gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

“Mengembalikan Visi Kedaulatan Pangan”

“Aku Bertanja kepadamu, sedangkan rakjat Indonesia akan mengalami tjelaka, bentjana, malapetaka dalam waktu dekat kalau soal makanan rakjat tidak segera di petjahkan, sedangkan soal persediaan rakjat ini, bagi kita adalah soal hidup atau mati… Tjamkan, sekali lagi tjamkan, kalau kita tidak “aanpakkan”soal makanan rakjat ini setjara besar-besaran, setjara radikal dan revolusioner, kita akan mengalami malapetaka”. (Bung Karno, 1952)

Cuplikan pidato Bung Karno, saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia kini  Institut Pertanian Bogor (IPB) masih sangat relevan. Pesan pidato Bung Karno di atas adalah pecutan bagi kita semua untuk segera mengantisipasi terkait persoalan kedaulatan pangan bagi bangsa Indonesia yang mengklaim sebagai negeri agraris. Visi besar kedaulatan pangan terasa amat nyata diperlukan mengingat tantangan dunia kedepan adalah persoalan krisis pangan. Celakalah bagi suatu bangsa jika tidak memiliki prinsip kemandirian atau kedaulatan pangan.

2. Jumlah Penduduk Dunia dan Ketersediaan Lahan Pertanian

Kedaulatan pangan hendaknya menjadi prioritas utama yang urgensinya teramat sangat mendesak karena berbagai faktor yang mengarah pada kondisi krisis pangan. Penduduk dunia pada tahun 2010 telah mencapai 6,896 Miliar orang (World Population Prospects: the 2010 revision www.un.org/esa/population/). Sementara data dari FAO statistic division mengungkapkan bahwa sampai tahun 2009 lahan pertanian yang tersedia adalah 0,2 hektar per orang, bahkan di negara-negara berpenghasilan rendah, ketersediaan lahan pertanian per orang jauh lebih rendah dan menunjukan tren terus menurun tiap tahun. Hal ini menunjukan bahwa potensi krisis pangan bukanlah prediksi yang mengada-ada.

3. Titik Nadir Negeri Agraris

Ditarik ke dalam konteks dalam negeri jumlah petani di Indonesia semakin sedikit dengan penguasaan lahan rata-rata hanya 0,3 ha. Data BPS menunjukkan, jumlah petani gurem di Indonesia terus meningkat, dari 10,80 juta orang pada tahun 1993 menjadi 13,66 juta orang pada tahun 2003 dan 15,60 juta orang pada tahun 2008, Sebelumnya jumlah petani gurem dalam kurun waktu tahun 1993 hingga 2003 meningkat rata–rata sebesar 2,6 persen per tahunnya. Bahkan Indonesia merupakan negara agraris dengan penguasaan lahan tersempit di dunia, dengan land-man ratio 362 m2/kapita pada tahun 2003 dan 354 m2/ kapita pada tahun 2008 (Adnyana 2005; SPI 2010). Di Pulau Jawa jumlah petani gurem mencapai 75 persen dari seluruh total rumah tangga petani. Dari data Profil Kemiskinan di Indonesia (BPS) menerangkan bahwa Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang, sebagian besar penduduk miskin berada pada daerah pedesaan yaitu sebesar 64,23 persen. Hal ini menunjukan bahwa kemiskinan petani berbanding lurus dengan minimnya akses petani terhadap tanah dan jika hal ini dibiarkan maka petani akan menjadi profesi yang paling tidak menjanjikan dan terancamnya eksistensi profesi petani di dalam negeri karena identik dengan kemelaratan.

Sejalan dengan kondisi tersebut jumlah penduduk Indonesia menurut sensus penduduk tahun 2010 menginjak angka 237.641.326 orang. Laporan FAO (2011) menyebutkan bahwa kelaparan penduduk dunia tahun 2010 mencapai sekitar 925 juta jiwa dan kelaparan penduduk Indonesia mencapai 29.9 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan ancaman kelaparan dalam negeri. Jika potensi besaran jumlah penduduk tidak diimbangi dengan kedaulatan pangan maka Indonesia adalah pangsa pasar yang paling menjanjikan bagi negara lain untuk mengekspansi produk pangan asing ke dalam negeri. Atas nama ketahanan pangan masuknya produk pangan impor ke dalam negeri adalah sah sebagai strategi ekonomi politik bangsa asing. Bukan tidak mungkin jika kita masih menegasikan prinsip kedaulatan pangan maka Indonesia akan bergantung terhadap ketersediaan pangan luar negeri.

4. Globalisasi dan Penyerahan Sukarela Kedaulatan Pangan

Globalisasi yang terus melaju membuat urusan pangan diserahkan pada mekanisme pasar bebas dan menjadikan pangan sebagai komoditas yang berorientasi keuntungan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa mekanisme pasar bebas di era globalisasi mengkondisikan harga-harga kebutuhan pangan menjadi fluktuatif. Oleh karena itu jika kita menyerahkan urusan hidup matinya bangsa yaitu pangan ke dalam fluktuasi harga ala pasar bebas maka kita telah menyerahkan secara sukarela kedaulatan bangsa khusunya di bidang pangan karena menyandarkan hidup mati bangsa ke dalam iklim pertarungan bebas.

Pemenuhan kebutuhan pangan mengalami pengkerdilan dengan mereduksi makna antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dalam spektrum yang lebih mengakar dan luas, kedaulatan pangan adalah prinsip utama dengan ketahanan pangan sebagai sebuah konsekuensi logis dari kedaulatan pangan. Maka dari itu asas kemandirian akan lebih mengena jika kita memaknai kedaulatan pangan sebagai jalan keluar ancaman krisis pangan dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.

5. Sejarah dan Konsep Kedaulatan Pangan

Sejak World Food Summite pertama pada tahun 1996 di Roma para petani telah menyampaikan bahwa hanya dengan diwujudkannya kedaulatan pangan lah dunia mampu untuk menghapuskan kelaparan sekaligus menghapuskan kemiskinan di pedesaan. Konsep “kedaulatan pangan”, pertama kali diperkenalkan oleh organisasi petani internasional bernama La Via Campesina pada World Food Summit (WFS) tersebut, pada Nopember 1996 di Roma, Italia. konsep kedaulatan pangan banyak diadopsi berbagai elemen gerakan sosial di seluruh dunia. Mereka mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak rakyat untuk menentukan kebijakan dan strategi mereka sendiri atas produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan yang menjamin hak atas pangan bagi seluruh penduduk bumi, berdasarkan produksi yang berskala kecil dan menengah, menghargai kebudayaan mereka sendiri dan keberagaman kaum tani.

Kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk menentukan kebijakan pangannya sendiri dengan memprioritaskan produk pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, serta melarang praktik perdagangan pangan dengan cara dumping (Pramono 2005). Dalam paradigma ini, tiap negara berhak menentukan dan mengendalikan sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan sendiri, sesuai dengan kondisi ekologis,sosial, ekonomi, dan budaya lokal, serta tidak ada campur tangan negara lain. Konsep dan strategi kedaulatan pangan ini sudah diterapkan oleh beberapa negara, seperti Kuba, Mali, Mozambik, Venezuela, dan Bolivia (Sulistyowati 2003). Kuba adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan kedaulatan pangan. Untuk menerapkan kedaulatan pangan, Kuba melakukan reformasi kebijakan pertanian yang mencakup tiga bidang, yaitu kebijakan teknologi, produksi, dan distribusi (Sulistyowati 2003). Dengan sumber daya hayati yang beragam dan dukungan teknologi yang memadai, Indonesia akan mampu menjadi produsen pangan halal, sehat, dan dapat bersaing dengan Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Konsep kedaulatan pangan lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara mandiri, berdaulat dan berkelanjutan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang, kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri kebijakan pertanian, ketenaga-kerjaan, perikanan, pangan dan tanah, yang berwawasan ekologis, sosial, ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan kedaerahan mereka. Ini menyangkut hak yang sebenar-benarnya terhadap pangan dan produksi pangan, sehingga orang mempunya hak atas pangan yang aman, cukup gizi dan cocok dengan kondisi budaya setempat dan hak atas sumber-sumber daya untuk memproduksi pangan serta kemampuan untuk menjaga keberlanjutan hidup mereka dan masyarakatnya. Hal ini telah dideklarasikan oleh 400 delegasi yang berasal dari organisasi petani, masyarakat adat, nelayan, LSM, aktivis sosial, akademisi dan peneliti dari 60 negara pada Pertemuan Dunia tentang Kedaulatan Pangan (World Forum on Food Sovereignty) di Havana, Kuba pada tanggal 3 sampai 7 September 2001.

6. Ketahanan Pangan dan Agenda Kapitalisme Global

Di sisi lain, istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan dunia pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara–negara berkembang dari krisis produksi dan suplay makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan yang nampak pada definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut: food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread coop vailure or other disaster (Syarief, Hidayat, Hardinsyah dan Sumali, 1999). Selanjutnya definisi tersebut disempurnakan pada Internasional Conference of Nutrition 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB sebagai berikut: tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang baik dalam jumlah dan mutu pada setiap saat untuk hidup sehat, aktif dan produktif

Kenyataan bahwa dunia telah mengalami krisis pangan justru menjadi mesin ekonomi bagi kapitalisme untuk memperluas ekspansi global dalam bisnis pangan demi menemukan sumber daya alam baru, pasar baru dan sumber eksploitasi. Krisis pangan telah menjadi bagian dari ajang spekulasi baru di sektor pangan. Kita patut mewaspadai apakah konsep ketahanan pangan yang selama ini menjadi pijakan pemerintah dalam memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri merupakan bagian dari agenda kapitalisme global dalam memperluas ekspansi modal dan pangsa pasar dalam bidang pangan. Sudah semestinya penanganan masalah krisis pangan diatasi dengan menguatkan kedaulatan masing-masing negara dalam mengatur produksi, distribusi hingga konsumsi pangan (IGJ, 2011)

Di skala internasional, negara-negara maju dan korporasi agribisnis mempromosikan peningkatan liberalisasi perdagangan pangan serta mengonsentrasikan produksi pangan ke tangan korporasi agribisnis besar. Kelebihan produksi mereka dilemparkan ke pasar internasional melalui dumping, suatu strategi perdagangan internasional yang menempatkan pangan di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah biaya produksi di negara tersebut (Wittman dkk, 2010). Strategi ini terbukti menghancurkan sistem pertanian dan pangan di negara berkembang yang tidak mampu berkompetisi dengan komoditas pangan padat subsidi dari negara maju.

7. Food Estate

Dalam sistem kapitalisme dewasa ini, negara-negara maju terus melaksanakan subsidi produksi pangan untuk memproteksi perdagangan. Lembaga-lembaga keuangan global didorong untuk mendistribusikan pinjaman secara lebih luas ke negara-negara berkembang agar membuka diri terhadap investasi asing di sektor pangan dan membuka impor. Dalam prakteknya investasi besar-besaran di bidang pangan mendapat jalan mulus dari pemerintah Indonesia yang tercermin dari program kebijakan Food Estate dengan payung hukum yaitu Instruksi Presiden No 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009, termasuk di dalamnya mengatur investasi pangan skala luas. Alih-alih membangun kemandirian petani dan kedaulatan pangan, pemerintah justru telah salah arah dengan membuka investasi kepada swasta dan asing di bidang pangan. Food Estate justru memberikan kemudahan pada pemodal asing untuk mengelola lahan di Indonesia, bahkan memilikinya. Food Estate merupakan bentuk feodalisme terhadap petani dan menjadikan para petani sebagai buruh bagi pemodal. Hal ini sangat bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan terutama kepentingan kaum tani. Dengan adanya pembukaan food estate, maka karakter pertanian dan pangan Indonesia makin bergeser dari peasant-based and family-based agriculture menjadi corporate-based food dan agriculture production. Kondisi ini justru melemahkan kedaulatan pangan Indonesia. (SPI)

8. Kenaikan Harga Pangan Dunia

Perdagangan, dibawah teori “keunggulan komparatif,” yang menjadi dasar bagi perdagangan bebas pangan telah menimbulkan ketidakadilan. Negara miskin banyak yang sebelumnya swasembada pangan telah berubah menjadi pengimpor makanan. Sedikitnya 70% dari negara-negara berkembang sekarang menjadi net importer pangan. Empat puluh tahun yang lalu negara Selatan secara keseluruhan memperoleh surplus perdagangan tahunan dalam makanan sebesar $ 7 miliar. Hari ini defisit makanan Selatan telah membengkak menjadi $ 11 miliar per tahun (Eric Holt-Gimenez, Direktur Eksekutif Food First, http://www.foodfirst.org/en/node/2141)

Akibatnya harga pangan tidak berhenti naik. Menurut indeks harga pangan FAO terjadi peningkatan sebesar 12% dari tahun 2005 hingga 2006, 24% pada tahun 2007, dan peningkatan sekitar 50% pada bulan Januari dan Juli 2008. Bank Dunia menyatakan harga telah meningkat 83% dalam tiga tahun terakhir. Biji-bijian dan komoditas lain yang dimakan oleh strata luas penduduk terutama di negara-negara Selatan global (gandum, kedelai, minyak sayur, beras dan sebagainya) telah mengalami peningkatan yang paling signifikan. Biaya gandum telah naik sebesar 130%, kedelai sebesar 87%, beras 74% dan jagung 31% (Holt-Gimenez dan Peabody, 2008; Ballesteros, C.2007 caoccion Tu es tu voto, Madrid, Ediciones HOAc). Terlepas dari perkiraan yang baik untuk produksi sereal, perkiraan FAO bahwa harga akan tetap tinggi di tahun mendatang, dan sebagai hasilnya, negara-negara miskin akan terus menderita dampak krisis pangan. (Bello W, 2008)

Diserahkannya urusan pangan pada mekanisme pasar, telah menyebabkan perusahaan kecil dan usaha menghasilkan pangan oleh rakyat kehilangan kemampuan bersaing. Hilangnya subsidi dan proteksi perdagangan di negara negara berkembang  telah mematikan kekuatan rakyat dalam menghasilkan pangan. Semakin lama kegiatan menghasilkan pangan jatuh ke tangan perusahaan perusahaan raksasa yang beroperasi lintas negara. Korporasi pangan menguasasi dari hulu sampai dengan hilir, mulai dari produksi, distribusi hingga perdagangan pangan (IGJ)

9. Overproduksi Pangan

Banyak pihak mengira bahwa krisis pangan adalah tentang ketiadaan atau kelangkaan sumber-sumber pangan. Dugaan ini keliru dikarenakan krisis pangan ternyata adalah melimpahnya produksi pangan, namun pada saat yang sama sebagian besar masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membeli. Hal tersebut secara sederhana dapat dibuktikan dengan data bahwa dalam periode krisis pangan tersebut volume perdagangan pangan justru mengalami peningkatan

Sama halnya dengan krisis keuangan global yang nyatanya bukanlah cerita tentang ketiadaan uang, modal. Krisis keuangan adalah penggelembungan uang  (finacial buble) oleh pasar keuangan derivatif yang jauh melebihi kemampuan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa. Krisis ini mengancam keberlanjutan sistem keuangan modern dan sistem ekonomi kapitalisme dikarenakan krisis terjadi secara beruntun melanjutkan krisis overproduksi.

Salah satu bukti kelebihan produksi pangan negara maju dikemukakan Prof Liselotte Schafer-Elinder dalam British Medical Journal tahun 2005, yang menyatakan akibat kelebihan pangan di negara-negara kaya telah memicu masalah kesehatan di seluruh dunia. Produksi makanan lebih dari kebutuhan penduduk. Subsidi berlebihan di negara-negara maju menyebabkan konsumsi yang berlebihan dan obesitas. Hal ini juga merusak pertanian di negara berkembang, menghalangi pemberantasan kelaparan dan kemiskinan (http://www.news-medical.net/news/2005/12/02/14804.aspx)

Meskipun pasokan pangan berlimpah, akan tetapi sebagian besar masyarakat negara-negara berkembang dan miskin tidak memiliki kemampuan untuk membeli pangan. Keadaan ini akan memiliki implikasi lebih lanjut pada pusat-pusat produksi pangan di negara maju yang akan mengalami stagnasi. Yang lebih lanjut akan memicu ekspansi keluar perusahaan-perusahaan penghasil pangan ke negara-negara berkembang (IGJ)

10. Dominasi Perusahaan Besar

Dewasa ini, sistem pangan tidak lagi berbicara dalam ruang menanggapi kebutuhan gizi orang, atau untuk produksi yang berkelanjutan berdasarkan penghargaan terhadap lingkungan hidup, tetapi didasarkan pada model yang berakar pada logika kapitalis mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, optimalisasi biaya dan eksploitasi angkatan kerja di masing-masing sektor produktif tersebut. Barang-barang public seperti air, tanah, bibit, yang selama berabad-abad telah milik masyarakat, telah diprivatisasi, dirampok dari rakyat dan dikonversi ke dalam bisnis. (Vivas Esther, 27 Juni 2010, Krisis pangan: penyebab, konsekuensi dan alternatif)

Kebijakan neoliberal dengan mendorong investasi secara luas dalam menghasilkan pangan telah menyebabkan perusahaan multinasional berlomba-lomba untuk masuk ke dalam bisnis ini. Perusahaan multinasional dengan mudah menguasai bisnis ini karena didukung oleh lembaga keuangan global, perbankan besar  dan kabijakan nasional di banyak negara, baik negara miskin maupun negara industri maju (IGJ, 2011)

Perusahaan-perusahaan menguasai industri pangan dari hulu sampai ke hilir, mulai dari penguasaan tanah, sarana produksi seperi obat-obatan pertanian, pupuk, bibit, hingga produksi dan perdagangan pangan. Tentu saja perusahaan-perusahaan tersebut dibawah kepemilikan segelintir orang saja. Krisis pangan justru menciptakan keuntungan yang besar bagi pemilik modal, dikarenakan harga pangan dapat ditentukan oleh segelintir pelaku usaha (IGJ, 2011)

Pada tahun 2007 perusahaan benih utama, Monsanto dan Du Pont, menyatakan peningkatan keuntungan sebesar 44% dan 19% untuk tahun sebelumnya. Perusahaan pupuk terbesar, Potash Corp, Yara dan Sinochem melihat keuntungan tumbuh sebesar 72%, 44% dan 95% antara 2007 dan 2006. Hal yang sama terjadi dengan processers makanan utama seperti Nestlé dengan keuntungan meningkat sebesar 7% pada periode yang sama.

para distributor komersial besar juga mendorong margin mereka. Rantai supermarket utama di Inggris, Tesco, menyatakan meningkat 12,3% pada keuntungan mereka dalam periode ini, sedangkan Carrefour dan Wal-Mart diidentifikasi menjual bahan makanan sebagai sumber utama pendapatan mereka (GRAIN, 2008a; Vivas, 2008b). Laporan tahun 2007 tahunan oleh jaringan supermarket Safeway AS menunjukkan bahwa laba bersih meningkat sebesar 15,7% antara tahun 2006 dan 2007. (Vivas Esther, 27 Juni 2010, Krisis pangan: penyebab, konsekuensi dan alternatif)

Seluruh rantai makanan agribisnis terkena konsentrasi bisnis yang tinggi. Pada tahun 2007, nilai tambah dari merger dan akuisisi dalam industri pangan global (termasuk produsen, distributor dan penjual) adalah sekitar $ 200 miliar, dua kali lebih besar dari tahun 2005. Merger ini mencerminkan kecenderungan global ke atas dalam penciptaan monopoli dalam industri makanan (ETC Group 2008).

Jika kita mulai dengan link yang pertama dari rantai, bibit, kita mengamati bahwa sepuluh perusahaan global terbesar (Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer dan sebagainya) setengah dari penjualan mereka adalah pasar dengan nilai sekitar 21 miliar dolar per tahun, sektor yang relatif kecil dibandingkan dengan pestisida atau obat-obatan (ETC Group, 2005a), tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah link pertama di pertanian-pangan dan, akibatnya, risiko kontrol melibatkan untuk keamanan pangan.

Hukum kekayaan intelektual memberikan perusahaan hak eksklusif atas benih untuk memiliki dan lebih merangsang bisnis. Hal ini telah mengikis hak-hak dasar petani untuk pemeliharaan bibit asli dan keanekaragaman hayati. Bahkan, 82% dari pasar benih komersial di seluruh dunia yang terdiri dari biji dipatenkan (tunduk pada monopoli eksklusif seperti properti intelektual) (ETC Group 2008).

Industri benih berhubungan erat dengan pestisida. Perusahaan benih besar juga mendominasi sektor pestisida dan seringnya pengembangan dan pemasaran kedua produk ini dilakukan bersama-sama. Tapi di monopoli industri pestisida bahkan lebih tinggi dan sepuluh perusahaan terbesar mengontrol 84 persen dari pasar global (ETC Group, 2005b). Merger dan akuisisi perusahaan memiliki tujuan mencapai skala ekonomi yang optimal untuk bersaing di pasar dunia. Perjanjian dari tipe “teknologi kartel” meningkat. Pada tahun 2007, sebagai Grup ETC (2008) telah mencatat, perusahaan benih terbesar di dunia dan perusahaan kimia terbesar, Monsanto dan BASF, melakukan perjanjian kerjasama dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja dan toleransi terhadap kekeringan jagung, kapas, dan kedelai . Perjanjian ini memungkinkan perusahaan untuk menikmati semua manfaat dari pasar oligopoli tanpa batasan anti-monopoli.

11. Kontrol Negara Maju

Perkembangan besar kedua dalam kebangkitan dari  industri agribisnis-makanan adalah Program Penyesuaian Struktural (SAP) yang dimulai pada 1980-an. SAP adalah program pinjaman bersyarat diberlakukan bersama-sama oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) sehingga negara-negara Selatan, dikuasai utang setelah 20 tahun pembangunan dan akan membayar kembali pinjaman mereka kepada bank-bank Utara (IGJ, 2011)

Untuk menerima pinjaman dari Bank Dunia, negara-negara harus menandatangani perjanjian dengan IMF untuk menyetujui penghapusan hambatan tarif untuk impor dari luar negeri, privatisasi perusahaan negara dan perusahaan publik. Ini membuka pintu yang luas bagi “dumping” dari surplus gandum disubsidi dari AS dan Eropa. Petani di Selatan tidak dapat bersaing dengan gandum yang dijual dengan harga di bawah biaya produksi. Kaum miskin pedesaan tersedia untuk bekerja dengan upah rendah di perkebunan pertanian ekspor. SAP telah  menghancurkan dan mendukung produksi pangan nasional, negara-negara Selatan kehilangan kemampuan untuk makan sendiri (IGJ, 2011)

Di bawah bendera “keunggulan komparatif,” negara miskin yang sebelumnya banyak berswasembada pangan telah berubah menjadi pengimpor makanan  bersih – 70% dari negara-negara berkembang sekarang. Empat puluh tahun yang lalu Global Selatan secara keseluruhan memproduksi surplus perdagangan tahunan makanan sebesar $ 7 miliar. Hari ini defisit makanan Selatan telah membengkak menjadi $ 11 miliar per tahun. (http://www.foodfirst.org/en/node/2141


Atas nama perlindungan konsumen dunia, globalisasi pangan menjelma menjadi harmonisasi melalui penyeragaman proses, bentuk dan aturan-aturan pertanian. Dalam salah satu klausul kesepakatan tentang pertanian (Agreement of Agricultur – AoA) yang merupakan bagian dari WTO, yaitu tentang standar keamanan pangan secara internasional mengakibatkan paradoks keamanan pangan, dimana negara-negara maju melakukan penyesuaian regulasi keamanan pangan yang berbasis modal besar dan teknologi super canggih. Sedangkan negara-negara berkembang harus mengejar ketertinggalan teknologi dan modernisasi pertanian. Hal ini lah yang menjadi celah bagi negara-negera maju untuk menyerbu negara-negara berkembang dengan produk pangan yang sesuai standar internasional dan murah. Iklim perdagangan bebas yang tanpa tarif turut memudahkan arus lintas perdagangan dalam sektor pangan ini yang tentu saja akan menguntungkan korporasi-korporasi raksasa dunia dalam mengintroduksi produknya ke negara berkembang.

Era keterbukaan pasar menuntut pesatnya pertumbuhan jaringan distribusi yang telah didukung oleh besarnya investasi asing, teknologi canggih dalam distribusi dan stok produk pangan. Sejalan dengan itu kondisi permintaan akan produk pangan yang berkualitas baik dan mudah didapatkan mendapat sambutan sangat baik di dalam negeri. Hal ini lah yang menjadikan Indonesia sebagai pangsa terbesar produk pangan dunia karena jumlah penduduk yang banyak. Jika hal ini terus dibiarkan maka dampaknya adalah besarnya dominasi kendali korporasi bermodal besar atas petani kecil yang tidak mampu mengikuti standar produk internasional. Dampaknya petani kecil akan terpinggirkan dan akan meninggalkan basis kehidupan pertanian desa dan memungkinkan terjadinya urbanisasi.

Perjanjian WTO tentang Pertanian (AoA) membatasi kekuasaan pemerintah menetapkan kebijakan pertanian. WTO secara disiplin melakukan deregulasi pada tingkat nasional. Semua mekanisme yang dibutuhkan oleh negara-negara untuk mengatur sektor pertanian mereka dan menjamin pasokan makanan yang stabil diatur dalam WTO. WTO memiliki sejumlah aturan yang jelas disimpan di “kotak” yang memungkinkan AS dan Uni Eropa untuk membebaskan subsidi mereka dari aturan WTO. Standar ganda ini adalah hak istimewa negara Utara dan perusahaan-perusahaan kimia yang ingin mendominasi pasar Selatan.

Indonesia Impor Pangan

Net impor beras Indonesia mencapai puncaknya sebesar 4,74 juta ton pada tahun 1999 (BPS 1955-2008). Net impor jagung sejak 1976 juga terus meningkat dan mencapai puncaknya sebesar 1,80 juta ton pada tahun 2006 (BPS 1955-2008; Swastika et al. 2000; Swastika 2002; Swastika et al. 2005). Hal serupa terjadi pada kedelai, dengan puncak net impor 2,81 juta ton pada tahun 2007. Selama 2000-2006, produksi kedelai nasional hanya mampu memenuhi 40% dari kebutuhan dalam negeri (Swastika 1997,2007; Sudaryanto dan Swastika 2007).

Sejak masa pemerintahan SBY tahun 2004 hingga dengan tahun 2009 impor pangan Indonesia terus meningkat. Paling tidak 16 komponen pangan utama mengalami peningkatan impor antara 35 % sampai dengan 331 % dengan rata-rata 118,3 persen dalam kurun waktu lima tahun. Impor terbesar adalah Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran (USD 584,079 juta), Gandum dan Olahan Gandum (USD 556,911 juta), Gula, Olahan Gula, dan Madu (USD 372,956 juta), Binatang hidup (USD 312,256 juta) dan Daging dan Olahan Daging (USD 217,477 juta).

Kecenderungan meningkatnya impor pangan tersebut sejalan dengan agenda liberalisasi perdagangan yang dilakukan pemerintah dalam kerangka ASEAN Free Trade Area melalui penghapusan tariff bea masuk impor barang-barang diantara anggota ASEAN dan kesepakatan Free Trade Agreement antara ASEAN dengan negara dan kawasan lainnya di dunia, seperti ASEAN China, ASEAN India, ASEAN Australia Newzealand yang menyebabkan impor pangan semakin deras masuk ke ASEAN termasuk ke Indonesia.

Anehnya impor pangan ke Indonesia dilakukan oleh negara-negara yang tergolong jauh lebih maju dalam mengembangkan industrinya, seperti China, Jepang, Australia dan bahkan dari Eropa. Padahal posisi Indonesia adalah Negara agraris dimana sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Dengan demikian impor pangan tidak hanya merugikan devisa negara akan tetapi secara langsung menghilangkan pasar produk pertanian lokal dan dindustri lokal, yang berarti juga menghilangkan pekerjaan dan pendapatan rakyat indonesia.

12. Kontradiksi 2 Konsep

Apa dan bagaimana kedua konsep ini? Mana yang lebih baik dan menguntungkan bagi masyarakat? Kelangsungan pangan yang sehat? Bagaimana aspek-aspek produksi? Aspek ekonomi, perdagangan, politik pangan, kesejahteraan petani? Untuk lebih dalam mengkaji hal ini, dan mana yang paling baik untuk diterapkan perlu melihat seperti apa sisi perbedaan kedua konsep tersebut dalam tabel di bawah ini:

http://politik.kompasiana.com/2012/09/23/mengembalikan-visi-kedaulatan-pangan-2-495497.html

13. Mewujudkan Kedaulatan Pangan Sejati

Kedaulatan pangan mempunyai orientasi bagaimana secara berdikari rakyat terpenuhi kebutuhan pangannya tanpa bergantung produk pangan pasar luar negeri. Suatu negara tidak berdaulat jika sebagian besar pangan tersedia harus diimpor demikian juga ekspor bahan pangan untuk meraih keuntungan dengan mengorbankan pemenuhan ketersediaan pangan untuk rakyat sendiri.

Kedaulatan pangan pada dasarnya menunjuk pada peran negara dalam menyediakan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara  menguasai dan mengalokasikan sumber-sumber agraria, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kedaulatan pangan secara prinsip tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan ekonomi dan nasional suatu negara secara keseluruhan.

Dasar-dasar pelaksanaan kedaulatan pangan Indonesia telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa melalui UUD 1945. Sedikitnya ada 2 pasal dalam UUD 1945 sebagai fondasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan yaitu pasal 27 ayat 2 “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ayat 2, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasasi oleh negara. ayat 3, Cabang cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kedua pasal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya bagi penyelenggaran kedaulatan ekonomi dan kedaulatan pangan oleh negara. Sehingga kedaulatan pangan dalam hal ini bukanlah kedaulatan orang-per orang, atau segolongan orang, akan tetapi kedaulatan sebuah negara. Sehingga kedaulatan pangan merupakan hak azasi sebuah bangsa yang tidak dapat diserahkan pegangannya pada segrlintir orang, atau segelintir korporasi dan pelaku pasar. Sedangkan kedaulatan pangan merupakan kewajiban dari suatu negara yang tidak dapat diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. (IGJ, 2011)

Setidaknya ada tiga gambaran mengenai kondisi yang sangat mendesak dan wajib diperhatikan. Pertama, Kondisi kesejahteraan petani. Kedua, kondisi kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Ketiga, kondisi perkembangan pertanian di era globalisasi. Maka dari itu sudah sewajarnya akar permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian wajib diidentifikasi terlebih dahulu. Akar masalah tersebut di atas perlu dipahami. Tanpa menyadari hal itu, apa yang mungkin dianggap sebagai “solusi” sifatnya hanya sesaat dan sepotong-potong yang justru seringkali menimbulkan masalah baru.

Maka dari itu perlu adanya strategi dan perangkat kebijakan agar pertanian Indonesia dapat berdaya saing dan mempunyai kapasitas untuk menjadi gudang pangan dunia. Sulit dibayangkan jika kedaulatan dapat dicapai apabila kebutuhan pokok masyarakatnya tergantung pada negara lain. Ketergantungan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, ketergantungan pasokan, pengambilan keputusan, penguasaan modal, alat produksi, teknologi, pola konsumsi dan gaya hidup. Jika hal ini tidak mampu diantisipasi maka ketahanan nasional akan terancam, ditambah lagi apabila negara berpenduduk banyak seperti Indonesia tidak berdikari dalam bidang pangan.

Jika berdaya saing dan berprinsip berdikari adalah syarat menuju negara yang berdaulat dan memliki posisi tawar tinggi di iklim globalisasi, tentu pra-syarat untuk mencapai syarat tersebut harus dirumuskan terlebih dahulu. Pertama, kemauan politik (political will) pemimpin nasional yang lahir dari kesadaran bahwa pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan adalah sektor yang potensial dan strategis dalam menghadapi globalisasi. Kemauan dan komitmen dalam hal penataan agraria menjadi hal pokok yang harus dibenahi terlebih dahulu, hal tersebut tentu sejalan dengan seruan PBB (Persatuan Bangsa-bangsa) di tahun 1950-an.. Penataan sumber-sumber agraria terutama tanah dipandang perlu dilaksanankan sesegera mungkin, karena seringkali terjadi benturan kepentingan antara pertanian, bisnis perumahan dan industrialisasi. Kondisi tersebut ini akan mengakibatkan konflik agraria yang terus menerus terjadi sepanjang perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia. Penataan struktur agraria bertujuan untuk menghindari alih fungsi lahan produktif yang potensial untuk dikembangkan untuk pertanian menjadi lahan non-pertanian. Pembenahan struktur agraria juga untuk menghindari serbuan modal asing untuk menguasai sumber agraria utama yaitu tanah. Celaka bagi bangsa ini jika tidak juga mengantisipasi investasi asing besar-besaran di bidang penguasaan dan kepemilikan lahan oleh korporasi raksasa asing, karena bukan tidak mungkin hakikat kita mempunyai tanah dan air sebagai alat produksi utama pertanian akan bergeser menjadi “penumpang tanah dan air” karena kepemilikian oleh asing bukan oleh bangsa sendiri.

Kedua, tentu prinsp keberdikarian dalam bidang pangan akan terasa hambar jika tidak mengikutsertakan program-program yang berbasis pada daya saing produk pertanian. Untuk meningkatkan kualitas agar mampu bersaing di era keterbukaan saat ini, tentu petani harus diberdayakan dengan pendidikan dan penyuluhan demi peningkatan kemampuan di bidang pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik petani dan kearifan lokal. Kemudian, dalam hal perluasan kesempatan usaha, program operasionalnya adalah dengan kemudahan akses sumber daya finansial dan pengaturan rantai distribusi hasil panen yang berprinsip kesejahteraan bagi petani. Peningkatan daya saing idealnya turut ditunjang dengan peningkatan teknologi benih bermutu dan infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, listrik, sarana penyimpanan dan pengemasan hasil panen yang dirancang khusus untuk meningkatkan mutu hasil pertanian. Hasil pasca panen produk pertanan harus dikemas sebaik mungkin menjadi produk pangan yang berkualitas agar pantas dan diterima oleh pasar internasional.

Ketiga, Peningkatan daya saing juga harus mendapat sentuhan tangan dari perangkat regulasi dari pemerintah. Perlindungan bagi petani dari persaingan yang tidak fair harus segera dijadikan prinsip regulasi. Proteksi bagi produk hasil pertanian Indonesia yang diberikan akses pasar menjadi hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini bertujuan agar petani tidak rundung kekhawatiran dan mendapat perlindungan dari negara dari serbuan produk pertanian asing.

Dasar-dasar dalam mewujudkan kedaulatan pangan sebagaimana yang ditetapkan oleh pendiri bangsa berbeda dengan garis kebijakan pemerintahan hari ini yang mnyerahkan masalah pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri kepada mekanisme pasar atau pasar bebas. Di dalam sistem pasar bebas pelaku utamanya bukan rakyat dan negara, akan tetapi multinasional korporasi dan negara-negara maju. Garis kebijakan dalam pengadaan pangan melalu food estate, utang luar negeri dan  pasar keuangan komoditas pangan, justru akan semakin meningkatkan kerentanan negara dan rakyat atas krisis pangan dan krisis ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karenanya upaya mencapai kedaulatan pangan sejati adalah bagaimana mengembalikan cara-cara pengelolaan ekonomi negara termasuk pengelolaan pangan berdasarkan pada pancasila, UUD 1945, perencanaan pembangunan yang komprehensif serta pembiayaan utama yang bersumber dari kekuatan ekonomi dalam negeri dan melepaskan ketergantungan pada pihak asing yang menjadi penyebab langgengnya kolonialisme dan imperialisme di negeri ini (IGJ, 2011)

Pentingnya kemandirian dan kedaulatan pangan sudah sejak lama dikumandangkan para negarawan dunia. Jawaharlal Nehru, pemimpin Gerakan Non-Blok dan Perdana Menteri pertama India, misalnya, dalam peringatan hari kemerdekaan India mengungkapkan: “everything can wait, except agriculture. Obviously, we must have food and enough food”.

Putri J. Nehru yang menjadi Perdana Menteri kedua India, Indira Gandhi, juga memandang kecukupan pangan sebagai kebanggaan nasional suatu bangsa. Ia mengungkapkan bahwa suatu bangsa tidak akan memiliki kebanggan apapun apabila tidak mempunyai kemampuan memberi makan penduduknya. Ungkapan yang sangat filosofis dari para negarawan tersebut mempunyai makna betapa pentingnya ketersediaan pangan yang cukup, di atas segalanya, bagi suatu bangsa. Ungkapan-ungkapan tersebut masih sangat relevan dengan kondisi banyak negara berkembang saat ini yang mengalami krisis pangan karena tidak memiliki kemandirian dan kedaulatan pangan.

         Pada Tanggal 24 September 1960 pemerintah Bung Karno mensahkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai fondasi nasional penataan agraria (sumber kekayaan alam). Kita tentu tak boleh lupa tujuan awal bangsa Indonesia berdiri yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Jangan sampai kita mengalami disorientasi dalam mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan founding fathers, terlebih lagi menggadaikan kedaulatan nasional yang telah susah payah dibangun oleh perjuangan nasional demi mencapai Revolusi kemerdekaan 1945. akhir kata selamat hari tani nasional, semoga bangsa ini kembali pada rel nya

Galih Andreanto

Kom.Pertanian DPC GMNI SUMEDANG

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juni 26, 2013 by in Semua untuk Semua.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.453 pengikut lainnya

Visitors

free counters