gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Mengapa Koruptor Harus dihukum Mati?

  Image           

                Kira-kira apa yang terbersit di pikiran orang-orang yang sangat getol dalam memperjuangkan hukuman mati bagi koruptor? Secara sederhana kita akan sangat lancar dalam memberikan jawabannya. Alasan utama yang paling sering didengungkan adalah korupsi itu merupakan kategori tindak kriminal yang luar biasa (extraordinary crime). Korupsi ini sudah menyengsarakan banyak orang meski dengan caranya yang tidak serta merta bersentuhan dengan orangnya. Seakan-akan tidak ada yang merasa dirugikan, sebab kejahatannya tidak tampak nyata (latent crime). Berbeda dengan pencuri di rumah kita yang dampaknya langsung kita rasakan. Saat seorang pencuri tertangkap basah, kita akan sangat marah, dan dengan sigap ingin memberikan hukuman yang begitu berat. Entah itu bertujuan untuk membuatnya jera, atau sekedar melampiaskan kekesalan akan tingkahnya yang merugikan. Lantas, bagaimana dengan koruptor?

            Koruptor ada dimana-mana. Tidak jauh berbeda dengan keberadaan pencuri yang ada di hampir semua sudut bumi. Tapi, meski tindakan korupnya merugikan banyak kalangan, hal ini tidak serta merta menciptakan respon hukum maupun sosial yang sama layaknya berhadapan dengan seorang pencuri. Beberapa waktu belakangan, kita mendengar ada banyak mantan koruptor yang kemudian masih diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Misalnya saja dalam harian kompas, kita sempat disuguhkan pembahasan tentang beberapa mantan koruptor yang dipromosikan untuk memimpin dalam dinas-dinas di daerah. Aneh bin ajaib, perlakuan spesial lagi-lagi didapatkan oleh koruptor. Belakangan pelantikan bupati di suatu daerah dilaksanakan di dalam bingkai penjara. Tak pelak sudah diterima secara paripurna, kekuatan uang acap kali dapat membangun kembali martabat koruptor dalam suatu sistem sosial.

            Respon yang timpang antara pencuri dan koruptor perlu diperhatikan secara tajam, hingga tidak menyesatkan kita dalam menangani persoalan bangsa kita yang semakin mengakar. Lebih untung menjadi koruptor dibanding pencuri. Itu sangat tegas terlihat manakala memperhatikan argumen di atas. Bayangkan saja, seorang pencuri akan berpikir panjang saat akan mencuri. Tantangannya menjadi berkali-kali lipat dibanding melakukan korupsi. Pertama, seorang pencuri akan mewanti-wanti dan sangat sadar bahwa manakala tertangkap basah, disamping tidak mendapatkan hasil curian, si pencuri harus sudah siap menjadi bulan-bulanan massa. Yang akan dicuri mungkin tidak seberapa dibandingkan koruptor, tetapi betapa beratnya resiko yang akan dihadapi.

            Kedua, ada satu hal yang patut kita garis bawahi, bahwa manusia juga memiliki kerelaan untuk berkorban. Di saat sangat terpuruk kehidupannya, seorang manusia bisa rela mencuri dan mengabaikan resiko yang besar, demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal kita tahu, saat pencuri tertangkap basah, hasil curiannya sudah pasti dipaksa untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Alih-alih berkorban, pencuri hanya akan menggandakan hukumannya sendiri manakala ketahuan. Lalu, coba kita perhatikan bagaimana koruptor-koruptor di negeri kita. Tidak jarang diantara mereka dihukum satu tahun penjara, dan kelurganya dapat menikmati hasil korupsi dengan begitu nyamannya. Bahkan hasil korupsi masih bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindakan korupsi yang baru. Ibarat sinetron, adegan korupsi bersambung hingga episode yang tak kunjung terbaca kapan usainya.

            Sudah bising di telinga kita, bahwa hukum itu bisa dibeli. Memangnya kalau koruptor menyogok para hakim atau penegak hukum lain tidak menggunakan hasil korupsinya? Justru karena itu uang hasil korupsi, membuatnya begitu mudah untuk dihambur-hamburkan. Koruptor juga ingin memperlebar dan membagi-bagikan usahanya, untuk melanggengkan usaha-usaha berikutnya. Memang begitulah cara kerjanya. Betapa mengakar bukan? Ibarat sebuah sengkarut yang begitu sukar untuk diurai.

            Ketiga, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita juga perlu bicara tentang hukum yang bisa dibeli. Lagi-lagi harus kita pahami bahwa yang selama ini muncul dipermukaan hanya sebuah fenomena gunung es. Kita dengar saudara Gayus Tambunan tertangkap kamera saat berlibur ke luar negeri, padahal sudah jadi terdakwa dan idealnya Gayus ada di hotel prodeo.

            Bahkan, di dalam penjara ada yang namanya ruang tahanan khusus dengan fasilitas hotel berbintang. Masih segar diingatan kita, kasus Artalita Suryani. Barangkali tidak berlebihan, bila kita mempersepsikan bahwa dua kasus ini hanya sebuah fenomena gunung es. Realitanya masih banyak yang melenceng dari hukum yang ideal, apalagi ketika berhadapan dengan orang-orang “penting” seperti mereka. Ya, inilah potret buram yang enggan kita buang. Mungkin harus terus kita simpan agar menjadi alarm untuk setiap langkah ke depan. Lantas, apalagi yang harus kita lakukan? Apakah memang “hukuman mati” bagi koruptor yang sering diperdengarkan sudah saatnya untuk diterapkan?

            Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin dalam bukunya pernah menuliskan bahwa agar suatu ancaman dapat berjalan secara efektif, hukuman yang diancamkan harus lebih kuat dari pada keuntungan yang akan diterima bila tidak mematuhinya (Pruitt dan Rubin, 2011: 182). Pandangan dua ahli psikologi ini dapat kita jadikan cermin bagi kasus koruptor di Indonesia. Hukum idealnya membatasi perilaku menyimpang kok sama sekali tidak tajam tatkala berhadapan dengan koruptor?

            Selama koruptor masih merasa untung dalam sistem hukum dan sosial kita, maka koruptor akan semakin meraja lela. Namun, bukan “hukuman mati” nya yang harus kita soroti, melainkan bagaimana memperbaiki kembali hukum yang sudah bobrok di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini semua harus diambil alih. Hukuman memang harus tegas, dan tidak bisa dipermainkan oleh kekuasaan apalagi kekayaan.

            Namun, pada dasarnya the political will juga menjadi persoalan pokok. Belum ada penguasa kita yang benar-benar mau menyelesaikan kebobrokan ini. Bila pemimpin besar Cina menggagas hukuman mati, beliau sudah siap berperang dengan korupsi. Bahkan, siap mati bila suatu saat tergoda untuk berbuat korup. Jiwa ksatria seperti ini yang dibutuhkan. Toh, sampai sekarang wacana untuk memiskinkan koruptor seakan hanya menjadi pemanis dalam berbagai diskusi. Lantas, kenapa tak mampu direalisasikan? Meminjam ungkapan Faisal Basri, bahwa ikan busuk itu dilihat dari kepalanya, bukan ekornya. Nampaknya hal ini mengingatkan kita untuk lebih jeli lagi dalam memilih pemimpin. Semoga saja, negeri ini dengan rakyatnya yang cerdas bisa melahirkan pemimpin yang tegas serta melayani.

Junius Fernando S Saragih

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad

Aktivis GmnI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 21, 2013 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.052 pengikut lainnya

Visitors

free counters