gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Reforma Agraria Di Negeri yang Rakyatnya Tak lagi Bertanah

 RA
IlustrasI
Melalui perdebatan yang alot dan pergulatan selama 12 Tahun sejak pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya pada tahun 1948 akhirnya pada 24 September 1960 UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA) disetujui DPR. Melalui persetujuan tersebut secara mendasar telah dikonsepkan dasar cita-cita pembangunan negeri ini berbasiskan Pembaruan Agraria. Hingga akhirnya tanggal ditetapkanya UUPA, 24 September, kemudian dijadikan Hari Tani.
UUPA menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan menggantikan produk hukum agraria kolonial yang saat itu dianggap monumental sekaligus revolusioner. “UUPA antara lain mengatur pembatasan pengusaan tanah, kesempatan sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh hak atas tanah, pengakuan hukum adat, serta warga asing tak punya hak milik atas tanah” tulis Hendri F Isnaeni dalam Majalah Historia: Tanah Untuk Rakyat. Hingga akhirnya kita harus meresapi semangat pembaruan agraria tersebut saat itu adalah tanah untuk rakyat. “Khususnya rakyat tani tak bertanah,” tulis Gunawan Wiradi dalam Reforma Agraria: Dari Desa ke Agenda Bangsa.
 
Konsep dasar pembangunan tersebut lahir dari pergulatan pemikiran para pendiri bangsa untuk ‘menjebol’ sisa-sisa feodalisme terutama pengusaan tanah oleh tuan-tuan tanah yang tak berkeadilan. Sejak awal mereka paham dengan mendalam struktur sosial ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia yang agraris dan mayoritas tinggal dipedesaan yang miskin.
Pemahaman mendalam itulah yang mengilhami Bung Karno, Bung Hatta ketika merumuskan dan menyepakati paham negera kesejahteran dalam dasar negara pancasila dan pasal 33 UUD 1945, dan selanjutnya menetapkan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. “Jadi Reforma Agraria sejatinya merupakan amanat dasar Negera Pancasila” Tulis Bernhard Limbong dalam bukunya yang berjudul Reforma Agraria.
 DEMO PETANI
Ilustrasi
Dengan landasan Undang-Undang tersebut, dimulailah program reforma agraria yang ditandai dengan program pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 untuk mengetahui dan memberi kepastian hukum kepemilikan dan penguasaan tanah. Kemudian penentuan tanah-tanah berlebih atau melebihi batas maksimum pemilikan yang selanjutnya dibagikan kepada petani tak bertanah, termasuk juga pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH).
Dengan demikian, pelaksanaan Reforma Agraria tidak hanya ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. tetapi juga dalam rangka menghapus kesenjangan, terutama dalam bidang politik dan sosial serta sebuah proses yang lebih luas seperti akses ke sumber daya alam, keuangan, teknologi, pasar barang dan jasa dan khususnya distribusi kekuatan politik.
Reforma Agraria dari Masa ke Masa
 reforma-agraria-ipco-org-br
Reforma Agraria yang diperintahkan UUPA berjalan cukup efektif pada periode 1960-1965, meski tidak optimal akibat berbagai kendala sosial politik dan kekurangan lembaga birokrasi dan aparat pelaksanaan di lapangan. Pada masa ini persoalan muncul akibat ketidaksiapan perangkat hukum, sumber daya manusia dan dana kompensasi. Pemerintah Orde Lama harus menghadapi begitu banyak klaim yang muncul, terutama terhadap hak penguasaan/kepemilikan atas tanah yang dulu diambil secara paksa oleh penjajah belanda untuk perkebunan dan pertambangan.
Terhambatnya pelaksanaan program ini menurut Margo L. Lyon dalam “Dasar-dasar Konflik Pedesaan Jawa” juga diakibatkan oleh persoalan adminstrasi yang buruk, korupsi, serta oposisi dari pihak tuan-tuan tanah dan organisasi keagamaan. Karena pelaksanaan reforma agraria yang lamban, PKI dan BTI mengorganisir program-program gerakan petani sebagai reaksi terhadap gerakan provokatif atau hambatan dari tuan tanah atau pemilik perkebunan. Terjadilah yang dikenal dengan aksi sepihak.
“Sebenarnya, hampir seluruh gerakan kedua belah pihak dapat didefinisikan sebagai aksi sepihak karena sebagian besar diadakan tanpa menghiraukan prosedur normal,” tulis Margo, termuat di Dua Abat Penguasaan Tanah.
Akibat banyaknya aski sepihak ini, tahun 1964 dikeluarkanlah UU No 21 tentang Pengadilan Land Reform untuk memberi sanksi mereka yang menolak untuk bekerjasama dalam pelaksanaan UUPA dan UUPBH.
“Pada 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat usaha mewujudkan landreform itu berhenti,” tulis Nashih Luthfi termuat di Majalah Historia.
Perubahan politik kemudian ditandai dengan pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto ditandai juga dengan penjungkilbalikan proses reforma agraria. Bahkan istilah Land Reform menjadi tabu karena dinilai menjadi misi politik PKI dan dicap sebagai hantu komunis.  Dan pada tahun 1967 lahirlah UU penanaman modal asing, UU Pokok Kehutanan, UU Pertambangan yang bertentangan dengan UUPA. Lahirnya UU tersebut kemudian menandakan terjadinya perubahan pilihan politik pembangunan nasional.
“Persoalan mendasar terletak pada pilihan politik ekonomi nasional yang beralih dari ekonomi sosialisme ke ekonomi konglomerasi kapitalistik saat itu,” tulis Bernhard Limbong.
Setelah itu berbagai kebijakan negara yang lahir kemudian banyak bertentangan dengan UUPA, konflik agraria mencuat di berbagai daerah. Persoalan agraria bagaikan gunung es sehingga konflik agraria melutup di banyak daerah di seluruh Indonesia. Terakhir muncul konflik lahan di Mesuji, konflik lahan di Bima dan konflik lahan di berbagai tempat lainnya muncul silih berganti akibat tidak dilaksanakannya reforma agraria secara konsisten sehingga terjadi ketimpangan agraria yang akhirnya menyebabkan kesenjangan ekonomi semakin melebar.
Merajut Kembali Simpul Kesadaran 
 RA1
Ilustrasi
Data Badan Pusat Statistik (2011) menunjukan, kemiskinan rakyat di desa mencapai 73% dari 240 juta rakyat Indonesia, sedangkan kemiskinan masyarakat perkotaan mencapai 12 juta jiwa.
Selain itu data dari Asian Development Bank (ADB), yang dilansir tahun ini menyatakan telah terjadi ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara si kaya dengan si miskin setiap tahunnya. Sebanyak 20 persen orang terkaya di Indonesia memiliki 48 persen harta di negara ini, sementara 40 persen orang miskin hanya memiliki 16 persen.
Kemiskinan dan kesenjangan sosial itu terutama bersumber dari ketimpangan agraria, termasuk didalamnya sumber daya alam (SDA). Politik pembangunan ekonomi ekstraktif telah membuka peluang bagi perusahan-perusahan besar untuk menguasai/memiliki lahan dalam skala besar untuk perkebunan, pertambangan, dan hutan produksi.
Data Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sekitar 64,2 juta hektar tanah atau 33,7 persen daratan telah diberikan kepada perusahan pertambangan gas, mineral dan batu bara berupa izin konsesi.
KPA juga menyebut, 5000 dari sekitar 10.000 izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan pemerintah ilegal. Bahkan Menteri Kordionator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan dalam Harian Kompas (1/7), Bumi Dikeduk, Lingkungan Dirusak  “Dari 8.000 IUP di seluruh Indonesia terdapat 6000 IUP bermasalah,” sebutmya.
Disektor kehutanan, luas kawasan hutan yang mencapai 134,94 juta Ha, namun 88 persen dari total hutan tersebut belum ditata batas-batasnya secara baik dan akurat sehingga sekitar 19.000 desa masuk kedalam kawasan hutan yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak-hak konstitusonal seperti pelayanan sertifikat tanah dan pengembangan ekonomi melalui infrastruktur jalan, listrik, layanan pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya.
Terjadinya ketimpangan inilah yang menjadi akar dari berbagai konflik agraria yang merebak dalam beberapa tahun terakhir di berbagai daerah Indonesia. Pada periode 1970-2001, KPA mencatat sengketa agraria 1.753 kasus, tersebar di 2.834 desa dan kelurahan. Tanah yang disengketakan mencapai 10,9 juta hektar dan hampir 1,2 juta keluarga menjadi korban. Sepanjang tahun 2011, terdepat 163 konflik pertanahan dengan jumlah rakyat yang menjadi korban meninggal dunia mencapai 22 orang.
Pada tahun 2010, terdapat 106 konflik agraria dengan tiga orang meninggal. Data KPA juga menunjukan , konflik agraria yang terjadi tahun 2011 melibatkan 69.975 kepala keluarga dengan luas areal konflik mencapai 472.048,44 hektar. Dari 163 konflik agraria tahun 2011, rinciannya 97 kasus di sektor perkebunan, 36 kasus di sektor kehutanan, 21 kasus di sektor infrastruktur, 8 kasus di sektor pertambangan, dan 1 kasus wilayah tambak dan pesisir.
Dari data ini kita dapat menarik benang merah yang mendasar konflik agraria dan terjadinya ketimpangan agraria di negeri ini merefleksikan pudarnya keadilan agraria di dalam masyarakat serta adanya pola pembangunan dan cara mensejahterakan masyarakat yang salah secara mendasar. Bagaimanapun  Indonesia yang diwariskan para pendiri bangsa sesuai cita-cita Proklamasi 1945 tidak pernah mengamanatkan terjadinya penguasaan ekonomi dikuasi segelintir orang/kelompok saja sehingga demokrasi yang kita usung bersama ini tidak hanya demokrasi dibidang politik tetapi demokrasi di bidang ekonomi.
Pelaksanan Reforma agraria merupakan jawaban atas semua masalah sosial ekonomi tersebut diatas. Itu berarti gerakan reforma agraria merupakan upaya membangun struktur masyarakat yang lebih adil dengan merubah arah kebijakan dari yang lebih imparsial dan kapitalistik (memihak pemodal) ke arah kebijakan yang lebih berpihak pada para petani dan kaum marjinal.
Selamat Hari Tani di Negeri yang rakyatnya tak lagi ‘Bertanah’.
Ardinanda Sinulingga
Ketua DPC GMNI Ssumedang periode 2009-2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juli 8, 2013 by in Semua untuk Semua.

gmni sumedang

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.072 pengikut lainnya

Visitors

free counters