gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

REFORMA AGRARIA SEBAGAI MANIFESTASI CITA-CITA PROKLAMASI 1945

Akumulasi Modal berwatak eksploitatif dan ekstraktif yang dipraktekan kolonialisme Belanda di tanah air, telah menginsyafi catatan perjuangan para Founding Fathers. UU Agraria tahun 1870 menandai peletakan dasar-dasar hukum bagi para penguasa kolonial dalam memfasilitasi akumulasi modal perusahaan-perusahaan Eropa yang berinvestasi di Hindia Belanda. Dengan membentuk perkebunan-perkebunan berorientasi komoditi ekspor, untuk melayani kepentingan negara kolonial dan kapitalis Belanda, sehingga surplus kolonial mengalir deras ke Belanda. Sistem agraria kolonial telah melahirkan secara paksa kemelaratan akut dalam rangka pengadaan tanah dan penyediaan buruh murah. Singgih Praptodiharjo (salah satu perumus UUPA 1960) berpendapat bahwa “sifat dari sistem hukum agraria di zaman kolonial adalah melayani modal dengan segala cara”.

Keinsyafan akan problem agraria di era kolonialisme tersebar di kalangan pemimpin revolusioner yang berjuang demi tercapainya kemerdekaan politik Indonesia, termasuk Soekarno yang memahami kemerdekaan sebagai jembatan emas, dimana di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi (Pidato 1 Juni 1945 di BPUPKI). Sejalan dengan cita-cita kemerdekaan tersebut seperti yang telah diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Para pendiri bangsa menyadari betul bahwa cita-cita proklamasi adalah penuntasan agenda land reform dengan segala upaya mentidakberdayakan feodalisme, kapitalisme dan imperialisme yang bercokol kuat di tanah air di era penajajahan. Menanggapi suasana batin para pendiri bangsa yang berisi semangat meniadakan corak ekonomi feodal, maka agenda perombakan struktur kepemilikian, penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam (agraria) menjadi syarat mutlak berdirinya negara Indonesia yang adil dan makmur (Amanat Presiden Soekarno di hadapan para anggota Golongan Karya Front Nasional). Perwujudan cita-cita proklamasi 1945 itulah yang sampai saat ini belum tercapai secara tuntas dan menguatkan argumentasi kita bahwa “Revolusi Belumlah Selesai”.

Dalam Pidatonya yang berjudul “Djalannya Revolusi Kita-17 Agustus 1960”, Bung Karno secara terang benderang mengungkapkan urgensi pelaksanaan land reform yang erat kaitannya dengan cita-cita proklamasi 1945. Ia menyebutkan “Sebuah rencana mengesahkan UUPA adalah kemajuan maha penting dalam revolusi Indonesia! Revolusi Indonesia tanpa Land Reform adalah sama saja dengan omong besar tanpa isi. Melaksanakan Land Reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak bagi revolusi Indonesia. Gembar-gembor tentang revolusi, sosialisme Indonesia, masyarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakan land reform adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di Pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen”.  

Kenyataan kolonial merupakan pengalaman empiris yang berperan besar dalam membentuk sikap para pendiri Indonesia. Merdeka untuk berjuang habis-habisan melepaskan diri dari penjajahan. Makna kemerdekaan bagi para pendiri bangsa ini adalah terbebas dari subordinasi, penindasan, terbebas dari ketergantungan dan keterhinaan. Kemerdekaan adalah penegakan harga diri dan percaya diri. Kenyataan kolonial yang menjadi garis sejarah keterpurukan bangsa ini telah melahirkan suatu platform nasional yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk berdikari menentukan sendiri masa depan bangsanya sebagaimana digelorakan melalui Indonesia menggugat (Soekarno, Bandung, pledooi, 1930) dan Indonesia Merdeka (Mohammad Hatta, Den Hag, pledooi, 1928).

Tanpa memahami kenyataan-kenyataan kolonial yang penuh dengan pertentangan yang sarat eksploitasi dan penghinaan terhadap bangsa Indonesia, tidak akan mudah bagi kita untuk memahami mengapa para pendiri bangsa mengangkat cita-cita nasional untuk membentuk dan mendirikan suatu pemerintahan negara bangsa yang merdeka berdasar pada kedaulatan rakyat. Dari pemahaman inilah lahir suatu prinsip kemerdekaan nasional yaitu berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian nasional dalam budaya.

Atas dasar pengalaman sejarah tersebut, para pendiri bangsa menyadari bahwa setelah revolusi kemerdekaan, penting kiranya untuk mebersihkan sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme dan berperan serta mengubah struktur masyarkat yang terjajah. Oleh sebab itu para pendiri bangsa memahami betul urgensi untuk mengatur struktur penguasaan, kepemilikan serta pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam dan kaitannya dengan relasinya dengan manusia Indonesia.

Tepat kiranya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, para pendiri bangsa bertekad mengatur hubungan produksi antara rakyat yang notabene masih bercorak kaum tani dengan tanah dan airnya. Dalam proses yang panjang, dengan pergulatan pemikiran dan kesungguhan dalam menghasilkan sebuah produk perundang-undangan maka pada Tahun 1960 lahirlah Undang-undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dan Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA 1960. UUPA tersebut isinya baru berupa prinsip-prinsip dasar, karena itu berbagai ketentuan di dalamnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Undang-Undang khusus. Salah satu penjabaran itu adalah UU No. 56/1960 –yang semula berupa PP pengganti UU tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Cita-cita pendiri Republik kita ini, cita-cita perjuangan kemerdekaan Indonesia. cita-cita revolusi Indonesia adalah “mengubah susunan masyarakat, yaitu dari struktur masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang lebih merata, demokratis, adil dan sejahtera”. Itulah cita-citanya! Jadi, bukan sekedar kemerdekaan politik dalam arti mempunyai pemerintahan bangsa sendiri. Sebab walaupun punya pemerintahan oleh bangsa sendiri, tetapi jika ternyata justru menindas rakyatnya sendiri, apa gunanya? Memang, tanpa kemerdekaan politik terlebih dahulu, secara teori kita akan sulit untuk mengubah susunan masyarakat itu. Jadi kemerdekaan barulah “sasaran-antara”, atau menurut perkataan Bung Karno, kemerdekaan adalah “jembatan-emas”. Di seberang jembatan itulah kita berusaha membangun masyarakat baru yang bebas dari penindasan manusia oleh manusia”. Itulah sebabnya, walaupun sudah merdeka, Bung Karno mengatakan bahwa “Revolusi Belum Selesai!” Karena, kita belum berhasil mengubah masyarakat. Bahkan selama dan pasca orde baru ciri penindasan itu semakin nyata, melebihi di zaman kolonial.

Tentu kita tidak menginginkan sejarah penjajahan berwatak eksploitatif terhadap sumber kekayaan alam dan menindas manusia Indonesia kembali terulang. Meskipun tanda-tanda penjajahan model baru kian tampak. Jika pada masa kolonial rakyat tertindas sengsara karena begitu banyak konsesi perkebunan yang diberikan oleh negara (Hindia Belanda) pada pemilik modal dan telah mendesakan kepentingan rakyat yang berbasis hukum adat yakni hak ulayat. Maka pada masa kini rakyat juga dihadapkan pada hal serupa, kepastian hukum adat rakyat terampas, hak-hak asli rakyat yang berdasar hukum adat semakin terdesak dan sekarang mengalami defensive  melawan hak-hak baru yang tak sedikit pro kepada pemilik modal besar berwatak liberalisme.

 

Galih Andreanto

DPC GMNI SUMEDANG

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juni 20, 2013 by in Semua untuk Semua.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.451 pengikut lainnya

Visitors

free counters