gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Menjaga “Merah-Putih” di Perbatasan

Setiap 10 November selalu kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Revolusi fisik yang tak hentinya dari tahun 1945-1966 menaungi jejak langkah pemerintahan republik Indonesia. Hingga peristiwa monumental tanggal 10 November 1945, dimana tentara sekutu menyerang kembali Indonesia, salah satunya di Surabaya. Surabaya menjadi kota pertempuran di komandoi oleh Bung Tomo, dan menewaskan Jenderal A.W.S Mallaby. Semangat patriotik demi menjaga merah-putih tetap berkibar harus mengorbankan ribuan jiwa. Bukan sekedar bendera sebagai identitas negara, tapi lebih dari itu, merah-putih melambangkan semangat perlawanan terhadap penjajahan kolonialis. Seperti diungkapkan dalam lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya membakar jiwa serta raga untuk bersatu dan merdeka. Merdeka adalah harga mati, merdeka dari penghisapan manusia terhadap manusia, dan merdeka dari sistem kolonialisme dan neo-kapitalisme.

Momentum hari pahlawan kini kian pudar seiring dengan penjajahan gaya baru, yakni globalisasi pasar. Privatisasi ekonomi, hegemoni politik dan literasi budaya “impor” kian marak di bumi pertiwi. Rakyat selalu menjadi korban dari setiap kebijakan yang dibangun untuk kepentingan elite politik dan pengusaha. Trend pertumbuhan ekonomi yang gemborkan oleh Presiden SBY ternyata mengaburkan realitas yang terjadi. Pertumbuhan selalu kita amini sebagai cara ampuh menerobos masalah kemiskinan. Investasi, penghapusan pajak, dan kebijakan politik adalah tolak ukur menimbang sebuah parameter pertumbuhan. Menyorot interest politic pemerintah kepada pemodal besar bukan kepada rakyat miskin.

Semangat patriotik tidak di insyafi oleh segelitir elite dalam membuat keputusan. Menyorot kepada masyarakat pesisir dalam menjaga petahanan dan keamanan di daerah perbatasan. Masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup kepada laut sebagai sumber utama penghidupan kini harus berhadapan vis a vis kapal asing. Ditengah krisis ekonomi yang sulit, masyarakat pesisir harus mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk terus membela kedaulatan NKRI. Dalam posisi seperti inilah, seharusnya pemerintah belajar kepada masyarakat nelayan yang terus bersedian membela tanah-air.

Koordinasi Dengan Institusi Pemerintah

Memberikan kesempatan keterlibatan rakyat dalam masalah pertahanan dan keamanan adalah hal yang mutlak. Seperti dimuat dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1, yaitu Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan diperkuat dalam UU tahun 2002 pasal 9, dimana rakyat pun berhak menjaga kedaulatan republik Indonesia termasuk masyarakat pesisir. Perlunya menjaga kedaulatan adalah tugas dan kewajiban bersama, diantaranya civil society, military, dan decision maker. Koordinasi yang lemah antara masyarakat pesisir dengan institusi pemerintah merugikan negara triliunan rupiah akibat adanya perdagangan gelap, serta illegal fishing.

Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pihak terkait seperti TNI-AL dan beberapa departemen untuk segera kembali memperhatikan kesatuan republik ini. Adalah yang penting ketika, wilayah geopolitik Indonesia berulang kali diserang bukan tentara asing tapi oleh nelayan besar. Tugas besar menanti seperti mencari solusi bersama merupaka agenda penting yang harus segera dibahas. Pertama, memberikan pelayanan berupa bantuan sarana dan pra-sarana dalam kegiatan penangkapan ikan. Masyarakat nelayan kini hanya mampu mempunyai jarak tempuh 10 mil dari pesisir membuat jarak pengawasan tak mampu mendeteksi kapal ilegal. Pemberian bantuan ini pun memperkuat posisi nelayan tangkap dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Nelayan menjadi mampu bekerja di area tangkap dalam jumlah besar. Kedua, Nelayan dibantu dengan beberapa kementrian nasional menghadapai kerusakan lingkungan. Lingkungan adalah hal pokok dalam menjaga keberlanjutan produksi dari masyarakat nelayan. Tugas utamanya ialah menjaga keberlangsungan stok potensi lestari ikan di laut dan keterlibatan masyarakat pesisir dalam mengelola laut. Ketiga, Proteksi serta pengawasan oleh TNI-AL dan kepolisian kepada masyarakat pesisir yang melaut. Militer dan polisi adalah menjaga dan mengayomi masyarakat, untuk itu perlu adanya keharmonisan antara kedua institusi tersebut terhadap rakyat. Ditengah situasi yang tidak menguntungkan kepada masyrakat pesisir, harusnya TNI-AL serta kepolisian mengambil langkah cepat dan tegas terhadap masalah masyarakat pesisir.

Menjaga kedaulatan NKRI dan merefleksikan semangat patriotik “Hari Pahlawan” adalah hal patut kita renungkan bersama. Ditengah situasi regional, nasional maupun internasional yang kian pelik tidak membuat kita putus asa. Harapan akan mengembalikan kejayaan maritim serta mensejahterakan rakyat adalah tujuan kita bersama. Tentu dari situasi ini, kesatuan antara rakyat dengan pemerintah hal pokok yang menjadi tanggung jawab kita bersama.

Trianda Surbakti

Mahasiswa Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Universitas Padjadjaran

Aktivis GMNI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 19, 2013 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters