gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Gempuran Penolakan UU PMA

liustrasi kontrak kerja

Ilustrasi kontrak kerjasama penanaman modal asing

Penanaman modal asing mulai terdengar nyaring ketika awal pemerintahan Soeharto pada 1967. UU yang pertama kali dikeluarkan ialah UU No.1 Penanaman Modal Asing Tahun 1967 (UU PMA 1967). UU PMA ini kemudian membawa angin segar kepada pemilik modal untuk mengeksploitasi dan mengekstraksi sumberdaya alam Indonesia. Akses modal besar berkucur hingga menguasai seluruh hajat hidup orang banyak. Tentu aksesbilitas ini didukung oleh pemegang kekuasaan tak ialah Presiden Soeharto.

Kebijakan ini tentu sangat bertentangan dengan dasar pemikiran Soekarno, Presiden pertama Indonesia sebelum Presiden Soeharto. Soekarno tak henti-hentinya meneriakan perlawanan terhadap penindasan antar manusia terhadap manusia. Lewat pidato politiknya maupun kebijakannya menggambarkan suatu bentuk perlawanan dinamis terhadap imperealisme barat. Pembatasan akses swasta terhadap pengelolaan sumberdaya alam Indonesia begitu kental setelah digulirkannya UU Landreform, UU Peraturan Dasar Mengenai Agraria No.5 Tahun 1960 , UU Pokok Bagi Hasil, dan kebijakan lainnya. Ini membuktikan bahwa paradigma pembangunan ekonomi Indonesia antar kedua Presiden sangatlah berbeda. Kontradiksi antara kedua presiden ialah dalam perspektif modal. Modal adalah sumber utama untuk mendukung terjadinya perputaran roda produksi. Kejelian dan komunikasi politik Soerkarno terlihat dari berbagai kesepakatan antar negara seperti dengan Rusia maupun AS. Bantuan modal ketika masa Soekarno dengan kas negara yang pas-pasan tidak menyurutkan semangat pembangunan ekonomi yang saat itu bertentangan dengan ekonomi liberal barat. Dengan adanya kebijakan yang dapat mengatur modal asing masuk sehingga kesepakatan Indonesia bukan bersifat menghisap dan mengeksploitasi. Berbeda dalam perspektif Presiden Soeharto, modal untuk pembangunan nasional berasal dari hutang luar negeri yang dijalin dalam kesepakatan yang menghisap dan mengeksploitasi. Prasyarat utama dalam peminjaman dana tersebut dengan meliberalisasi sumberdaya Indonesia. Fenomena yang kemudian muncul perusahaan asing menjamur dibelahan bumi Indonesia bukan barang langka lagi dimasa pemerintahan Presiden Soeharto.

Indonesia kini ditengah badai setelah peristiwa Mei 1998 berhasil menjatuhkan Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Setelah 32 tahun berkuasa hingga akhirnya dijatuhkan oleh resesi ekonomi dan harga bahan pokok melonjak naik tinggi. Tentu sejarah kelam ini masih membumi hingga saat ini. Efek 32 tahun Soeharto berdampak pada kehancuran ekonomi Indonesia dengan meninggalkan hutang luar negeri yang sangat fantastis. Selama satu generasi juga menimbulkan dampak luar biasa dalam kesadaran politik rakyat Indonesia. Jargon politik di masa Soeharto “Politic No, Economy Yes” masih membekas di ingatan rakyat Indonesia tak lepas itu terjadi di kalangan mahasiswa.

UU Penanaman Modal Asing masih nyata setelah habisnya era Soeharto. Revisi UU Penanaman Modal Asing, malah makin dahsyat dampaknya. Swastanisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 49 persen tidak hanya berdampak pada tingkat persaingan produk nasional versus produk luar. Peraturan pemerintah yang hanya berorientasikan modal besar hanya menguntungkan pengusaha besar, terlebih lagi penghapusan pajak bagi pengusaha. Daya juang pemerintah untuk berdaulat dalam bidang ekonomi merupakan hal yang mustahil ketika penjualan negara lewat konstitusi semakin marak terjadi.

Kenaikan harga bahan pokok masih sering terjadi, dan pengangguran masih menjadi hantu bagi pemuda Indonesia tentu ini berdampak pada ketahanan masyarakatnya menghadapi krisis ekonomi. Tak ayal ini mengundang berbagai gagasan serta pemikiran yang banyak merujuk perspektif pembangunan ekonomi negara. Investasi serta pajak yang menjadi stimulus pembangunan negara ternyata tak mampu menghindarkan dari kemiskinan. Investasi yang menguasai sumberdaya alam Indonesia sangatlah multikompleks, bahkan menguasai sumberdaya manusia-nya. Sebuah ironi ketika pemegang kebijakan pun lari dari konstitusi seperti yang terkandung dalam UUD pasal 33 ayat 3 dan pasal.

Nilai Tawar Pemerintah Rendah

Pemerintah yang berfungsi sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk rakyatnya ternyata memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik modal lewat investasinya. Lewat kucuran dana besar investasi asing hanya mampu merampas hak rakyat Indonesia untuk menguasai sumberdaya alam. Mengutip yang dikatakan oleh Ichsanudin Noersy, pengamat ekonomi, pada acara di TVRI, ia menyatakan bahwa sektor UMKM lebih banyak menyedot sumberdaya manusia dibanding oleh investasi modal asing. Tingkat pertumbuhan UMKM ditahun 2012 menyedot 97% sumberdaya manusia. Artinya, tugas negara yang harusnya menciptakan lapangan pekerjaan dilimpahkan ke sektor UMKM yang sangat minim insentif dan proteksi pemerintah lewat kebijakan politiknya.

Lewat program nasional Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) membuka kran investasi asing untuk mengelola sumberdaya alam Indonesia beserta rakyat Indonesia. Terlebih lagi, kesepakatan antar negara maupun regional dan internasional yang tidak berpihak pada posisi tawar Indonesia. Seperti kesepakatan negara APEC, ACFTA, OPEC dan lain sebagainya meliberalisasi sumberdaya Indonesia serta menjadikan Indonesia pasar dagang potensial. Ketakutan pemerintah tatkala investasi macet dan inflasi ekonomi disebabkan oleh spekulan bisnis yang memanfaatkan keuntungan posisi tawar tersebut. Berangkat dari krisis ekonomi berkepanjangan karena roda produksi ekonomi yang dikendalikan penuh oleh korporasi dengan modal besar.

Sudah saatnya, pemerintah mengambil langkah tegas untuk segera menyikapi permasalahan ekonomi Indonesia. Langkah yang harus diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini ialah merumuskan kebijakan ekonomi lain sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama. Memberikan insentif bagi roda produksi UMKM, dan memberikan proteksi bagi keberlanjutan UMKM adalah langkah awal untuk menjaga stabilitas ekonomi negara. Langkah selanjutnya yang harus diambil ialah segera merenegosiasi ulang perjanjian dagang dengan cara meningkatkan pajak masuk barang impor untuk memberikan keadilan kepada produk UMKM. Saat ini diperlukan ketegasan Presiden SBY untuk memberikan keadilan pada rakyatnya. Dengan ini kita bisa membuktikan kemana arah keberpihakan Presiden untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Sumedang

Mahasiswa Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Padjadjaran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 29, 2013 by in Suara Umum.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters