gmnisumedang

pejuang pemikir-pemikir pejuang

KEBANGKITAN NASIONAL: MOMENTUM REVITALISASI PANCASILA

Oleh : Twedy Noviady Ginting*

dimuat di: http://indowarta.co/detail-1931-kebangkitan-nasional–momentum-revitalisasi-pancasila.html

Peringatan hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2012 sepatutnya menjadi ‘oase’ di tengah-tengah kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang memprihatinkan. Berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini memunculkan keprihatinan mendalam bagi kehidupan kolektif kita sebagai sebuah bangsa. Berbagai aksi destruktif ormas-ormas yang mengusung ‘bendera’ keagamaan dan primordial hingga pengebirian hak-hak kaum minoritas untuk beribadah mencerminkan adanya krisis kebangsaan dalam masyarakat yang berbhineka ini.

Krisis kebangsaan tersebut mencerminkan pula telah terjadinya pengingkaran terhadap ideologi negara, yakni Pancasila. Ideologi yang disampaikan oleh Presiden pertama RI Soekarno pada hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 itu telah menjamin kebhinekaan yang ada di masyarakat Indonesia. Keberagaman yang muncul di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari latar belakang historis dan geografis nusantara. Nenek moyang kita pun telah menyadari hal tersebut sehingga pujangga besar Majapahit, Mpu Tantular, membuat slogan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Para  founding fathers pun mengakomodir slogan Mpu Tantular tersebut dan dilekatkan pada lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Pancasila dalam beberapa silanya juga sangat akomodatif terhadap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Lalu mengapa kini banyak muncul konflik berdarah serta gerakan politik  yang bertujuan merusak keberagaman masyarakat ?

Liberalisme Ekstrim versus Fundamentalisme Ekstrim        

Rupa-rupanya ideologi negara yang sangat sesuai dengan kondisi obyektif bangsa ini telah dilupakan oleh sebagian komponen bangsa. Di era reformasi ini yang menjamin kebebasan berpendapat ternyata menimbulkan konsekuensi negatif yaitu banyak bermunculan ideologi-ideologi yang menafikan kebhinekaan, bahkan bertujuan mengganti ideologi negara yang diwariskan oleh founding fathers.

Selain kemunculan ideologi-ideologi yang berbasiskan pada fundamentalisme agama yang anti kebhinekaan serta memicu berbagai tindak kekerasan, era reformasi juga telah melahirkan efek negatif lainnya, yakni merasuknya faham liberalisme ekstrim dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Liberalisasi tidak terkendali di ranah ekonomi hampir menjerumuskan bangsa ini menjadi sekedar “bangsa kuli” yang menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja serta pasar bagi kepentingan ekonomi pihak asing. Dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya nasional, jumlah nominal utang luar dan dalam negeri yang membengkak, serta kehancuran industri nasional akibat kesepakatan perdagangan bebas (free trade) antara pemerintah dengan beberapa negara seakan melengkapi kekhawatiran akan terjerumusnya bangsa ini menjadi “kuli di negeri sendiri” serta “kuli diantara bangsa-bangsa”.

Liberalisasi ekstrim juga merasuk dalam bidang politik, sosial dan budaya yang mewujud pada pola oligarki politik dan pemburu rente di kalangan elit politik, serta mewabahnya “penyakit” hedonisme dan konsumerisme dalam kehidupan anak bangsa. Amandemen UUD 1945 yang akhirnya melahirkan “UUD 2002” telah memberi “lampu hijau” bagi penetrasi liberalisme ekstrim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 Masifnya penerapan sistem liberal secara tidak langsung telah menyuburkan pula faham fundamentalisme agama yang ekstrim. Berbagai ekses dari liberalisme seperti terjajahnya ekonomi nasional oleh korporasi asing, krisis kesejahteraan yang semakin akut, merajalelanya korupsi dalam kompetisi politik telah memicu ketidakpercayaan sebagian kalangan kepada ideologi atau dasar negara yang mereka anggap tidak mampu menangkal pengaruh liberalisme.

Akhirnya pilihan mereka jatuh pada ideologi-ideologi fundamentalisme ekstrim yang dianggap bisa melawan hegemoni liberalisme ekstrim dalam semua aspek kehidupan. Namun yang menyedihkan adalah, gerakan-gerakan kaum fundamentalis ini juga tidak kalah membahayakannya dengan liberalisme, karena sebagian dari mereka memiliki metode perjuangan absurd, seperti aksi-aksi teror bom, perlawanan bersenjata, gerakan “cuci otak” serta perbuatan kriminal lainnya. Selain itu gerakan fundamentalis juga kian lekat dengan aksi-aksi intimidatif yang ditujukan pada kaum minoritas dan dapat diartikan juga sebagai penolakan terhadap kebhinekaan bangsa.

Revitalisasi Pancasila

Kehadiran ideologi liberalisme ekstrim dan fundamentalisme ekstrim yang membawa malapetaka bagi kehidupan bangsa sesungguhnya dapat dihindari apabila pemegang otoritas kekuasaan negeri ini menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Kemunculan beragam kelompok yang berideologi fundamentalis dan menghalalkan kekerasan merupakan dampak dari ketidakkonsistenan aparatur Negara dalam mengimplementasikan Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, arus liberalisasi tidak dapat mereka bendung. Hal itulah yang menyebabkan kaum fundamentalis seakan mendapat peluang untuk hadir di tengah mereka yang menjadi korban liberalisasi serta merasa tidak menemukan ekspresi perlawanan yang memadai dari ideologi Pancasila terhadap liberalisme.

Solusi dari semua itu adalah revitalisasi peran Pancasila sebagai ideologi negara untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional bangsa Indonesia serta menjamin kebhinekaan untuk menangkal pengaruh negatif dari ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Momentum kebangkitan nasional tahun ini harus memprioritaskan agenda revitalisasi Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Harus ada proses internalisasi, enkulturasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dalam semua lapisan  masyarakat Indonesia. Pendidikan Pancasila yang kini dihilangkan dari kurikulum pendidikan perlu dihidupkan kembali dan jangan hanya menjadi bagian dari mata pelajaran lain. Sehingga melalui proses pendidikan kesadaran dan kebanggaan berbangsa Indonesia tumbuh, khususnyanation and character building, kesadaran bela negara, kemampuan menyaring pengaruh budaya dari luar, penghargaan atas kekayaan dan kreativitas bangsa. Namun perlu dihindari cara-cara dogmatis yang pernah dilakukan rezim Orde Baru dulu.

Yang tak kalah penting adalah konsistensi seluruh lembaga Negara dalam mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar Negara yang final. Terlebih kedudukan Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis yakni kesepakatan The Founding Fathers kita pada tanggal 18 Agustus 1945 yang telah menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia serta tercantum dalam tertib hukum Indonesia. Sehingga Pancasila sebagaiStaatsfundamental norm  (Notonagoro, 1975) memiliki konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila secara yuridis harus diderivasikan ke dalam UUD Negara Republik Indonesia dan  seluruh peraturan perundang-undangan lainnya.

Nilai-nilai Pancasila juga harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah. Pancasila harus menjadi tolak-ukur filosofis dan ideologis bagi pembuatan dan pelaksanaan semua kebijakan publik yang didasarkan atas kondisi, potensi, dan posisi riil wilayah Republik Indonesia. Sehingga keberpihakan Negara kepada kesejahteraan rakyat dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Rakyat Indonesia menanti hadirnya Negara dalam kehidupan mereka. Konsekunsinya, perubahan haluan dari liberalisme menuju pada substansi Pancasila 1 Juni 1945 mutlak dibutuhkan guna mencapai tujuan-tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 serta menutup peluang munculnya faham keagamaan yang ekstrim. Sosialisasi empat pilar kehidupan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) yang dilakukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tentu kita sambut baik. Tetapi hendaknya hal tersebut perlu kita dorong menjadi gerakan bersama sehingga tidak berhenti sebatas slogan atau jargon kosong tanpa konkretisasi. Semoga hari kebangkitan nasional kali ini dapat menjadi awal kebangkitan bangsa dari segala krisis kesejahteraan dan kebangsaan yang mendera kita selama ini.

* Ketua Presidium GMNI periode 2011 – 2013

One comment on “KEBANGKITAN NASIONAL: MOMENTUM REVITALISASI PANCASILA

  1. joke
    Mei 10, 2013

    mantap artikelnya saya sangat sepakat,mangkanya ketika pancasila dituntut harus menjadi roh dan tumbuh subur di setiap kebijakan itu tidak boleh dijadikan pilar negara melainkan mejadi dasar negara yang final seperti artikel diatas. mantap

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Juni 4, 2012 by in Suara Umum and tagged , , .

Navigasi

Masukkan alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.

Bergabunglah dengan 44.389 pengikut lainnya.

Visitors

free counters
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 44.389 pengikut lainnya.