gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Senjakala Negeri Maritim

 
Ilustrasi Nasib Nelayan di Negeri Maritim
Melalui visi pembangunan di bidang kelautan yang tertuang dalam UU No.17/2007 tentang RPJP nasional untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional satu sisi menggenapi konsepsi para pendiri bangsa terkait pembangunan negeri ini berbasiskan maritim. Simaklah pidato bung Karno di beberapa tempat terkait pembangunan berbasiskan maritim.
Pada acara ulang tahun pertama Angkatan Laut Republik Indonesia Tahun 1961, beliau berucap “Sesuatu negara di Indonesia ini, apalagi Republik Indonesia ini, hanya bisa menjadi kuat, jikalau kita kawin dengan lautan, jikalau kita benar-benar menjadi rakyat bahari”.
Kemudian pada tahun 1963 dalam National Maritime Convention I (NMC) beliau menegaskan kembali ucapannya “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang”.
Namun visi tersebut kenyataannya belum menjadi kesadaran kolektif baik individual ataupun institusional penyelenggara negara untuk satunya visi dengan pelaksanaan. Simak saja betapa nalar publik di gugat oleh persoalan impor ikan yang belakangan marak terdengar sebagai solusi mengatasi bahan baku industri perikanan. Bukannya memperkuat fungsi pengawasan pencurian ikan yang marak terjadi di perairan kita, justru solusi jangka pendek berupa impor ikan seolah jurus jitu mengatasi persoalan. Tak kalah mencengangkan lagi adalah persoalan impor garam. Seolah air laut negeri ini sudah berasa tawar sehingga impor garam yang tiap tahun seakan terus berulang menjadi sesuatu yang lumrah terjadi. Ternyata panjang pantai keempat terpanjang didunia bukanlah jaminan bahwa swasembada garam bisa tercapai dengan mudah.
Dua persoalan ini hanyalah contoh carut marutnya pengelolaan berbasiskan maritim. Padahal di sadari atau tidak pembangunan berbasiskan maritim haruslah menjadi ciri khas dan prioritas pertama pembangunan di negeri ini yang menganut istilah negara kepulauan atau archipelagic state yang menurut kamus Oxford diartikan sebagai negara laut utama yang ditaburi dengan pulau-pulau bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut.Dengan demikian paradigma perihal negara kita seharusnya terbalik, yakni negara laut yang ada pulau-pulaunya. Oleh sebab itu perhatian terhadap aspek maritim bukan lagi merupakan hal yang pantas dilakukan, melainkan menjadi sesuatu yang wajib mendapat prioritas utama.

Tiga Pilar Utama

 
Ilustrasi Kapal Perang TNI AL
Prof Indra Jaya (2012) menuliskan tiga hal sebagai pilar utama negara berbasiskan maritim. Pertama, laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan.  Selain tata kelola produksi perikanan baik itu perikanan tangkap, budidaya yang harus dioptimalkan untuk mengejar ketertinggalan dari negeri China, ada hal yang luput dari perhatian terkait pengelolaan potensi Ocean Energy dimasa depan untuk solusi mengatasi ancaman krisis energi.
Ada beberapa alternatif yang perlu dikembangkan dan sangat cocok dengan keadaan geografis serta faktor penunjang dinegeri ini. Salah satunya energi pasang surut (Tidal Energy) sebagai alternatif pembangkit listrik. Di negeri lain semisal Prancis pembangkit listrik berbasiskan energi pasang surut sudah dibangun semenjak tahun 1966 di muara sungai Rance sebelah utara Prancis dengan kapasitas 240 Mega Watt. Selain itu potensi energi berbasiskan energi gelombang laut (Wave Energy) patut pula menjadi prioritas mengingat kondisi geografis negeri ini yang sangat mendukung.
Peneliti Universitas Oregon, AS mempublikasikan temuan terbarunya yang diberi nama Permanent Magnet Linear Bouy yang pada prinsip dasarnya penggunaan teknologi terbaru untuk memanfaatkan gelombang laut di permukaan untuk menghasilkan listrik. Dalam percobaannya sistem ini di letakkan kurang lebih satu atau dua mil laut dari pantai. Kondisi ombak yang cukup kuat dan mengayun dengan gelombang yang besar akan menghasilkan listrik dengan tegangan yang lebih tinggi.
Berdasarkan hasil penelitian Universitas Oregon setiap pelampung mampu menghasilkan daya sebesar 250 kilowatt. Disamping nilai ekonomis yag menjanjikan sebagaimana disebutkan peneliti dari OSU, Alan Wallace penyediaan 200 Bouy yang diapungkan, kota besar seperti portland yang besarnya dua kali Jakarta, sudah dapat memanfaatkan energinya dengan sangat melimpah tanpa harus menarik bayaran. Ditambah pula energi ini ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi suara, emisi CO2 maupun polusi visual.Kedua, Perdagangan yang dominan. Mencermati letak negeri ini secara geopolitik dan geoekonomi sangat strategis sebagai jalur perdagangan melalui laut sepatutnya pembenahan jumlah armada pelayaran nasional mesti segera dibenahi termasuk industri pelayaran nasional. Meskipun data Kementerian Perhubungan (2011) menunjukkan peningkatan jumlah kapal armada niaga nasional berbendera Indonesia semenjak tahun 2005-2011 naik sebesar 77,34 % atau menjadi 10.713 unit sampai saat ini. Pada satu sisi belumlah menunjukkan sinyalemen positif tanpa dukungan pelabuhan berstandar Internasional dibeberapa titik strategis terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Disamping itu pula pembenahan transportasi antara pulau didalam negeri patut diperhatikan, baik dari segi keselamatan serta jumlah armada angkutan yang cukup.

 
Ilustrasi Pangkalan TNI AL Surabaya
Ketiga¸ kekuatan laut yang mampu melindungi dan menegakkan kedaulatan. Cornelis van Bynkershoek melalui bukunya De Dominio Desertatio yang terbit tahun 1703 mengatakan Terrae protestas finitur, ubi finitur armorum vis (Kedaulatan teritorial berakhir, di mana kekuatan senjata berakhir). Dalil ini memperingatkan negeri seperti Indonesia yang memiliki wilayah laut bahwa kedaulatan suatu negera di laut tergantung kepada kemampuan negara tersebut melakukan pengawasan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya.Dengan demikian semakin luas wilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara akan semakin besar pula tanggung jawab negara tersebut untuk mengawasinya. Dalam konteks tersebut, selain pentingnya perundingan dan penyelesaian perbatasan wilayah laut dengan negara tetangga, penguatan sistem pertahanan berbasiskan maritim yang bersendi pada penguatan angkatan laut dan angkatan udara mendesak untuk dijadikan prioritas utama. Bagaimana mungkin kita dapat mengawasi perairan kita dari pencurian ikan dan penyelundupan dari negara lain dengan armada angkatan laut yang sangat terbatas. Ini belum termasuk pengamanan aset dari kekayaan minyak bumi serta mineral yang tersimpan di bawah laut sehingga penguatan armada angkatan laut seperti peningkatan jumlah kapal selam,frigat serta perbaikan dan penambahan radar udara dari serangan musuh sangat mendesak untuk dijadikan prioritas.

Dengan penguatan tiga pilar negara maritim yang dimaksud dibutuhkan konsistensi dan kesadaran kolektif para pemangku kebijakan untuk menjalankannya secara konsisten. Tanpa itu konsepsi negeri ini untuk menjadikan Indonesia berbasiskan maritim tak akan pernah terwujud dan slogan jaya dilaut, perkasa diudara dan sejahtera di darat hanyalah pepesan kosong belaka
Ardinanda Sinulingga
Ketua DPC GMNI Sumedang periode 2009-2011
Dimuat Opini Harian Analisa Senin, 12 Mar 2012
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Mei 25, 2013 by in Suara Umum.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.453 pengikut lainnya

Visitors

free counters