gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Reformasi (kita) ?


Reformasi Indonesia terasa lima puluh tahun lagi. Lima belas tahun sudah Indonesia berada dalam satu fase yang diyakini dapat membawa republik ini kembali ke cita-cita awal. Namun jalannya reformasi kita selama lima belas tahun ini belum dapat membawa kita kembali ke jalan lurus sesuai dengan cita-cita proklamasi.

Negara yang besar adalah yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Jika kita lihat sejenak ke belakang, mengenang perjuangan mahasiswa angkatan 1998 telah berhasil menggulingkan rezim yang di yakini diktator dan tidak sesuai dengan Indonesia. Selama 32 tahun lebih Orde baru melanggengkan kekuasaannya dengan salah satu caranya adalah mengekang mulut pemuda. Jargon Politik no, Ekonomi Yes! Merupakan salah satu politik orde baru yang telah berhasil melahirkan generasi muda yang apolitis dan apatis terhadap bangsanya sendiri.

Perjuangan mahasiswa angkatan 1998 hanya berhasil mengganti rezim saja namun tidak merencanakan konsep setelah kemenangan. Kita tidak dapat menutup mata atas keberhasilan angkatan 1998, dimana hanya sedikit korban dan kerugian yang ditimbulkan. Jika mahasiswa angkatan 1998 dengan keterdesakannya tidak melakukan gerakan reformasi untuk menggulingkan rezim mungkin saja Indonesia sekarang ini masih berada pada masa dikatator dan orotiter di bawah kekuasaan rezim.

Reformasi Gagal?

Lima belas tahun reformasi Indonesia ternyata belum mampu mengembalikan kita kepada cita-cita awal. Namun sebelum kita membahas apakah reformasi Indonesia berhasil atau gagal perlu kita ketahui bahwa secara umum ada lima yang menjadi syarat keberhasilan dan syarat dilakukannya reformasi. Pertama, adanya penyimpangan. Sudah jelas bahwa reformasi 1998 dilakukan karena adanya penyimpangan bahkan banyak dalam pemerintahan. Kedua, cita-cita yang jelas. Ketiga, berdasarkan landasan konstitusional ( UUD 1945). Keempat, demi tercapainya kondisi yang lebih baik. Serta kelima, harus berdasarkan moral dan etika (Pancasila).

Berdasarkan lima unsur reformasi diatas Indonesia belum berhasil dalam menjalankan reformasinya. Hal konkrit yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa Indonesia belum kembali ke UUD 1945 dan Pancasila, justru semakin menjauh dari cita-cita itu. Bagaimana tidak kalau hukum dan regulasinya tidak mendukung untuk mencapai cita-cita tersebut? Hal yang paling mencolok membuktikan gagalnya reformasi Indonesia adalah tidak dijalankannya UUD 1945 dan juga Pancasila.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan bahkan sampai empat kali terutama pada pasal 33 dengan menambahkan ayat empat dan lima justru menjauhkan Indonesia dari cita-citanya. Pada pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Bertentangan dengan ayat (1) masih pada pasal yang sama “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Hal ini tentu saja bukan hal yang sangat aneh, karena di republik ini memang sudah banyak terjadi konflik hukum. Jadi kegagalan pertama reformasi adalah kegagalan hukum, “konflik hukum akibat hukum yang saling tumpang tindih”.

Kedua, kebebasan media yang kebablasan. Kebebasan media merupakan satu bentuk kegagalan reformasi juga. Hegemoni media di Indonesia kerapkali digunakan sebagai ajang berpolitik oleh segelintir orang bukan sebagai pencerdasan atau memberikan informasi yang valid kepada masyarakat. secara etika pers hal ini memang tidak dalha karena tidak diatur namun hal tidak berimbang (hanya melihat dari satu sisi) dan tidak memberikan informasi yangs eharusnya diketahui oleh banyak orang menjadikan reformasi ini jelek. Yang menarik dalam hal ini adalah bahwa informasi yang kita terima itu justru dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. padahal jika kita telaah lebih dalam kita punya yang namanya UU Keterbukaan Informasi, dan UU ini jarang digunakan untuk mengethai informasi apa yang ada didalam pemerintahan, sejauh mana kinerja pemerintah dan sebagainya. Dengan kata lain kebebasan media disini salah kaprah.

Ketiga, kebebasan beragama. Konflik agama merupakan hal yang tidak lazim lagi dibicarakan. Masih banyak permasalahan di republic ini yang ujung-ujungnya dinyatakan bahwa pneyebabnya adalah masalah agama. Yang menarik adalah bahwa pemerintah kini menetapkan 6 agama yang kemudian diakui sebagai agama yang sah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, terutama sila pertama “ Ketuhanan Yang Maha esa”.  Jika kita teliti, kata “ketuhanan” disini dengan huruf t-nya adalah huruf kecil merujuk kepada ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam hal ini ketuhanan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan budayanya masing-masing karena budaya di Indonesia sangat banyak jumlahnya. Dalam pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan pembatasan agama bahkan ada paksaan untuk menganut salah satu dari agama yang diakui agar dapat menjadi pejabat publik. Wajar saja bila kemudian muncul sentilan “mari kita berdoa dengan agama yang sedang nge-trend”.

Selain itu, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap keberhasilan reformasi selama lima belas tahun ini. Pertama, keterbukaan. Jika dulu kegiatan pemerintah, informasi dan kebijakan yang dilaksanakan cenderung tertutup. Bahkan jika terdapat 3 orang berkumpul untuk berdiskusi melawan rezim akan diculik, disiksa , dipenjarakan atau bahkan dibunuh ditempat. Kedua, dihapuskannya dwifungsi ABRI. Dengan kebijakan ini ABRI maupun PNS akhirnya tidak bisa menduduki jabatan seklaigus sebagai PNS dan jabatan politis. Dengan demikian kesempatan bagi masyarakat lain lebih terbuka. Ketiga, hukum yang telah dijalankan. Jadi permasalahn di Indonesia sudah dijalankan melalui proses hukum meskipun hukum bagi orang miskin lebih kejam daripada hukum bagi orang kaya dan memiliki jabatan.

Melihat peliknya permasalahan bangsa ini tentu kita tidak bisa hanya tinggal diam. Penyelesaian masalah ada dua jenis, pertama dari pemerintah melalui hukum dan regulasi. Kedua, dari masyarakat. Tentu saja tidak semua masyarakat dapat melakukan kritikan dan masukan terhadap pemerintahan, karena tidak semua memiliki kapabilitas dan pengetahuan yang sama. Dalam hal ini kita sebagai mahasiswalah yang harus mengawal jalannya revolusi kita. Mengutip pernyataan Bung Karno, “pergerakan mahasiswalah yang akan mengawal jalannya revolusi kita, karena revolusi belum selesai”. Saya sepakat dengan pernyataan ini, dan sebagai statement penutup saya katakan “anak muda jangan mati muda!”

Yenglis Damanik

Dibawakan pada diskusi bersama KAMMI dan HMI

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional

Senin, 20 Mei 2013 @Kecataman Jatinangor

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Mei 25, 2013 by in draft materi.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.451 pengikut lainnya

Visitors

free counters