gmnisumedang

Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang!

Mengidentifikasi Kebijakan Perikanan

Mengidentifikasi kebijakan serta isu yang terdapat di sektor perikanan, beserta sub sektor lainnya.

Berikut penejelasan singkat mengenai kebijakan sektor perikanan. Pada dasarnya kebijakan haruslah mengacu kepada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Dan bersifat hirarkis terhadap kebijakan-kebijakan lain dibawahnya. Kebijakan pemerintah haruslah berupaya memberikan rasa keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi nyatanya, political will pemerintah sebagai pemegang kendali tidak menyentuh akar permasalahan yang ada. Parahnya lagi, UUD 1945 pun sudah mengalami amandemen sebanyak empat kali yang menghilangkan subtansi serta quo vadis negara kita. Mengacu pada subtansi kesejahteraan rakyat dalam pasal 33 diubah dan membuka ruang untuk investasi pemilik modal secara besar-besaran. BUMN sebagai pemegang penuh aset negara diliberalisasi dengan mempermudah investasi asing menguasai aset negara.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif mengenai sektor perikanan tidak pernah lepas dari kepentingan politik pemerintah. Seperti terdapatnya kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan di sektor lainnya. Meskipun begitu, upaya pemerintah dalam meregulasi kebijakan yang ada masih sangatlah minim, sehingga berdampak kepada kehidupan masyarakat. Kebijakan perikanan yang seharusnya pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environtment hanyalah retorika semata, yang semata hanya pro terhadap kelompok pemilik modal atau biasa disebut korporasi. Korporasi sebagai pemilik kepentingan berkolaborasi dengan pemegang kebijakan untuk mendukung kegiatan ekonomi mereka.

Liberalisasi sektor sumberdaya alam yang ada termasuk perikanan pun tak luput dari gencatan investasi pemilik modal. Seperti dalam penanaman investasi untuk operasional kegiatan budidaya, perikanan tangkap, industri, dan lain-lain. Rakyat mayoritas kehilangan hak kepemilikan atas akses produksi sehingga kalah bersaing di pasar dan tidak mempunyai daya saing terhadap produk yang dikuasai pemilik modal serta produksi asing. Sebagian dari mereka menjadi kuli atau buruh bagi pemilik modal dan sebagian lagi alih profesi dengan mendayakan diri mereka bagi kepentingan pemilik modal.

Rakyat dibiarkan bertarung bebas dengan gencatan impor tanpa ada kekuatan kendali pemerintah. Perjanjian dagang serta jasa internasional berakibat fatal dengan menhancurkan ekonomi rakyat. Rakyat tidak punya kendali menentukan harga pasar serta kendali politik terhadap pemerintah menyebabkan semakin rendahnya taraf hidup masyarakat sektor perikanan.

Hingga pada kebijakan perikanan dalam 4 tahun belakangan ini ialah program minapolitan. Minapolitan adalah pengembangan hasil produksi perikanan bersifat tekno-populis. Mengembangkan industri skala besar dan padat modal. Minapolitan menurut saya adalah program tambal sulam dan standar ganda pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Dimana dalam pengimpelentasiannya bantuan pemerintah tidaklah menyentuh akar permasalahan malah menciptakan tengkulak baru ditengah masyarakat nelayan. Menuju negara industri perikanan yang belakangan ini menjadi isu popular pun tak jelas arah tujuannya. Pra kondisi yang seharusnya dilakukan ialah membuka ruang investasi asing masuk dan disokong oleh program pemerintah pusat yaitu MP3I.

berikut identifikasi kebijakan serta isu mengenai sub sektor perikanan:

1. perikanan tangkap

PER 08 MEN 2012 ttg kepelabuhan perikanan:

1. Menyediakan jasa serta ruang khusus bagi ekspansi importir masuk ke dalam negeri sesuai

dengan pasal ke 6.

2. Menutup ruang mata pencaharian nelayan kecil untuk mencari ikan disekitar pantai maupun

laut lepas.

3. Rencana tata ruang pelabuhan kapal akan berdampak kepada sub sektor perikanan lainnya

seperti area konservasi maupun wisata bahari.

isu permasalahan:

–       minimnya akses nelayan untuk melaut.

–       terkendalanya kegiatan melaut karena faktor musim dan cuaca.

–       mahalnya biaya operasional nelayan, seperti bbm, alat navigasi, dll.

–       kegiatan pemasaran masih dikuasai oleh tengkulak

–       matinya peranan koperasi

–       pendidikan yang minim masyarakat nelayan dalam hal inovasi dan teknologi.

–       illegal fishing dan overfishing

–       pertahanan dan keamanan kawasan perairan sangat lemah

–       peranan dan alusista TNI sangat lemah

2. perikanan budidaya

– tingginya modal untuk melakukan kegiatan budidaya

– akses untuk mendapatkan benih, pakan, obat masih lemah. diperkuat oleh adanya kebijakan PER 04 MEN 2012 tentang obat ikan

– permasalahan terhadap impelementasi kebijakan tata ruang wilayah

– terbatasnya saluran irigasi

– serangan parasit dan penyakit pada ikan yang tidak dapat ditanggulang dengan baik

– inovasi serta teknologi yang tradisional

3. konservasi serta perlindungan kawasan perairan

– tumpang tindihnya antar kebijakan dalam pengimpelentasian kebijakan konservasi perairan

– bertumpang tindih dengan ruang mata pencaharian dari sub sektor perikanan lainnya seperti perikanan budidaya ataupun tangkap.

 

4. industri dan pengolahan hasil perikanan

– minim modal bagi nelayan tradisional untuk mengembangkan hasil perikanan olahan

– membuka ruang bagi korporasi asing untuk membuka industri skala besar

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 19, 2013 by in Semua untuk Semua.

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 50.451 pengikut lainnya

Visitors

free counters