macam kebebasan dalam diri manusia Bugis, yakni kebebasan berkehendak, kebebasan berpendapat dan kebebasan bepergian atau berpindah tempat. Naskah Lontarak yang memuat definisi ini telah menjadi falsafah kehidupan orang Bugis sejak abad 15 dan 16. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan Bugis telah mengenal dan menggunakan azas-azas HAM sebelum dunia Barat menjadikannya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, yang ditandai dengan pergolakan Revolusi Kemerdekaan Amerika 1776 dan Revolusi Perancis 1789.

Selain telah memuat azas-azas HAM, naskah Lontarak juga sudah menganjurkan sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat sebagai model ideal dari sistem pemerintahan suatu kerajaan di daerah Bugis. Pengakuan akan kedaulatan rakyat itu merupakan buah pikir dari serang penasehat raja Bone (kajao) yang bernama La Mellong atau Kajao Laliddong. Gagasan beliau seperti yang tertuang dalam Lontarak Bugis ialah seperti yang termaktub dalam kalimat berikut :

Rusa taro arung, tenrusa taro ade, Rusa taro ade, tenrusa taro anang, Rusa taro anang, tenrusa taro tomaega.

Arti dari kalimat tersebut adalah :

Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat, Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan kaum , Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat banyak.

Konsepsi mengenai tata aturan hukum dalam sistem pemerintahan di tanah Bugis itu memperlihatkan bila keputusan raja masihlah dibatasi oleh aturan adat. Sedangkan aturan adat berada dibawah kehendak rakyat atau orang banyak. Hal ini kongruen dengan nilai-nilai demokrasi yang memiliki pengertian (secara sederhana) sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan menurut kehendak rakyat. Setidaknya seperti itulah definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke 16.

Ajaran Kajao Laliddong dalam Lontarak ini juga serupa dengan teori yang dicetuskan seorang pemikir Perancis abad 18, Jean Rousseau mengenai volonte generale (kehendak umum ) dan volonte de tous (kehendak khusus). Teori tersebut menyatakan bilamana dalam suatu masa pemerintahan terjadi pertentangan antara kehendak penguasa (volonte de tous) dengan kehendak rakyat (volonte generale), maka kehendak rakyatlah yang harus dimenangkan (Makkulau,2009). Apakah Jean Rousseau pernah belajar mengenai demokrasi di tanah Bugis kepada Kajao Laliddong atau tidak, entahlah? Pertanyaan ini mungkin bersifat imajinatif, namun relevan diajukan mengingat ada kemiripan antara konsepsi beliau dengan ajaran Kajao Laliddong.

Pemerintahan Bugis purba juga telah mengenal adanya pembatasan kekuasaan raja dengan undang-undang atau biasa disebut Getteng Bicara. Dalam Getteng Bicara terdapat panduan bagi raja untuk bertindak sesuai undang-undang, bukannya sekehendak hatinya seperti layaknya raja pada pemerintahan absolut. Getteng Bicara secara tegas menyatakan bila seorang raja haruslah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Hal itu dinyatakan melalui kalimat berikut:

“Takaranku kupakai menakar, timbanganku kupakai menimbang, yang rendah saya tempatkan di bawah, yang tengah saya tempatkan di tengah, yang tinggi saya tempatkan di atas.”

Ketetapan dalam getteng bicara itulah yang kini banyak didefinisikan orang sebagai ‘keadilan’. Dengan berdasarkan Getteng Bicara dan naskah Lontarak, raja bukanlah penguasa absolut suatu kerajaan, melainkan pemegang mandat rakyat dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan pertimbangan Dewan Adat dan kehendak rakyat.

Hak Rakyat dalam Kebudayaan Bugis

Yang lebih menarik lagi, selain mengenal azas-azas HAM dan demokrasi kebudayaan Bugis juga telah mengakui adanya hak rakyat untuk memprotes kebijakan raja (Mattulada, 1985). Dalam sistem norma Pangngadereng dijelaskan mengenai lima bentuk protes yang dapat dilakukan rakyat, yaitu :

a.) Mannganro ri ade (mengajukan petisi atau memohon audiensi dengan raja mengenai kebijakan raja atau situasi negeri yang dianggap mengganggu rakyat);

b.) Mapputane’,(menyampaikan keberatan atau protes terhadap perintah raja yang memberatkan rakyat dengan menghadap raja.secara langsung);

c.) Mallimpo-ade’ (protes yang dilancarkan rakyat pada raja dengan cara. mendatangi langsung raja atau pejabat lain yang berwenang dan menolak pergi hingga tuntutan mereka didengar dan dipenuhi raja, pasca gagalnya usaha melalui Mapputane);

d.) Mabbarata (protes rakyat yang sifatnya lebih keras dengan cara berkumpul di balai pertemuan dan mengancam pihak raja atau pemerintahan dengan aksi frontal); serta

e.) Mallekke’ dapureng (protes rakyat dengan cara berpindah ke negeri lain setelah empat macam metode protes yang mereka jalankan tidak mampu meluluhkan pendirian raja).

Penulis merasa terkejut dengan adanya lima bentuk protes rakyat seperti yang dijelaskan dalam sistem adat Bugis pada abad ke 15 tersebut. Bayangkan, ketiika disaat bersamaan kerajaan-kerajaan di Eropa masih belum menjamin hak-hak rakyat yang mendasar dan normatif sekalipun, kebudayaan Bugis telah memberikan ruang bagi rakyat untuk melancarkan aksi protes sebagaimana yang dilakukan para aktivis peregerakan dan pro-demokrasi di seluruh dunia kini.

Bahkan, pangngadereng juga sudah menjamin hak rakyat untuk mencari suaka ke negeri lain apabila tuntutannya tidak didengar oleh raja. Jauh sebelum berbagai regulasi dalam hukum internasional mengakui hak mencari suaka, kebudayaan Bugis telah lebih dulu menjaminnya.

Semoga tulisan ini makin menyadarkan kita bahwasanya kita tidak perlu diajarkan tentang demokrasi dan HAM oleh pihak asing, terutama Barat, yang mengklaim diri sebagai kampiun demokrasi. Sebab kita telah lebih dahulu mengenal HAM dan demokrasi sebelum mereka mengenalnya. Kebudayaan asli nusantara telah ’akrab’ dengan nilai dan falsafah demokrasi sebelum Barat kencang ‘berdakwah’ mengenai demokrasi serta merasa perlu menghakimi bangsa-bangsa yang mereka anggap tidak demokratis dengan berbagai macam cara, termasuk melalui agresi militer yang mengorbankan ribuan nyawa rakyat.

Tulisan ini dimuat dalam rubrik Sisi Lain Berdikari Online*)

**) Penulis adalah kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan alumnus jurusan Antropologi Universitas Padjajaran (Unpad).

Information

This entry was posted on Desember 13, 2013 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters