gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Pasar Tradisional Vs Penguasa

Beberapa pekan lalu kita disibukkan dengan berita di media mengenai relokasi Pasar Tanah Abang. Seperti kita ketahui, pasar tanah abang lalu yang selama ini mengganggu arus lalu lintas ibukota. Dimana pasar tanah abang memakan setengah badan jalan, sehingga tak ayal terjadi kemacetan yang luar biasa. Lalu dengan tegas Pemerintahan Jokowi-Ahok merelokasi pasar tersebut ke Blok G yang lebih tertata dan tidak merugikan para pengguna jalan.

Sebelum masa Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, track record Jokowi yang mengesankan ketika mampu merevitalisasi pasar tradisional dan stop pembangunan mini market, dan mall di kota Solo. Konfrontasi Jokowi dengan Gubernur Jawa tengah silam mengundang tanda tanya besar, mengenai “Kepada siapa penguasa berpihak?”

Mengutip pernyataan dari Gubernur DKI Joko Widodo atau yang kerap disapa Jokowi, “Pasar tradisional merupakan ruang komunikasi antara petani, nelayan, dan usaha kecil menengah.” Saat ini angin segar berpihak kepada Jokowi yang mempunyai interest politic kepada masyarakat kelas menengah-bawah dibanding kelas elite. Jokowi dianggap sebagai simbol keberpihakan kepada masyarakat yang tertindas oleh sistem kapitalisme global.

Pasar modern yang selama ini di identikan dengan ruangan yang nyaman dan segar mampu mengelabui pikiran kita akan dampak besar dari monopoli pasar seperti ini. Alfamart, Griya, Giant, Carrefour, dan lain-lain menjamur di Indonesia dengan modal segudang dibanding dengan pasar tradisional dengan modal secukupnya. Monopoli pasar seperti ini mampu menggerus usaha kecil menengah-bawah seperti ini dan menghancurkan sendi ekonomi.

Skenario politik dan dampak yang akibat monopoli pasar seperti ini sangat mendominasi sampai sektor produksi. Pertama, pembumihangusan pasar tradisional dengan tujuan pembangunan pasar modern. Banyak kasus yang terjadi seperti di pasar Turi, Pasar Pondok Gede dan masih banyak lagi yang terjadi kebakaran berulangkali untuk membangun Mall diatas bangunan pasar tradisional tersebut. Kejadian ini membuat banyak penjual yang mengalami kerugian materi yang tidak sedikit jumlahnya, akibatnya mereka berhenti bekerja sebagai penjual dan menjadi buruh baru bagi pihak Mall.

Kedua, pembangunan mall menghancurkan produksi basis dimana petani dan nelayan tak lagi menjual hasil produksi mereka ke pasar tradisional. Beralih ke pasar modern, syarat produksi yang “djelimet” mengharuskan hasil produksi petani dan nelayan tak lagi menjual hasil produksi mereka ke pasar. Sehingga petani dan nelayan tak lagi bekerja dan menjadi buruh bagi bagi pengusaha besar. Tidak hanya itu, gempuran barang impor yang membuat petani dan nelayan harus bersaing dalam kompetisi global menjadikan hasil produksi petani dan nelayan tak laku dipasaran. Ikut andil dalam mensukseskan pembangunan pasar modern yang dipenuhi barang impor. Pertanyaanya yang kemudian muncul, “dimana barang hasil negeri sendiri?”

Ketiga, Keberpihakan pemerintah dalam mengelola negara perlu dipertanyaa. Sejumlah teori mengatakan bahwa kebijakan yang lahir dapat dilihat dari tiga aspek berikut: pertama, Teknokratik, kedua, Tekno-populis, dan ketiga Populis. Teknokratik merupakan kebijakan yang dilahirkan untuk masyarakat yang mempunyai modal kuat atau dapat dikatakan pengusaha besar, seperti industri. Tekno-populis, menseimbangkan antara padat modal dan padat karya. Artinya kebijakan yang dilahirkan untuk kepada semua golongan, tetapi seberapa jauh keberpihakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Populis, artinya kebijakan dilahirkan untuk mensejahterakan klas bawah atau marjinal. Dimana kebijakan populis ini untuk masyarakat yang tertindas. Berkaca kepada pembangunan pasar modern tersebut, keberpihakan pemerintah sebetulnya menuju kepada teknokratik. Dimana terdapat gelontoran dana besar-besaran untuk pembangunan serta modal usaha tentu tak dilupakan oleh kita gempuran barang impor sudah menghancurkan sendi ekonomi basis negara ini. Pemerintah tidak lagi peka terhadap masalah yang kini terjadi. Masyarakat klas menengah-bawah yang bangkrut dan menjadi buruh baru. Interest politic penguasa yang berpihak kepada pengusaha kaya membuat negara ini diambang kehancuran.

Nilai yang harus dibayar oleh bangsa ini akibat pembangunan mall serta keberpihakan penguasa kepada pemilik modal sangatlah mahal harganya. Rakyat semakin menderita akibat kehilangan pekerjaan yang sangat mendominasi klas menengah-bawah. Tertindas oleh adanya sistem yang tidak berpihak kepada rakyat miskin mulai dari segi ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan jaminan hidup layak. Memanusiakan manusia dan 7 Dosa sosial begitulah yang dikatakan oleh Mohammad Gandhi menjadi renungan hangat kita hari ini. Dimana penguasa tak lagi memanusiakan manusia dengan digulirkan kebijakan yang menindas manusia lainnya. Dan juga 7 Dosa sosial manusia yaitu 1. Kekayaan tanpa kerja, 2. Kenikmatan tanpa nurani, 3. Ilmu tanpa kemanusiaan, 4. Pengetahuan tanpa karakter, 5. Politik tanpa prinsip, 6. Bisnis tanpa moralitas, dan 7. Ibadah tanpa pengorbanan juga menjadi topik hangat ketika penguasa sudah melupakan ini.

Salam juang!!!

Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda

Kelompok Menulis Pena Padjadjaran

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Agustus 26, 2013 by in kelompok menulis.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters