gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Merevitalisasi kekuatan sosial-politik nelayan

Laut merupakan objek mata pencaharian bagi jutaan rakyat di Indonesia. Dari sektor tangkap, wisata bahari, marine culture, jasa, pelayaran, migas dan pertahanan dan keamanan. memanfaatkan laut sebagai akses dan sumber utama penghasilan masyarakat nelayan. Pemanfaatan laut adalah sebagai fondasi ekonomi mikro dan makro. Ini terlihat dari jumlah dan intensitas pemanfaatannya.

Sayangnya dari pemanfaatan laut yang begitu besar tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. Dari kebijakan yang telah digulirkan tidak satupun yang riil menyentuh basis sosial-politik masyarakat nelayan. Nelayan tetap kesulitan melaut, cuaca yang tak menentu, dan banyak faktor lainnya. Nelayan adalah kelas masyarakat yang menggantungkan hidupnya terhadap laut. Oleh sebab itu, perlu adanya gerakan merevitalisasi kembali sosial-politik masyarakat nelayan.

Realitanya masyarakat nelayan adalah kelas marjinal yang tidak mempunyai peran penting dalam penentuan kebijakan. Dimana kondisi semacam ini terjadi karena masyarakat nelayan kehilangan struktur kepemilikan yang saat ini dikuasai oleh pebisnis. Pebisnis yang mengakumulasikan kekayaannya termasuk mempunyai nelayan upahan. Menguasai alur ekonomi dari hulu sampai hilirnya dikuasai oleh pebisnis. Nelayan yang mempunyai nilai tawar yang rendah beralih profesi sebagai buruh murah bagi pebisnis tersebut. Ini semua bermula karena kekuatan sosial-politik nelayan yang by design dirusak oleh pemilik kepentingan.

Kekuatan sosial-politik nelayan adalah basis dasarnya. Apabila ini hilang ataupun rusak maka akan sulit untuk membenahinya. Terkait mengenai kebijakan perlu adanya sentuhan pemerintah untuk mengembalikannya. Contoh nyatanya ialah mengenai kearifan lokal yang menjaga keseimbangan alam dan juga kesejahteraan hidup nelayan yang tercukupi. Kearifan lokal adalah manifestasi sebuah kekuatan sosial politik masyarakat nelayan.

Dengan kekuatan sosial politik berbanding lurus dengan akses pemanfaatan laut. Mulai dari sektor tangkap, nelayan mampu mengatur jumlah serta intensitas tangkapan ikan. Ini akan berdampak jumlah kebutuhan hidup dari masyarakat artinya tingkat kesejahteraan diukur dari kebutuhan hidupnya. Kaitannya terhadap ekologi, masyarakat nelayan lebih peka terhadap pengelolaan resources yang ada karena terkait dengan jumlah kebutuhan hidupnya. Dan dalam pemanfaatan laut sebagai wisata bahari, nelayan mampu mencari kebutuhan hidupnya dari eksotisme alam yang dikunjungi pengunjung.

Kekuatan sosial politik seperti ini tidak hanya pada sektor hulu, melainkan juga pada sektor hilir. Masyarakat nelayan yang sudah terbangun kekuatan sosial politiknya akan mampu mengatur jumlah pengolahan maupun pemasarannya. Dari kondisi seperti ini akan terbangun lembaga maupun institusi baru sebagai bentuk representasi kekuatan politik nelayan. Mulai dari koperasi, serikat nelayan dan industri pengolahan ikan. Pembangunan infrastruktur pun dapat terbangun dari swadaya masyarakat. Infrastruktur seperti kapal, BBM, pakan ikan, bibit unggul, alat tangkap, dan lain sebagainya dapat diperoleh akan adanya swadaya masyarakat tersebut.

Pemerintah dalam hal ini adalah mengawal akan kebijakan yang sudah digulirkan mampu mengontrol jalannya kebijakan. Pemberian penyuluhan, insentif, maupun lembaga bantuan hukum khusus. Dalam hal ini akan terbangun kekuatan baru yang saling membangun antara pemerintah maupun rakyat terutama masyarakat nelayan. Ikatan seperti ini mampu menjadi penunjang kekuatan maritim kita. Seperti kita tahu, banyak terjadi illegal fishing maupun kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia menunjukan pertahanan dan keamanan laut kita yang sangat lemah. Apabila adanya ikatan sosial-politik nelayan yang sudah terbangun maka akan mudah nelayan mendeteksi adanya kapal asing maupun illegal fishing di perairan Indonesia. Nelayan mampu bekerjasama dengan TNI-AL untuk menegakkan hukum diperairan Indonesia.

Sepertihalnya kebijakan tidak lepas dari peran aktor politik. Gerakan merevitalisasi kembali kekuatan sosial-politik nelayan mampu menuju Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim yang berasaskan nusantara, berkonsepsikan negara kepulauan adalah dengan memperkuat basis nelayan. Gerakan seperti ini hanya akan terlaksana apabila adanya political need dari pemerintah, dan dipimpin langsung oleh Presiden.

Trianda Surbakti

Wakabid Agitasi dan Propaganda GMNI Sumedang

FPIK UNPAD 09

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.453 pengikut lainnya

Visitors

free counters