gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Membangun Gerakan Sosial-Politik Masyarakat Adat

Gerakan sosial-politik sangat berkaitan terhadap masalah hak kepemilikan sumberdaya alam sebagai resources. Setiap resources yang terdapat di alam mampu dikelola dan di manfaatkan oleh masyarakat menjadi sebuah barang/jasa yang mempunyai nilai guna dan nilai tukar. Inilah yang kemudian memunculkan sebuah kebiasaan maupun tradisi dalam mengatur pemanfaatan alam agar tidak rusak maupun hancur oleh adanya intervensi manusia yang berlebihan. Seperti kita ketahui, banyak sekali keragaman adat serta tradisi yang terdapat di tanah air ini, seperti panglima laot, sasi, gentrungan, dan lain sebagainya. Keanekaragaman budaya yang masih tersisa itu kini mulai tersingkirkan oleh adanya pemanfaatan resources untuk kepentingan bisnis dan ekonomi yang destruktif. Masyarakat adat harus mampu bersaingan dengan pengusaha maupun pemilik modal yang “sama-sama” mengolah rosources tapi berbanding terbalik dengan kepemelikan alat produksi yang dimiliki masyarakat adat dengan pengusaha. Persaingan yang berkelanjutan ini pun akhirnya tak ayal membuat masyarakat adat tergusur dari wilayah atau teritori mereka, dan kemudian muncul adanya buruh baru.

Paradigma pembangunan sepertinya tidak berpihak kepada masyarakat adat, dimana hak adat di gusur dan lapangan pekerjaan yang minim dari negara menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi yang berkepanjangan dan luas. Akhirnya memunculkan pertanyaan, bagaimana konsep pembanguan ala pemerintah? Sejauh mana interest politik pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya? Lalu, bagaimana kondisi sosial-politik masyarakat adat tersebut?

Mari kita sama-sama menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Pertama, mengutip Tjokrowinoto, dalam konsep pembangunan terdiri dari lima paradigma yang mendasari konsep pembangunan, yaitu: paradigma growth, yang menekankan pada trickle down effect dan teori pertumbuhan Rostowian; paradigma welfare state, yang menekankan pada redistribution with growth/basic need (Chenery); paradigma neo-economy yang menekankan pada ekonomi yang mementingkan rakyat kecil (Ul-Haq, Seer); paradigma structuralize, yang menekankan pada kondisi keterbelakangan yang disebabkan oleh struktur ekonomi (Frank, Dos Santos); dan paradigma humanizing, yang menekankan pada wawasan manusia (Goulet, Korten), (Tjokrowinoto, 1996).  Dalam strategi pembangunan berorientasi pada pertumbuhan (growth strategy); Strategi pembangunan berorientasi pada kesejahteraan (welfare strategy). Konsep yang sejatinya ideal tersebut beralih kepada konsep yang mana digunakan Pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Diperkuat dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, “Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat” ternyata tak terejawantahkan secara komprensif. Dimana penguasaan resources banyak dimiliki oleh pemilik modal dan alat produksi yang memiliki kualitas tinggi dibanding masyarakat adat.

Kedua, interest politik pemerintah sejauh ini memihak kepada kelas pemodal besar. Manakala, terjadi konflik penguasaan resources, pihak yang selalu dirugikan adalah masyarakat adat, seperti di tahan, di bunuh, di siksa, dan dipenjarakan hak-hak mereka. Semua dilakukan agar iklim investasi tidak merosot. Seperti pada konsep pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, sepertinya kita harus sepakat pada paradigma growth, yang menekankan pada trickle down effect dan teori pertumbuhan Rostowian. Dimana kesejahteraan di ukur dari berapa jumlah pemasukan dan pengeluaran negara. Pemasukan negara input terbesar melalui sektor pajak inilah yang kemudian di distribusikan kepada masyarakat. Namun kita tidak melihat kepada ekonomi mikro, dimana rakyat kehilangan hak penguasaan resources dan sudah melanggar amanat konstitusi UUD 1945. Ini yang kemudian banyak kalangan akademis menilai bahwa kerusakan ekologi diakibatkan oleh adanya eksploitasi sumberdaya (resources) yang berlebihan atau biasa kita sebut dengan ekonomi kapitalisme.

Ketiga, mengenai kondisi sosial-politik masyarakat adat adalah masalah yang paling kompleks dan rumit. Ini membutuhkan pembahasan mendalam mengenai hal ini. Dimana Arif Satra membagi ini dalam berbagai pendekatan, seperti pendekatan aktor, pendekatan kritis, dan pendekatan hak kepemilikan (property right). Tetapi berdasarkan berbagai riset, Bryant dan Bailey (2001) terdapat lima pendekatan mengenai hal ini, pendekatan masalah lingkungan yang spesifik, pendekatan ekologi-politik, pendekatan masalah politik dengan masalah ekologis, pendekatan karakteristik sosial-ekonomi, dan pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk focus pada kepentingan, karakteristik, dan tindakan aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi. Berdasarkan pendekatan yang sudah terlebih dahulu diteliti maupun di analisis oleh para kalangan tersebut, bahwa kondisi sosial-politik nelayan adalah masalah yang paling sentral. Dimana kearifan lokal yang sudah terbangun sekian lama harus mampu bertahan ditengah arus kapitalisme global. Banyak juga diantaranya tak mampu lagi bertahan sehingga banyak kebudayaan demi menjaga  resources dan digantikan oleh klas masyarakat baru. Kapitalisme global mampu merobak struktur sosial-politik suatu masyarakat, diperkuat oleh pernyataan Karl Marx bahwa “kapitalisme mengikis sistem sosial masyarakat”.

Masyarakat adat harus terus diberdayakan dan melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945. Masyarakat adat adalah sebuah manifestasi budaya yang turun-temurun di lestarikan untuk menjaga kelestarian alam. Selain itu juga, jika mengacu kepada kesejahteraan bukan diukur dari jumlah pengeluaran dan pemasukan suatu negara/masyarakat, namun lebih kepada pemuasan kebutuhan dari suatu masyarakat. Dimana ini sudah tertuang dalam kebijakan Reforma Agraria di era pemerintahan Presiden Soekarno. Digulirkannya UU No.5 Tahun 1960, UU PBH No.2 1960, dan Perpu 56 Tahun 1960 memperkuat posisi masyarakat adat dalam memanfaatkan resources di tanah air ini bukan malah menyerahkannya kepada pemilik modal klas borjuis.

Ini adalah sebuah fenomena menarik di bumi nusantara Indonesia, dimana masyarakat adat tergusur dari tanahnya sendiri. Negara tidak lagi berpihak kepada klas masyarakat adat, dalam perjalanan negara setelah Orde Baru dinilai gagal mensejahterakan rakyatnya. Hingga pada era reformasi saat ini, dan liberalisasi sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak mampu menggusur hak masyarakat adat dalam mengelola resources.

 

Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda DPC GMNI Sumedang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Oktober 8, 2013 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters