gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Menyoal Revisi UU Pesisir

Menurut informasi dari media cetak kompas, Revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dikhawatirkan akan membuka privatisasi aset negara berupa pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini akan mengakibatkan semakin tergusurnya hak masyarakat adat serta lokal yang mempunyai mata pencaharian terhadap sumberdaya laut. Sependapat dengan yang dikemukakan oleh Kepala Riset Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Perikanan serta Sekretaris Jendral KIARA hal ini akan membuka usaha skala besar bagi pemilik modal mengeksploitasi sumberdaya laut Indonesia. UU No. 27 Tahun 2007 ini pun sangat kontra-produktif dengan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir. Hal ini juga bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan amanat konstitusi Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, sebagaimana dijelaskan bahwa aset negara yang mengusasi hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Saat ini banyak sekali aset negara berupa pesisir dan kekayaan laut Indonesia dinikmati oleh segelintir golongan klas elite dan pengusaha. Masyarakat lokal dan adat semakin termarjinalkan akan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak peka terhadap kemashalatan hidup rakyat banyak. Masyarakat lokal dan adat ini pun tidak mempunyai nilai tawar terhadap pembukaan liberalisasi ekonomi lewat kebijakan UU No.27 Tahun 2007. Dampak inipun bukan hanya terdapat dalam kebijakan UU No.27 Tahun 2007, bahkan dari beberapa kebijakan Nasional maupun Daerah semakin membuka liberalisasi ekonomi yang berdampak luas bagi penguasaan alat produksi yang dimiliki oleh pengusaha dan elit birokrat.

Dalam revisi UU No.27 Tahun 2007 terkandung bagian-bagian kontrak politik dalam penguasaan aset negara bagi pengusaha maupun korporasi. Alhasil, aset negara ini pun hanya dinikmati oleh para pengusaha, dimana masyarakat akan dijajah secara ekonomi dan menjadi bruuh murah bagi para korporat. Tak ayal ini akan membuka privatisasi oleh pemerintah bagi pihak swasta. Privatisasi menurut B.N Marbun S.H, ialah Kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pihak swasta dalam melakukan swastanisasi, baik berupa pemberian kemudahan kepada pihak swasta maupun usaha pengalihan perusahaan-perusahaan negara kepada pihak swasta. Privatisasi adalah ungkapan yang tepat membaca situasi dari revisi UU No. 27 Tahun 2007, dimana pemerintah membuka kran untuk swasta dalam hal ini ialah pengusaha untuk menguasai aset negara. Baik pengusaha asing maupun nasional akan berlomba mengakumulasikan alat produksi demi kesejahteraan segelintir golongan. Ini menjadi preseden buruk ketika banyak lagi kebijakan-kebijakan yang digulirkan hanya untuk mendukung adanya kran liberalisasi ekonomi.

Revisi UU No.27 Tahun 2007 hanya akan mensejahterakan segelintir pihak tapi tidak kepada masyarakat adat maupun lokal yang sangat menggantungkan hidupnya kepada laut sebagai resources. Hal ini membuka kembali kesadaran berbangsa dan bernegara kita bahwa dasar negara kita dibangun untuk kesejahteraan bersama bukan golongan ataupun individu.

Salam juang!!!!

Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 17, 2013 by in Semua untuk Semua.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.453 pengikut lainnya

Visitors

free counters